KORUPSI KEPALA DAERAH

Dinasti Politik Sulawesi Tenggara berlanjut di penjara

Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra (kiri) saat tiba di KPK, Jakarta, Rabu (28/2/2018) malam.
Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra (kiri) saat tiba di KPK, Jakarta, Rabu (28/2/2018) malam. | Puspa Perwitasari /Antara Foto

Rencana melanggengkan dinasti politik Asrun, akhirnya berakhir di penjara. Asrun, yang tengah maju merebut kursi Gubernur Sulawesi Tenggara, dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (28/2/2018) pagi. Ia ditangkap bersama enam orang lainnya.

KPK menetapkan Asrun sebagai tersangka. Bersama anaknya, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra keduanya diduga menerima uang suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari. Asrun sebelumnya pernah dua periode menjadi Wali Kota Kendari.

Komisioner KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, Adriatma diduga menerima uang suap sebesar Rp2,8 miliar dari Hasmun Hamzah, Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara. Suap itu diduga untuk kepentingan logistik Asrun yang maju dalam Pilkada 2018 sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara.

Penerimaan uang itu diberikan secara dua tahap. "Total Rp 2,8 miliar. Rp1,5 miliar diambil dari bank dan ditambah Rp1,3 miliar dari kas pemberi PT SBN," kata Basaria, Kamis (1/3/2018), seperti dikutip dari Liputan6.com.

Selain Adriatma dan Asrun, KPK juga menetapkan mantan Kepala BPKAD Fatmawati Faqih dan Hasmun Hamzah sebagai tersangka dalam kasus ini.

Baik Asrun dan Adriatma, tak berkomentar saat ditanya wartawan. Kedua politisi ini bergiat di PAN. Adriatma, bahkan pernah menjadi anggota DPRD Kota Kendari dan menjadi Sekretaris Umum DPW PAN Sulawesi Tenggara periode 2015-2020.

Dia menang Pilkada Kota Kendari tahun lalu, setelah diduduki Asrun selama 10 tahun. Jabatan ini baru ia emban kurang lebih empat bulan.

Bapak-anak ini sebenarnya sudah memiliki harta yang cukup untuk hidup. Adriatma menurut laporan kekayaan yang disampaikan ke KPK, memiliki harta Rp3,5 miliar. Sedangkan Asrun memiliki kekayaan Rp8,5 miliar.

Selain bapak anak ini, keluarga Asrun menggurita di birokrasi. Istri Asrun, Sri Yastin adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Kendari (2017-sekarang).

Putra sulung Asrun-Sri Yastin, Asrizal Pratama Putra adalah Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Kendari sejak 2015 dan Ketua DPD PAN Kota Kendari sejak 2016.

Adik Asrun, Hasria menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari (2017-sekarang). Adik Asrun lainnya, Askar Mahmud, menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Kendari sejak 2013.

Kukuhnya dinasti politik ini tak lepas dari dukungan para partai politik. Asrun, yang maju dalam Pilkada Gubernur Sulawesi Tenggara, didukung 5 partai politik. Selain PAN, partai yang turut mengusungnya adalah PDI P, Partai Gerindra, PKS, dan Partai Hanura.

Dinasti politik memang lekat dengan korupsi. Kasus yang sama terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Bupati nonaktif Sri Hartini yang menduduki jabatan suaminya akhirnya divonis 11 tahun karena 4 kasus suap. Dinasti politik di Banten, yang lekat dengan Ratu Atut, memeras para birokrat di bawahnya.

Atas perbuatan mereka menerima suap, Adriatma, Asrun dan Fatmawati dijerat Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Hasmun sebagai penyuap, disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR