PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Diplomasi balasan sawit Indonesia untuk Uni Eropa

Pekerja memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Pematang Raman, Kumpeh, Muarojambi, Jambi, Jumat (15/2/2019).
Pekerja memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Pematang Raman, Kumpeh, Muarojambi, Jambi, Jumat (15/2/2019). | Wahdi Septiawan /AntaraFoto

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia tidak akan ciut dengan perlakuan diskriminatif Uni Eropa terhadap produk sawit dan turunannya.

Indonesia siap membalas, kata Luhut dalam jumpa pers di Ruang Nusantara II, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).

Luhut menekankan, hubungan dagang Indonesia dengan Uni Eropa tak melulu tentang sawit--komoditi yang saat ini mendapat predikat merah di Benua Biru itu. Sebaliknya, sejumlah negara anggota Uni Eropa juga banyak yang menggantungkan pasar Indonesia untuk memasarkan produknya.

“Kita harus tegas. Jangan mau didikte. Kepentingan nasional tetap diutamakan, masa kalau kelapa sawit kita mati mau dibiarkan. Kita akan pertimbangkan untuk boikot produk Uni Eropa,” tegasnya.

Luhut tak memerinci produk-produk apa yang bakal jadi sasaran pemboikotan. Menurutnya, bisa saja pemerintah mengambil langkah sangat keras dengan memboikot semua produk, tanpa tebang pilih.

“Banyak juga produk Eropa yang bisa bermasalah, seperti truk, bus pertanian, kereta api dari Polandia, juga banyak pesawat terbang. Semuanya,” sebut Luhut dengan nada tinggi.

Bagi Luhut, pembentuan undang-undang Renewable Energy Directive II (RED II)—salah satu poinnya menyebut sawit sebagai salah satu tanaman yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan—sangat bertentangan dengan kontribusi komoditas ini di dalam negeri.

Begitu sawit diharamkan, maka secara tak langsung akan banyak tenaga kerja, baik perusahaan hingga petani kecil, yang kehilangan mata pencariannya.

“Terutama petani kecil akan terdampak. Buat kami tidak ada toleransi di situ. Teman-teman Eropa coba mengerti, lihat dari kacamata kami juga,” pinta Luhut.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah tak ragu melakukan segala cara untuk membela komoditas yang menyumbangkan devisa paling besar tersebut.

“Anda utak-atik kelapa sawit dengan cara tidak fair, kita akan ambil semua jalan untuk melawan,” kata Darmin.

Darmin berpandangan, keputusan Uni Eropa untuk menaikkan status sawit menjadi salah satu komoditas high risk didasarkan pada kajian yang tidak jelas.

Uni Eropa pun telah melakukan proteksionisme berlebihan untuk komoditas minyak nabati lain seperti rapeseed dan sunflower.

Di sisi lain, Darmin menilai Uni Eropa pada dasarnya takut bersaing dengan crude palm oil (CPO) yang nyatanya mampu berproduksi dalam jumlah lebih banyak ketimbang komoditas minyak nabati lain.

Selain membawa polemik ini ke meja Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), Darmin kemungkinan bakal mempertimbangkan untuk menunda peningkatan status kerja sama Indonesia-Uni Eropa dari comprehensive menjadi strategic.

Paling tidak ancaman ini bakal makin diintensifkan sebelum parlemen Uni Eropa sepakat mengesahkan RED II. “Begitu Eropa mengadopsi RED II, berarti sudah official,” ucap Darmin.

Indonesia memang tak punya waktu banyak. Darmin memprediksi parlemen Eropa bakal mulai mengadopsi RED II dua bulan setelah pengesahannya pada 13 Maret 2019.

“Waktu yang diberikan maksimum 2 bulan dari 13 Maret. Tetapi, pada 25-28 Maret sebenarnya ada pertemuan juga di sana. Bukan tidak mungkin akan ada pergerakan ke arah sana,” jelas Darmin.

Dengan berlakunya RED II, CPO sebagai penyuplai utama biodiesel tidak akan memenuhi syarat pasar Uni Eropa lantaran tuduhan Indirect Land Use Change (ILUC) dan deforestasi. Maka secara tak langsung ekspor CPO ke Uni Eropa akan terganjal. Uni Eropa memberi batas penggunaan CPO di wilayahnya sampai 2030.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo menyatakan hingga saat ini pihaknya masih mengkaji ulang perjanjian dagang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IE CEPA).

“Minggu lalu kita sudah lakukan perundingan, hingga putaran ketujuh. (Perundingan) berlangsung cukup baik, walau ada satu chapter yang luar biasa susahnya, yaitu trade and sustainable development, sebab di dalamnya ada isu vegetable oil,” kata Imam, juga di Kemenlu.

Imam menambahkan, selama perundingan kerja sama Indonesia akan tetap menuntut perlakuan non-diskriminatif terhadap komoditas sawit Indonesia.

“Pada dasarnya hubungan Indonesia dan Uni Eropa sangat baik dan semua saling bergantung,” tukasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR