PENINDAKAN KORUPSI

Dirut PLN jadi tersangka korupsi PLTU Riau 1

Direktur Utama PLN Sofyan Basir (kedua kanan) saat akan bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap proyek PLTU Riau 1 dengan terdakwa Idrus Marham di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (12/2/2019).
Direktur Utama PLN Sofyan Basir (kedua kanan) saat akan bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap proyek PLTU Riau 1 dengan terdakwa Idrus Marham di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (12/2/2019). | Putra Haryo Kurniawan /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir menjadi tersangka kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1.

Sofyan disangka membantu Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, menerima suap dari pemilik saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan proyek PLTU itu.

KPK juga menyangka Sofyan menerima janji atau hadiah dengan bagian yang sama besar dengan yang diterima Eni. "KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan tersangka SFB," ungkap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Selasa (23/4/2019), dikutip Tempo.co.

Penetapan Dirut PT PLN sebagai tersangka dugaan penyuapan menambah daftar panjang tersangka korupsi. Dari catatan KPK mengenai jumlah tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara dari tahun 2004 hingga 2018 diketahui, perkara paling banyak yakni penyuapan --474 perkara.

Sedangkan perkara lainnya seperti pengadaan barang atau jasa sebanyak 180 perkara, penyalahgunaan anggaran sebanyak 46 perkara, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebanyak 29 perkara.

Saut menjelaskan, kasus tersebut bermula pada Oktober 2015 ketika Kotjo mengirimkan surat permohonan agar proyek PLTU Riau-1 masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik milik PT PLN. Lantaran PLN tak menanggapi surat tersebut, Kotjo kemudian meminta bantuan Eni untuk memfasilitasi pertemuan dengan Sofyan.

Penetapan Sofyan sebagai tersangka, sebut Saut, merupakan pengembangan dari kasus PLTU Riau-1. Kasus tersebut bermula dari Operasi Tangkap Tangan terhadap Eni dan Kotjo pada 13 Juli 2018.

Dalam perkara ini, Eni telah divonis hukuman 6 tahun penjara. Sementara sang penyuap, Kotjo divonis 4,5 tahun penjara.

Kasus ini juga menyeret Plt Ketum Partai Golkar Idrus Marham. Ketika itu Idrus menjabat Sekjen Golkar menggantikan Setya Novanto yang menjadi terpidana kasus korupsi E-KTP. Idrus ditetapkan tersangka ketiga pada Agustus 2018, ia divonis 3 tahun penjara (23/4).

Dari catatan KPK yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, dari tahun 2004 hingga 2018, jumlah tindak pidana korupsi menurut instansi sebanyak 887.

Instansi yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi yakni kementerian atau lembaga (321 kasus). Kemudian, disusul oleh pemerintah kabupaten atau kota 295 kasus. Sementara, BUMN/BUMD 56 kasus.

Saut menjelaskan, diduga terjadi pertemuan-pertemuan yang melibatkan Sofyan, Eni, dan Kotjo. Lalu pada 2016, sebut Saut, Sofyan diduga memasukkan proyek PLTU Riau-1 ke RUPTL, padahal Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan belum dikeluarkan.

Perpres itu memberikan kuasa bagi PT PLN untuk menunjukkan langsung rekanan bagi proyek pembangkit listrik. Sofyan lalu juga menunjuk perusahaan yang diwakili Kotjo sebagai penggarap PLTU Riau-1.

Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menanggapi hal itu Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro mengungkapkan, Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi oleh Dirut PT PLN (Persero) sebagaimana yang disampaikan oleh KPK kepada media, Selasa (23/4).

"Dalam pelaksanaannya, Kementerian BUMN terus meminta agar semua kegiatan BUMN terus berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar dan berimbang sebagai wujud oganisasi yang menghormati hukum," ungkap Imam.

Kementerian BUMN, kata Imam, meminta manajemen PLN untuk tetap melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

"Kementerian BUMN menghormati azas praduga tak bersalah, dan bersama PT PLN (persero) siap bekerjasama dengan KPK dalam menangani kasus ini," pungkasnya.

Kronologi keterlibatan Sofyan Basir:

- Pada 2015 ketika PT Samantaka Batubara mengirim surat ke PLN untuk memasukkan proyek PLTU Riau 1 tersebut ke Rencana Usaha Penyediaan tenaga Listrik (RUPTL).

- Lantaran surat tak kunjung dapat balasan hingga akhirnya Johanes Kotjo mencari bantuan agar diberi jalan untuk berkoordinasi dengan PLN dan mendapat proyek IPP PLTU Riau 1.

- Pada 2016, meskipun PP Nomor 4 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan belum terbit, Sofyan Basir sudah lebih dulu menunjuk perusahaan Johanes Kotjo menggarap PLTU Riau 1. Sebab proyek di Jawa sudah penuh dan ada kandidat.

- PLTU Riau 1 dengan kapasitas 2x300 MW ini lalu oleh Johanes Kotjo diserahkan ke anak buahnya untuk disiapkan dokumennya.

- Sofyan Basir meminta seorang direktur PLN menyiapkan kontrak jual beli listrik (PPA) antara PLN - BNR- dan CHEC.

- Hingga Juni 2018 diduga terjadi beberapa kali pertemuan yang dihadiri oleh sebagian atau seluruh pihak; yaitu Sofyan, Eni, dan Kotjo di sejumlah tempat dari restoran, hotel, kantor, hingga rumah sang Dirut PLN.

"Dalam pertemuan tersebut, SFB diduga menerima janji mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR