TOLERANSI BERAGAMA

Diskriminasi dan intoleransi di antara status ekonomi

Warga melintas di depan mural bertema keberagaman umat beragama di Marunda, Jakarta, Selasa (13/11/2018).
Warga melintas di depan mural bertema keberagaman umat beragama di Marunda, Jakarta, Selasa (13/11/2018). | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Masyarakat Indonesia dianggap masih memperlihatkan sisi primordialisme serta potensi diskriminasi ras dan etnis. Diskriminasi seperti menyinggung ras dan etnis akan semakin mempertajam potensi konflik horizontal.

Berdasarkan Komnas HAM dan Litbang Harian Kompas pada 25 September-3 Oktober 2018, potensi terjadinya segregasi sosial di Indonesia tinggi.

Komisioner Komnas HAM Mochammad Choirul Anam memaparkan, sebagian besar responden merasa lebih nyaman berinteraksi dengan komunitasnya sendiri, baik berdasarkan keturunan keluarga, kekayaan, pendidikan, ras atau etnisitas.

"Kalau kita melihat ini sebenarnya solidaritas internal itu tinggi banget, di balik kata solidaritas internal yang tinggi itu ada segregasi sosialnya yang tinggi. Potretnya begitu," kata Choirul dilansir Kompas.com.

Berdasarkan hasil survei, responden yang merasa dimudahkan dengan komunitas berdasarkan keturunan keluarga sebesar 91,3 persen. Hanya 6,4 persen yang merasa dirugikan. Berdasarkan etnisitas, responden yang merasa dimudahkan dengan komunitas etnisnya sendiri sebesar 87,9 persen. Sebaliknya hanya 8,9 persen responden yang merasa dirugikan.

Hasil survei itu mencerminkan potensi segregasi sosial kita tinggi karena solidaritas internal yang kuat. Orang lebih nyaman berkumpul dengan komunitasnya sendiri, sehingga potret golongan ini sangat besar.

Temuan itu, kata Anam, menjadi peringatan bagi semua pihak agar menahan diri dari tindakan yang mengarah pada diskriminasi terhadap kelompok lain. Setiap kelompok akan memperkuat soliditasnya ketika bersinggungan dengan pihak lain.

Survei ini menggunakan metode wawancara tatap muka terhadap 1.207 responden di 34 provinsi Indonesia. Adapun responden berusia 17-65 tahun mewakili beragam latar belakang sosial ekonomi. Survei ini memiliki margin of error plus minus 2,8 persen.

Survei senada diluncurkan KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia). Survei Nasional KedaiKOPI tentang toleransi dilakukan di 34 propinsi pada 12-27 Maret 2018 terhadap 1.135 responden dengan margin of error plus minus 2,97 persen.

Responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang dipilih dengan menggunakan teknik multistage random sampling serta diwawancarai dengan tatap muka. Hasil survei juga diboboti sesuai parameter populasi BPS (sensus 2010) untuk usia, jenis kelamin, dan perkotaan.

Data survei toleransi juga mengungkap bahwa status sosial ekonomi adalah faktor yang dalam uji statistik memprediksi tingkat toleransi. Dalam survei KedaiKOPI, responden dengan penghasilan di atas Rp5 juta justru memiliki indeks toleransi paling rendah (1,84), bandingkan dengan responden yang penghasilannya kurang dari Rp500 ribu sebulan (2,52).

Indeks dengan angka 5 adalah paling toleran dan 1 paling tidak toleran, rata-rata tingkat toleransi warga negara Indonesia adalah 2,16. Peneliti KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan rasa berhak mendapatkan segalanya mengakibatkan tipisnya toleransi.

Jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, religiusitas, dan daerah perkotaan atau pedesaan ternyata tidak menjelaskan tingkat toleransi secara signifikan.

"Hasil analisis statistik justru menunjukkan kecenderungan yang tidak seiring dengan teori, di Indonesia semakin tinggi status sosial ekonomi justru semakin tidak toleran," kata Kunto Adi Wibowo dalam keterangan tertulisnya.

Kunto menjelaskan lebih lanjut temuan surveinya. Kelompok yang paling tidak ditoleransi adalah teroris (1,79), PKI (1,91), dan Ahmadiyah (1,96). Sedangkan kelompok yang paling banyak dihindari adalah organisasi terlarang (25,8%), PKI (21,3%), dan FPI (10,3%).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR