Buni Yani tak ditahan meski divonis 1,5 tahun

Buni Yani saat menjalani sidang pembacaan pleidoi di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/10).
Buni Yani saat menjalani sidang pembacaan pleidoi di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/10).
© M Agung Rajasa /Antara Foto

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat akhirnya menjatuhkan vonis 1,5 tahun buat Buni Yani.

Setelah 19 kali sidang Majelis Hakim menilai Buni bersalah karena mengunggah video pidato Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja 'Ahok' Purnama, di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016, lewat akun Facebook-nya.

Majelis Hakim yang diketuai M Sapto itu menilai, keterangan yang dicantumkan dalam unggahan itu tidak sesuai dengan transkrip yang asli dan menghilangkan kata 'pakai' saat Ahok menyinggung surat Al Maidah dalam pidatonya.

Dalam sidang yang digelar Selasa (14/11/2017) di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Majelis Hakim menilai unggahan Buni itu terbukti melawan hukum. Sebab, tanpa ada izin Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, Pemerintah DKI Jakarta, sebagai pemilik video.

"Terdakwa sudah menonton sebanyak 5-6 kali tetapi tidak berupaya untuk mencari sumber kebenaran yang tertuang dalam video tersebut," ujar hakim seperti dikutip dari detikcom.

Hakim menyatakan, Buni tidak mengurungkan niatnya mengunggah video tersebut. "Bahwa dengan demikian, unsur dengan sengaja telah terpenuhi," kata hakim.

Perbuatan Buni ini dinilai memenuhi unsur Pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut hakim, hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan tak mengakui kesalahannya. Yang meringankan, Buni belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga.

Walau divonis 1,5 tahun, hakim tak memerintahkan Buni ditahan. "Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa tidak ditahan, tidak cukup alasan untuk ditahan, maka terdakwa tidak ditahan," ujar hakim M Sapto.

Dalam pasal 193 ayat 2 huruf a KUHAP diatur mengenai sebuah putusan pidana yang tetap sah walau tidak disertai perintah penahanan. Penahanan bisa dilakukan salah satunya jika pidana itu ancamannya kurang dari 5 tahun.

Buni Yani bisa ditahan seandainya nanti di pengadilan tinggi atau kasasi, majelis hakim menyatakan Buni Yani bersalah dan memerintahkan penahanan. Apabila dalam banding atau kasasi Buni Yani bebas, tentu saja dia tidak perlu menjalani masa pemidanaan.

Kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian, langsung menyatakan akan mengajukan banding atas vonis tersebut. "Karena tidak mendasarkan pada fakta persidangan, maka kami akan banding," ujar Aldwin, seperti dikutip Liputan6.com.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan pikir-pikir dulu, apakah akan mengajukan banding atau tidak."Kami pikir-pikir dahulu selama 7 hari," ujar jaksa.

Jaksa awalnya menuntut Buni Yani dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.