Dosa Fahri Hamzah dalam catatan PKS

Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 18 Mei 2015.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 18 Mei 2015. | Subekti /Tempo

Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, dipecat dari keanggotaan partai karena dianggap melanggar disiplin. Majelis Tahkim PKS telah menerima rekomendasi Badan Penegak Disiplin Organisasi, yaitu memberhentikan Fahri dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera.

PKS menerbitkan penjelasan tentang pelanggaran disiplin partai yang dilakukan Fahri Hamzah pada Senin (4/4/2016). Keterangan tertulis yang diungggah di laman PKS ini menjelaskan kronologi dan beragam "dosa" Fahri sehingga akhirnya didepak dari partai berlogo bulan sabit kembar mengapit kapas itu.

Presiden DPP PKS, Mohamad Sohibul Iman, dalam keterangan tertulisnya menyatakan PKS perlu menjelaskan persoalan Fahri untuk menghindari kesimpangsiuran informasi dan meluruskan duduk persoalan.

Dalam cuplikan penjelasan tertulis itu, Fahri dianggap sering membuat pernyataan kontroversial, kontraproduktif dan tidak sejalan dengan arahan Partai. Pernyataan Fahri antara lain, menyebut 'rada-rada bloon' untuk para anggota DPR. Pernyataan ini diadukan oleh sebagian anggota DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan dan Fahri dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik ringan.

Pernyataan lain adalah mengatasnamakan DPR telah sepakat untuk membubarkan KPK. Fahri juga dianggap pasang badan untuk tujuh proyek DPR meski bukan merupakan arahan Pimpinan Partai.

PKS juga mencatat polah lain Fahri yang dianggap tak sesuai dengan kebijakan partai. Misalnya, Fahri menanggap kenaikan tunjangan gaji pimpinan dan anggota DPR kurang, padahal Fraksi PKS secara resmi menolak kebijakan kenaikan tunjangan pejabat negara, termasuk pimpinan dan anggota DPR.

Dalam soal revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fahri pun berseberangan pendapat dengan beberapa kolega separtainya. Laporan tertulis PKS menyebutkan bahwa Fahri mencap pihak yang menolak revisi UU KPK sebagai pihak yang sok pahlawan dan ingin menutupi boroknya. Di saat yang sama Wakil Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS telah secara tegas menolak revisi UU KPK.

"Silang pendapat yang terbuka antara Fahri dengan Pimpinan Partai ini tentunya mengundang banyak pertanyaan di publik dan juga dari internal kader PKS."

Atas berbagai kontroversi itu, Ketua Majelis Syuro memanggil Fahri di ruang Fraksi untuk menyampaikan penilaian Pimpinan Partai dan kebijakan partai pada 23 Oktober 2915. Ketua Majelis Syuro menyatakan sikap Fahri tidak sesuai dengan arahan Partai dan tidak sesuai dengan komitmen yang telah disampaikannya kepada Pimpinan Partai.

Untuk itu, Pimpinan Partai memandang penugasan Fahri di posisi Wakil Ketua DPR RI perlu ditinjau. Walau demikian, Ketua Majelis Syuro tetap memandang Fahri sebagai anggota/kader potensial PKS yang harus dioptimalkan perannya, sehingga akan ditugaskan pada posisi lain di DPR. "FH mencatat dan menerima nasehat dan masukan-masukan pada pertemuan tersebut dan ada kesiapan melakukan adaptasi dengan arahan-arahan tersebut."

Fahri menyatakan siap mundur ketika masa reses pada Desember 2015. Ketua Majelis Syuro meyambut baik Fahri yang bersedia mundur sebagai Wakil Ketua DPR pada Desember 2015. Ternyata ternyata pola komunikasi publik Fahri tidak berubah.

Seusai pertemuan itu, Fahri kembali menjadi sorotan dalam kasus Freeport. Fahri termasuk "bintang" yang membela Ketua DPR, Setya Novanto. Pimpinan PKS menganggap Fahri menunjukkan sikap yang tidak proporsional dan kontraproduktif bagi Partai. Fahri melontarkan pendapatnya ke publik menyangkut materi persidangan MKD sehingga terkesan mengintervensi proses persidangan di MKD.

Pada 1 Desember 2015, Ketua Majelis Syuro memanggil Fahri ke kantor PKS untuk menanyakan perkembangan proses pengunduran diri Fahri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Di luar dugaan, Fahri menyatakan bahwa berfikir ulang untuk mundur, karena menurutnya pengunduran diri itu akan berakibat terjadinya kocok ulang pimpinan DPR sehingga PKS akan kehilangan kursi pimpinan DPR.

Dewan pimpinan membahas sikap Fahri dan memutuskan melimpahkan persoalan ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) pada 16 Desember 2015. Rapat badan itu memutuskan kasus Fahri berlanjut ke Majelis Qadha, seperti pengadilan. Fahri pun terus berkicau melalui akun media sosialnya. Sejumlah media menyebutnya Fahri melawan partai sendiri.

Majelis, pada sidang 29 Januari 2016, memutuskan Fahri terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi Partai dengan kategori berat; Majelis mengabulkan tuntutan BPDO berupa pemberhentian keanggotan Fahri sebagai Anggota PKS dalam semua jenjang keanggotaan Partai.

Majelis Tahkim menerima rekomendasi BPDO yaitu memberhentikan Saudara FH dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera melalui putusan No.02/PUT/MT-PKS/2016 pada 11 Maret 2016.

Menanggapi pemecatan itu, Fahri kembali meradang. Ia mempertanyakan keputusan pemecatannya sebagai anggota PKS. "Kesalahan mahabesar apa yang dilakukan Fahri Hamzah sehingga dia layak dipecat dari semua jenjang keanggotaan?" kata Fahri dikutip Detik.com.

Fahri mengklaim tidak pernah melakukan kesalahan. Ia juga mengatakan mengatakan gaya bicaranya seharusnya tidak menjadi masalah. "Saya tidak pernah berbuat tidak senonoh, tidak mencuri dan koruspsi, tidak melanggar hukum dan etika," katanya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR