Dosa perusahaan sawit dan tambang terhadap lingkungan

Hamparan pohon kelapa sawit di kawasan Aceh Tamiang, Aceh.
Hamparan pohon kelapa sawit di kawasan Aceh Tamiang, Aceh. | Syifa Yulinnas /Antara Foto

Dari Kepulauan Seribu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan untuk menguatkan komitmennya dalam melestarikan lingkungan. Jalan yang diambil, penangguhan pemberian izin pembukaan lahan baru kelapa sawit dan pertambangan. Dua bisnis ini punya catatan panjang terhadap kerusakan lingkungan.

"Tidak boleh minta konsesi lagi. Artinya, tidak boleh minta konsesi lagi yang dipakai untuk kelapa sawit," ujar presiden yang hangat disapa Jokowi, Kamis (14/4), dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Menurutnya, lahan kelapa sawit yang ada saat ini sudah cukup. Kebutuhan terpokok adalah memaksimalkan potensi tersebut demi meningkatkan kapasitas produksinya.

"Lahan yang sekarang sudah ada asal bibitnya. Itu betul. Bibitnya benar, sudah mungkin produksi bisa lebih dari dua kali. Ini kalau bisa dikerjakan itu bisa naik," katanya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pun mengomentari pernyataan Jokowi dengan nada positif. "Kebun sawit umumnya dari pelepasan hutan, hingga tidak ada tawar-menawar dalam pertanaman sawit," ujarnya. Selama ini, pemerintah provinsi acap memberikan izin sawit ke pemerintah kabupaten yang lokasi lahannya ternyata ada dalam kawasan hutan. "Yang paling complicated di Riau dan Kalimantan Tengah," ujarnya.

Sementara, ihwal moratorium pertambangan, Presiden berkehendak agar konsesi pertambangan tidak lagi menabrak hutan lindung. "Jangan sampai ada lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi dan taman nasional. Tata ruang tambang sudah, kalau tidak ya, tidak usah," ujarnya.

Mengenai dasar penetapan moratorium, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut bahwa bentuknya adalah instruksi presiden.

Keputusan untuk meneguhkan moratorium dipandang masuk akal jika dilihat dari sudut pandang pelestarian lingkungan. Menurut pakar lingkungan Tjut Sugandawaty Djohan tahun lalu, pembukaan hutan untuk lahan industri perkebunan kelapa sawit harus dihentikan. Pasalnya, luas wilayah hutan tropis bersisa sekitar 33 persen atau 43 juta hektare dari luas hutan yang mencapai 130 juta hektare.

Menurutnya, kerusakan berskala besar akibat pembukaan lahan untuk sawit terjadi dalam tiga puluh tahun belakangan. Kawasan hutan lindung dan hutan konservasi pun tidak luput dari dampak izin pembukaan lahan termaksud.

Data Sawit Watch pada 2014 menunjukkan bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,3 juta hektare. Adapun, data Direktorat Jenderal Perkebunan (2015) memperlihatkan bahwa luas perkebunan kelapa sawit mencapai 11,4 juta hektare.

Sumatera menjadi provinsi dengan area perkebunan sawit terluas, yakni 7,2 juta hektare, diikuti oleh Kalimantan yang mencapai 3,6 juta hektare.

"Di Sumatera hutan hanya tinggal 30 persen. Itu pun hutan yang paling banyak berada di Aceh. Di Jawa, hutan sudah tinggal 3 persen. Kerusakan hutan ini akibat pembukaan lahan untuk kelapa sawit," ujarnya dikutip Mongabay. "Hutan taman nasional Tesso Nilo di Riau saja sekitar 60 persen luas hutannya sudah jadi kebun sawit. Ini sangat memprihatinkan," tambahnya.

Salah satu kasus terbesar yang menyerempet aktivitas pengusahaan sawit yang mengganggu lingkungan adalah pembakaran hutan untuk membuka lahan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dilansir Mongabay, merilis daftar perusahaan besar di balik kebakaran hutan dan lahan.

"Hasil analisis menunjukkan mayoritas titik api di dalam konsesi perusahaan. Di HTI (hutan tanaman industri) 5.669 titik api, perkebunan sawit 9.168," kata Edo Rakhman, Manajer Kampanye Walhi Nasional. Ia memerinci pelbagai grup besar terlibat membakar hutan dan lahan.

Di Kalimantan Tengah, Sinar Mas dengan tiga anak perusahaan, dan Wilmar 14. Di Riau, anak usaha Asia Pulp and Paper (APP) enam unit, Sinar Mas (6), APRIL (6), Sime Darby (1), First Resources (1) dan Provident (1).

Di Sumatera Selatan, Sinar Mas, delapan, dan Wilmar, 11; Sampoerna, empat; PTPN, 3; Sime Darby, 1; Cargill, 1; dan Marubeni, 3.

Di Kalimantan Barat, Sinar Mas, enam; RGM/ APRIL, 6. Di Jambi, Sinar Mas, dua, dan Wilmar, dua.

Data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) periode Januari-September 2015, ada 16.334 titik api. Sementara, berdasar data NASA 2015, ada 24.086 titik api.

Kebakaran hutan dan lahan pun menyebabkan warga terserang infeksi saluran pernafasan atas. Di Jambi ada 20.471 orang, Kalimantan Tengah, 15.138, Sumatera Selatan, 28.000, dan Kalimantan Barat, 10.010 orang.

Berkenaan dengan usaha pertambangan, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pada 2014 menyebutkan bahwa sekitar 70 persen kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan. Sekitar 3,97 juta hektare kawasan hutan lindung, termasuk keanekaragaman hayatinya, terancam. Dalam 10 tahun hingga 2014, sekitar 108 dari 4.000 daerah aliran sungai di Indonesia rusak parah.

Kasus terbaru dari dampak pertambangan terhadap lingkungan--dalam hal ini manusia--diduga terjadi di Tuban, Jawa Timur. Hanya dalam rentang waktu 45 hari, 61 warga Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Tuban, Jawa Timur dilaporkan meninggal. Di desa yang berdekatan dengan pabrik semen itu, penduduk yang meninggal sebagian besar mengidap penyakit paru-paru.

Tim dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) disebar ke beberapa tempat untuk mencari data dan fakta di lapangan, termasuk beberapa desa yang masuk ring satu perusahaan semen, yang menjamur di Tuban.

"Tujuan kami memang tidak hanya menguak fenomena di Desa Karanglo, tetapi juga desa lain yang ada di ring satu mengenai dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan semen," kata Mimin Dwi Hartono, anggota tim Komnas HAM.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, mengundang Komnas HAM untuk memantapkan hasil investigasi meninggalnya 61 warga Desa Karanglo. Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Ony Mahardika mengatakan, Komnas HAM dilibatkan agar dapat mengetahui langsung data dan fakta yang terjadi di lapangan.

Ony mengatakan sebagian besar warga yang meninggal karena penyakit paru-paru sehingga mengindikasikan adanya pencemaran lingkungan. Tidak menutup kemungkinan, kata Ony, warga yang meninggal dunia tersebut lantaran terkena pencemaran industri semen yang banyak menjamur di Kabupaten Tuban.

Penyakit paru-paru, kata Ony, imbasnya tidak bisa dirasakan secara langsung. Rata-rata warga meninggal usianya 40-50 tahun dan PT Semen Indonesia (dulu PT Semen Gresik) telah beroperasi sejak 1994. "Silakan dipersepsikan sendiri," katanya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR