PERUNDUNGAN

Doxing, perundungan di dunia siber

Sejumlah Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melakukan aksi pada saat peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) di depan Patung Kuba, Jakarta, Rabu (1/5/2019). Dalam aksinya AJI mengajak untuk seluruh Jurnalis bangkit melawan kekerasan, pemberangusan dan turbulensi industri media.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pd.
Sejumlah Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melakukan aksi pada saat peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) di depan Patung Kuba, Jakarta, Rabu (1/5/2019). Dalam aksinya AJI mengajak untuk seluruh Jurnalis bangkit melawan kekerasan, pemberangusan dan turbulensi industri media. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pd. |

Doxing mengacu pada mengumpulkan informasi pribadi seseorang untuk disebarkan ke publik tanpa persetujuan pemilik. Sejumlah studi dan statistik menunjukkan doxing telah meluas menjadi senjata perundungan siber, bisa menyerang siapa saja pengguna internet, termasuk jurnalis.

Dampaknya merusak bagi korban, dan banyak berujung persekusi daring dengan konsekuensi mengancam jiwa.

Abdul Manan, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, mengatakan praktik doxing berpotensi mengkhawatirkan karena bertujuan merusak jati diri sampai menganggu ketentraman hidup, dengan melacak dan membongkar identitas.

AJI bahkan telah mengklasifikasikan doxing sebagai jenis kekerasan daring baru, trennya saat ini paling rentan menyerang jurnalis. Terutama yang kerap menulis berita kritis.

Terhadap jurnalis, doxing terjadi lantaran pemberitaan pewarta dinilai tidak sesuai dengan aspirasi politik individu atau kelompok tertentu. Bahkan jika itu hanya berupa komentar di media sosial yang semestinya dilihat sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.

Data statistik Bidang Advokasi AJI Indonesia menunjukkan, kasus kekerasan terhadap jurnalis sejak 2006 hingga 2019 mencapai 712 kasus.

Meski jumlahnya terlihat menurun dua tahun terakhir setelah 2016, seluruh jenis kekerasan mencakup pengusiran, ancaman teror, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik dan sebagainya, bisa dipicu semata-mata oleh perilaku doxing.

Doxing atau doxxing berasal dari bahasa kalangan peretas untuk kata “dokumen” atau “dox”. Istilah ini muncul pertama kali tahun 90-an ketika seorang peretas mendapat ide “mengumpulkan dokumen” berisi potongan-potongan informasi pribadi penting pesaingnya. Peretas itu bermaksud mengungkap seluruh informasi lawan dengan tujuan menjatuhkan lantaran dendam.

Kini, dokumen tentang seseorang yang diteliti dan disebar pelaku dox bisa mengancam privasi secara daring. Tujuannya mengekspos korban ke penuntutan hukum, mempermalukan, menuai kritik, hingga menyebabkan terluka secara fisik.

Mei 2017, Veronica Koman, seorang pengacara HAM dan aktivis Papua yang mengkritik pemerintahan Jokowi mengaku kaget ketika informasi pribadinya disebar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Selebritas Kim Kardashian, Beyonce, dan Jay Z, juga pernah kalang kabut ketika informasi keuangan pribadi mereka dipublikasikan lengkap secara daring oleh oknum tak dikenal pada 2013.

Ada pula pelecehan daring dan dunia nyata terhadap pengembang perempuan yang dituduh mempolitisasi industri gim.

Mereka semua mengalami kasus doxing yang setidaknya cepat dikaji sebelum berubah miris.

Kasus doxing lebih parah berpotensi mengancam jiwa atau dikenal juga dengan sebutan swatting (pelaporan darurat), bahkan sampai membuat seorang profesor biomedis dan keluarganya hidup menderita dan hampir dihabisi massa lantaran difitnah.

Paling miris adalah kematian Andrew Finch, seorang gamer Call of Duty asal AS. Ia ditembak mati tim polisi SWAT di rumahnya sendiri gara-gara saingannya di dunia maya yang kesal akibat kalah taruhan dalam gim, iseng merekayasa data pribadi Finch ke kepolisian sebagai penyandera dan pembunuh.

"Dalam 10 tahun terakhir, kami benar-benar melihat ledakan [dalam doxing] karena media sosial telah membuatnya sangat mudah untuk berbagi data semacam ini," kata Asher Wolf, seorang jurnalis dan aktivis transparansi tentang teknologi dan privasi yang juga korban doxing.

Selain media sosial, lanjut dia, ada data diskusi dan survei daring, catatan publik tentang kepemilikan properti dan pendaftaran pemilih, serta basis data besar informasi keuangan yang dikumpulkan oleh lembaga pemeringkat kredit.

Dari sana tiap informasi pribadi pasti bernilai dan tergolong ‘jinak’ secara individual, tapi bisa berubah berbahaya jika potongan informasi disalahgunakan peretas dan doxxer. Baik untuk diperjualbelikan atau sentimen negatif.

Apalagi sekarang sedang marak persoalan kebocoran data akun. Merujuk data Breach Level Index Gemalto tahun 2018, jumlah penyalahgunaan data dari seluruh sektor industri paling banyak terjadi di sektor kesehatan (26,4 persen). Diikuti keuangan (10,8 persen), pemerintahan (8,97 persen), dan.ritel (8,2 persen).

AJI menyatakan, tindakan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran atas hak privasi seseorang. “Melanggar jaminan perlindungan hak pribadi dan jaminan kebebasan hak berpendapat warga negara yang dijamin Pasal Pasal 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945,” jelas Suwarjono, mantan Ketua AJI Indonesia pada 2017.

Meneruskan penyebaran identitas oleh media pun tidak dibenarkan dalam ketentuan kode etik jurnalistik pasal 2 tentang profesionalitas menjalankan tugas jurnalistik. UU 24/2013 telah mengatur, data individu dalam dokumen kependudukan harus dilindungi kerahasiaannya.

Meski sulit dihindari, Manan berpendapat tren doxing bisa dicegah dengan mengamankan diri di dunia digital. Misalnya tidak mengunggah informasi pribadi secara berlebihan atau bersifat sangat personal. Pun dengan mengganti identitas di media sosial jika tetap ingin membagikan kehidupan pribadi.

“Kalau kita unggah foto di media sosial, tidak menampilkan aktivitas yang biasa misalnya (memamerkan) rumah, afiliasi politik kita seperti apa. Peluang dibully jadi lebih kecil," pungkas Manan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR