ENERGI BARU

DPD dukung rencana pembangunan PLTN

Ketua DPD Oesman Sapta Odang (ketiga kiri) bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) memimpin Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Ketua DPD Oesman Sapta Odang (ketiga kiri) bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) memimpin Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengapresiasi pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo-Jusuf "JK" Kalla. Mereka pun mendukung rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019), juga mengapresiasi upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan sepanjang lima tahun terakhir.

Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota perlu segera direalisasikan untuk meneguhkan komitmen pemerataan pembangunan. Begitu juga dengan rencana pembangunan PLTN yang bisa mendukung industrialisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oesman menegaskan, dalam lima tahun ke depan pembangunan mesti diperluas ke bidang energi. Kebutuhan energi terbarukan semakin mendesak seiring dengan kenaikan harga minyak selama delapan tahun terakhir.

Menurut rencana, tambahnya, pemerintah akan membangun PLTN di Bengkayang. Berdasarkan hasil riset Tim Penyiapan Pembangunan PLTN dan komersialisasinya, Bengkayang merupakan wilayah tepat untuk mendirikan pembangkit listrik tersebut.

"Sebanyak 87 persen masyarakat Kalimantan Barat setuju dengan pembangunan PLTN tersebut guna mendukung industrialisasi dan menyejahterakan masyarakat. Pembangunan PLTN pun mampu membuka peluang investasi jangka panjang," tegasnya.

Seperti apa potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia? (Detail bisa dilihat dalam grafik di bawah.)

Kabupaten Bengkayang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Bengkayang merupakan satu dari tiga daerah otonom terpisah dari Kabupaten Sambas pasca-terbitnya Undang-undang Otonomi Daerah. Dua daerah lainnya adalah Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang.

Bengkayang terletak di bagian utara Kalimantan Barat, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Secara keseluruhan, luas wilayahnya mencapai 5.396,30 km2 atau sekitar 3,68 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Cepat pulihkan blackout

Kepala Perwakilan ThorCon Indonesia Bob S Effendi menyebut pembangkit listrik tenaga nuklir jauh lebih aman dan lebih mudah untuk dikelola. "Saya optimistis listrik tenaga nuklir bisa diterapkan di Indonesia," ujar Bob dalam Bincang dengan Beritagar.id, (11/7).

Pihaknya, ungkap Bob, telah bekerja sama dengan PT PAL Indonesia untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT). Rencananya pembangkit ini akan beroperasi pada 2026.

Elemen Thorium adalah buah gagasan mantan peneliti NASA (National Aeronautics and Space Administration) bernama Kirk Sorensen. Konsep Sorensen adalah nuklir yang menggunakan elemen thorium (zat radioaktif) sebagai pengganti uranium untuk memulai reaksi nuklir.

Bob menyoroti tentang blackout (listrik padam massal) di Jawa bagian barat pada awal bulan ini (4/8). "Listrik Jawa-Bali sangat rentan yang dapat berdampak kepada kolapsnya perekonomian nasional," ujarnya.

Ia menjelaskan, kebutuhan energi listrik sangat mendesak lantaran Indonesia memiliki 260 juta penduduk. "Ini akan jadi pasar yang luar biasa. Masak Indonesia belum juga memiliki PLTN. Dengan nuklir, jutaan orang yang tak punya akses listrik, jadi bisa dilayani. Ini kan bagus," ujarnya.

Dari lima negara besar sambungnya, dari mulai Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, hingga India, hanya Indonesia satu-satunya yang belum nuklir. Menurutnya, tidak ada regulasi yang melarang.

"Bahkan, dalam UU No 17 Tahun 2007 mengamanatkan kalau tahun 2025 itu PLTN sudah beroperasi di Indonesia," jelasnya.

Dia menambahkan, ada klausul opsi terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN (Kebijakan Energi Nasional). "Tapi di PP tersebut tak ada larangan. Intinya bila sudah dilakukan kajian menyeluruh dan ada kebutuhan mendesak, maka PLTN dapat dibangun. Sayangnya, narasi yang beredar saat ini seolah-olah dilarang," sesalnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR