KINERJA DPR

DPR baru harus memberi harapan anyar

Seorang anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna DPR di antara bangku yang tak terisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2018).
Seorang anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna DPR di antara bangku yang tak terisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2018). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 tinggal menghitung hari, yaitu 1 Oktober. Saat bersamaan, anggota DPR periode 2014-2019 mengakhiri masa jabatannya.

Setelah ditetapkan sebagai calon anggota DPR terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada (31/8/2019) lalu, dari 572 anggota terpilih masih ada "wajah lama" dan ada pula yang kali pertama duduk sebagai anggota dewan.

Jumlah keduanya nyaris sama, meskipun tetap didominasi petahana. "Dari 575 anggota DPR RI terpilih, sebanyak 286 orang atau 49,74 persen merupakan non-petahana. Sebanyak 298 orang atau 50,26 persen merupakan petahana," sebut Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertahankan statusnya sebagai pemenang pemlilu legislatif. Seperti pada Pemilu 2014, PDIP pun menjuarai Pemilu 2019 sehingga para kadernya menguasai kursi di DPR RI untuk periode 2019-2024.

PDIP menduduki 128 kursi, Partai Golkar meraih 85 kursi, dan Partai Gerindra memperoleh 78 kursi. Sedangkan kursi paling sedikit (19) diraih Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Adapun partai yang gagal melewati PT adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Berkarya, Hanura, Perindo, PBB, PKPI, dan Garuda.

(Anggota DPR terpilih peraih suara terbanyak pada pemilu 2019 dan jumlah perolehan suara partai berdasarkan penetapan KPU bisa dilihat dalam infgrafik di bawah.)

Jumlah anggota DPR baru, ungkap Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, bisa menjadi peluang dan tantangan. Namun ia pesimistis para anggota DPR baru dapat menciptakan perubahan lantaran oligarki partai tak bisa dilepaskan.

"Akan tetapi sepanjang oligarki partai masih bertahan, maka sulit mengharapkan perubahan besar (yang bisa) dimulai dari politisi baru ini," ujar Donal kepada Beritagar.id, Sabtu (7/9).

Ia menandaskan, jika dilihat faktanya, anggota DPR bukan individu-individu bebas pengambil keputusan. Seringkali semuanya sudah diatur partai.

Wajah lama yang masih cukup mendominasi, tambahnya, tak akan membuat banyak perubahan. "Iya, dominasi wajah lama semakin mempersulit perubahan," tegasnya.

April 2019 lalu, ICW dan Indonesia Budget Center (IBC) merilis penilaian kinerja para wakil rakyat di lembaga legislatif. Hasilnya, lembaga itu mendapat rapor merah lantaran sebagian besar kinerjanya buruk dan perilakunya koruptif. Simak --> Artikel.

Buruknya kinerja anggota DPR periode 2014-2019 menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, ternyata tak mengurangi hasrat masyarakat memilih kembali mereka.

"Kondisi ini pun menunjukkan, pemilu belum menjadi ajang punishment and reward terhadap anggota DPR," ujar Lucius, Kamis (5/9)

Pendiri dan CEO Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, masyarakat banyak menaruh harapan terhadap anggota DPR terpilih. Untuk itu penting bagi mereka untuk memastikan bahwa rakyat tidak salah dalam memilih.

"Banyak harapan dan ekspektasi rakyat terlalu tinggi untuk mereka agar bisa menjaga amanat rakyat, menjadi penyambung lidah rakyat, mampu mengagregasi dan mengartikulasikan apa yang menjadi kehendak dan agenda rakyat," tukasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR