CAPIM KPK

DPR tetapkan Firli Bahuri jadi Ketua KPK

Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon pemimpin KPK di ruang rapat Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon pemimpin KPK di ruang rapat Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). | Nova Wahyudi /Antara Foto

Komisi III DPR RI melalui pemilihan suara menetapkan Irjen (Pol) Firli Bahuri menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Firli terpilih setelah mengalahkan empat kandidat lainnya melalui proses uji kelayakan dan kepatutan,

"Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuk menjabat Ketua KPK masa bakti 2019-2023 adalah saudara Firli Bahuri," ujar Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, saat memimpin rapat pada Jumat (13/9/2019) dini hari, seperti dilaporkan Kompas.com.

Firli mendapat suara paling banyak, 56 suara, unggul 3 suara atas kandidat kedua, Alexander Marwata. Kemudian, di posisi ketiga adalah Nurul Ghufron (51 suara), disusul Nawawi Pomolango (50 suara), dan Lili Pintauli Siregar (44 suara).

Firli bukan orang baru di KPK, tapi sosok yang kontroversial karena rekam jejaknya. Sebelum memegang jabatan sebagai Kapolda Sumatra Selatan sejak 20 Juni 2019, Firli sempat bekerja selama satu tahun di lembaga antirasuah itu.

Di KPK, Firli memegang jabatan strategis: Deputi Penindakan. Semua surat perintah mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi mesti mendapatkan izin darinya.

Saat menjabat, Firli terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti diucapkan penasihat KPK, Muhammad Tsani Annafari. Firli dianggap melanggar Pasal 65 dan Pasal 66 UU KPK yang melarang pegawai KPK untuk kontak langsung atau tidak langsung dengan pihak yang berperkara dan ditangani lembaga tersebut. Karena dugaan pelanggaran itu, pencalonan Firli untuk menjadi pemimpin KPK ditolak 500 pegawai lembaga tersebut.

Merujuk rilis KPK yang diterima Beritagar.id, Firli diduga melakukan sejumlah pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar.

Pertemuan tersebut tak terkait dengan jabatannya di lembaga antirasuah. Saat bersamaan, TGB tengah terseret dugaan korupsi dana divestasi Newmont Nusa Tenggara.

Firli bertemu TGB pada 2 Mei 2018 saat perayaan hari ulang tahun GP Ansor ke-84 di Bonder, Lombok Tengah. Firli berangkat ke lokasi tanpa surat tugas dan menyampaikan pidato di pengujung acara dengan kapasitas Deputi Penindakan KPK sesuai sebutan panitia.

Selanjutnya, pada 13 Mei 2018, dalam acara perpisahan Danrem 162/Wira Bhakti di Lapangan Tennis Wira Bhakti, Mataram, Firli kembali bertemu dengan TGB. "Dalam foto, tampak keakraban TGB dan dalam video tidak terlihat upaya Firli untuk menghindar dari situasi pertemuan yang terjadi," merujuk rilis tersebut.

Namun, dalam uji kelayakan capim KPK, Firli menjelaskan, "Itu sudah diklarifikasi pimpinan. Kesimpulan akhir adalah tidak ada pelanggaran."

Kemudian, dugaan pertemuan lain pada 8 Agustus 2018, Firli menjemput Bahrullah yang akan diperiksa sebagai saksi kasus dana perimbangan daerah oleh penyidik lembaga antirasuah. Sebelum diperiksa, Firli bertemu Bahrullah selama 30 menit.

Konflik kepentingan

Terpilihnya Firli sebagai pucuk pimpinan KPK menambah deretan aparat kepolisian yang menduduki jabatan strategis di lembaga antikorupsi. Yang menjadi pertanyaan, bisakah mereka terbebas dari konflik kepentingan lembaga asal?

Menurut Peneliti Pusat Kajian AntiKorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rahman, konflik kepentingan bisa jadi tak terbendung jika semangat korps lebih besar dibandingkan loyalitas kepada KPK.

Dari penelusuran tim jurnalis data Beritagar.id, Polri adalah lembaga negara yang paling banyak menduduki jabatan strategis di lembaga antirasuah sejak KPK berdiri pada 2003 hingga 2019, yakni 13 orang. Jabatan strategis meliputi komisioner, deputi penindakan, deputi pencegahan, direktur penuntutan, direktur penyidikan, dan direktur penyelidikan.

Anggota Polri menempati posisi direktur penyidikan (4 orang), deputi penindakan (3 orang), dan masing-masing 2 orang untuk direktur penyelidikan, direktur penyidikan, ketua, dan wakil ketua.

Hakim Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar, saat dimintai pertimbangan dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Firli, menyebutkan, "Independensi KPK sebagai lembaga negara merupakan mahkota bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun."

"Oleh karena itu, setiap insan KPK harus dapat membuat garis pemisah dan batas yang jelas antara urusan pribadi dan jabatan sebagai insan KPK. Sehingga kepercayaan dan harapan publik terhadap KPK harus selalu diperhatikan dan dijaga oleh setiap insan KPK demi menjaga marwah institusi KPK."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR