DPR tunda lagi pengambilan keputusan revisi UU KPK

Suasana Rapat Paripurna saat penyampaian laporan Badan Legislasi DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1).
Suasana Rapat Paripurna saat penyampaian laporan Badan Legislasi DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1). | Puspa Perwitasari /ANTARA FOTO

Rapat paripurna DPR hari ini menunda pengambilan keputusan terhadap jadi tidaknya revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, karena pimpinan DPR tidak komplet.

"Karena pimpinan DPR yang seharusnya dua memimpin rapat, di Jakarta cuma ada satu," kata anggota Bamus DPR, Hendrawan Supratikno di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta seperti ditulis Merdeka.com.

Ini adalah penundaan kedua kalinya. Penundaan pengambilan keputusan juga ditunda pada rapat paripurna yang digelar pada Kamis (10/2/2016). Penundaan, menurut Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, karena DPR tak ingin terburu-buru membahas revisi itu.

Revisi ini awalnya didukung 9 dari 10 fraksi yang ada di DPR. Namun belakangan, selain Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrat juga ikut menolak revisi itu. Kedua fraksi ini menilai revisi bukan malah memperkuat melainkan memperlemah KPK.

Rencana revisi ini menuai kritik tajam dari sejumlah pegiat anti korupsi. Mereka menilai revisi justru akan memperlemah kewenangan KPK sebagai lembaga antirasuah.

Sejumlah poin yang dianggap akan memperlemah lembaga antikorupsi itu adalah pembentukan dewan pengawas, kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3, dan pengaturan kewenangan penyadapan.

Pengamat masalah korupsi dari UGM, Zainal Arifin Mochtar, mencontohkan pembentukan dewan pengawas KPK yang ada dalam draf revisi KPK berbeda dengan dewan pengawas pada lembaga lain, yang hanya mengawasi kinerja lembaga.

Menanggapi penolakan itu, juru bicara Presiden, Johan Budi SP mengatakan hingga saat ini Presiden Joko Widodo masih terus mencermati penolakan itu. Presiden, kata Johan, akan menolak jika isinya melemahkan KPK.

"Saya ambil contoh di revisi misalnya ada KPK hanya dibatasi 12 tahun, itu memperlemah, kewenangan penuntutan dicabut dan penyadapan harus izin pengadilan, nah itu dalam prespektif presiden adalah memperlemah," ujarnya seperti dikutip BBC Indonesia.

Agar masalah ini tak menjadi polemik berkepanjangan, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto meminta presiden segera bersikap. "Apakah hari ini belum kelihatan memperlemah,discourse dipublik sudah jelas, rancangan sudah jelas, jadi sebaiknya segera rumuskan sikap karena tidak bisa menunda lagi."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR