GEGER HOAKS

Dua diringkus, polisi cari pengunggah pertama hoaks surat suara

Ketua KPU Arief Budiman (kanan) bersama Kabareskrim Komjen Pol Arief Sulistyanto (tengah) dan Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan soal hoaks kartu suara di Jakarta, Kamis (3/1/2019). Bareskrim Polri sudah menangkap dua orang terduga pelaku.
Ketua KPU Arief Budiman (kanan) bersama Kabareskrim Komjen Pol Arief Sulistyanto (tengah) dan Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan soal hoaks kartu suara di Jakarta, Kamis (3/1/2019). Bareskrim Polri sudah menangkap dua orang terduga pelaku. | Hafidz Mubarak A. /Antara Foto

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meringkus dua orang dalam kasus penyebaran hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Dua orang tersebut ditangkap di dua lokasi berbeda dan kini tengah diperiksa di Bogor (Jawa Barat) dan Balikpapan (Kalimantan Timur).

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Dedi Prasetyo, dalam keterangan kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (4/1/2019), mengatakan kedua orang itu berinisial HY dan LS. Sementara ini, keduanya diduga ikut menyebarkan konten hoaks itu di media sosial.

"Di Bogor inisialnya HY, dia perannya menerima konten, kemudian ikut memviralkan. Yang kedua namanya LS di Balikpapan, sama menerima konten tidak dicek langsung diviralkan," ujar Dedi dikutip detikcom.

Meski belum berstatus tersangka dan belum ditahan, kedua orang itu terancam hukuman 10 tahun penjara karena menyebarkan konten bohong. "Ini adalah penyebaran berita bohong (hoaks) yang diatur dalam undang-undang," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal dalam Liputan6.com.

Dedi menjelaskan bahwa HY dan LS cukup aktif menyebarkan konten hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos ke media sosial dan grup WhatsApp (WA). Salah satu grup yang berhasil diidentifikasi bertajuk "Politik Sabana Minang".

Mereka berhasil dipetakan oleh tim Siber Polri. "Grup WA ini salah satunya juga ada bukti yang diserahkan oleh Ketua KPU," ucap Dedi.

Kebetulan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman adalah pelapor kasus hoaks tujuh kontainer surat suara yang disebut ada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan sudah dicoblos oleh kubu calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kasus ini disebut hoaks karena KPU hingga kini belum mencetak surat suara.

Arief menyatakan hoaks ini sungguh berbahaya. "Karena mendelegitimasi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan mendelegitimasi proses pemilu," katanya dari Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Kamis (3/1).

Dari HY dan LS, polisi pun mengantongi sejumlah petunjuk soal siapa produsen rekaman audio berisi hoaks tersebut. Polisi pun langsung mencari dalangnya.

"Sudah diketahui, sudah diprofil, makanya penyidik sedang mendalami yang membuat dan yang memviralkan voice tersebut maupun yang memviralkan narasi-narasinya," kata Dedi dilansir RMOL.

Kemudian polisi juga akan memanggil saksi ahli, hukum pidana, bahasa, dan internet serta transaksi ekonomi. "...biar lebih mengerucut dalam rangka menemukan siapa tersangka yang membuat kemudian memviralkan ke media sosial," tukas Dedi seraya menegaskan bahwa siapapun yang menyebarkan hoaks itu akan ditindak.

Sedangkan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Arief Sulistyanto, menegaskan bahwa urusan hoaks ini akan dikupas tuntas. Semua pihak yang terhubung akan dipanggil Polri untuk memberi keterangan.

"Bapak Kapolri sudah memberikan instruksi kepada saya untuk menuntaskan masalah ini sampai ketemu siapa yang pengunggah pertama dan penyebar berita yang tidak benar," kata Arief dipetik Kompas.com.

Tuduhan kejam

Arief Budiman menyebutkan bahwa hoaks tujuh kontainer kotak suara bukan sekadar mendelegitimasi pemilu dan KPU. Dalam Republika.co.id, Arief mengatakan hoaks ini juga keji.

"Bahkan pada salah satu capture WhatsApp itu ditulis bahwa KPU telah menyita satu kontainer, oh ini kejam sekali ini," kata Arief, Kamis (3/1).

KPU bahkan sudah membuktikan bahwa itu semua tidak terbukti alias tidak benar. Arief bersama para komisioner KPU dan Bawaslu langsung menuju Tanjung Priok ketika pesan soal tujuh kontainer beredar pada Rabu (2/1).

Dalam pemeriksaan di Tanjung Priok, KPU pun menggandeng serta Direktorat Bea dan Cukai yang berwenang dalam hal kepabeanan dan TNI AL. Hasilnya, kabar yang beredar adalah omong kosong.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR