PUNGUTAN LIAR

Dua layanan pengadilan sarat pungutan liar

Empat terdakwa karyawan pabrik pembuatan sabu-sabu,   di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (15/11).Pengadilan di Indonesia masih sarat oleh pungli.
Empat terdakwa karyawan pabrik pembuatan sabu-sabu, di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (15/11).Pengadilan di Indonesia masih sarat oleh pungli. | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Dunia peradilan di Indonesia masih dicemari praktik pungutan liar (pungli). Praktik pungli banyak terjadi dalam pelayanan publik di bidang administrasi perkara. Baik di pengadilan tingkat bawah hingga tingkat atas.

Hal ini diperoleh dari pemetaan korupsi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (MaPPI) di 5 provinsi selama 17 September-17 Oktober 2017.

Dari pemetaan di Medan, Banten, Bandung, Yogyakarta, dan Malang diketahui, dua layanan yang kerap ditarik pungli adalah layanan pendaftaran surat kuasa dan mendapatkan salinan putusan.

Pungli untuk surat kuasa berkisar antara Rp10 ribu-Rp100 ribu. Sedangkan salinan putusan biaya mulai dari Rp50 ribu hingga Rp-500 ribu.

"Dari 77 narasumber yang kami wawancarai, pungli terhadap dua layanan ini dilakukan oleh panitera pengganti dan atau panitera muda hukum," ujar Peneliti MaPPI Siska Trisia, dalam diskusi di Bakoel Coffie, Jakarta, Jumat (8/12/2017) seperti dikutip dari hukumonline.com.

Modus yang sering dipakai adalah menetapkan biaya di luar ketentuan dan tidak disertai tanda bukti bayar. Modus lain, tidak menyediakan uang kembalian, meminta imbalan atau uang lelah dan memperlama layanan jika tidak diberikan uang tip.

Peneliti MaPPI lainnya, Muhammad Rizaldi menilai sebagai bagian bentuk korupsi, pungli menghambat akses keadilan bagi masyarakat.

Hambatan ini bisa muncul karena pencari keadilan harus mengeluarkan biaya lebih tinggi. "Menurut beberapa responden, mereka menganggap apabila tidak membayar pungutan liar akan berdampak pada kualitas layanan pengadilan," ujarnya.

Kondisi ini masih tak beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan, aduan layanan di pengadilan masih berkaitan dengan pungli.

Tahun 2014 Ombudsman menerima 240 aduan. Setahun kemudian menerima 255 aduan.

Ini seturut dengan survei MaPPI di Jakarta. Pada September lalu, MaPPI melansir, 23 persen dari 227 responden mengaku pernah membayar pungli agar diberikan layanan di pengadilan negeri di Jakarta.

Di Pengadilan Negeri Depok, seorang panitera pengganti meminta duit Rp500 ribu untuk fotokopi berkas BAP setebal 100 halaman.

Masalah ini sebenarnya sudah umum diketahui. Mahkamah Agung (MA), sebagai induk pengadilan di Indonesia, September lalu mengeluarkan Maklumat nomor 01/ Maklumat/KMA/IX/2017 tentang pengawasan hakim dan pegawai pengadilan. Maklumat ini isinya masih formal dan kurang menggigit.

MA juga telah meluncurkan layanan SIWAS, Sistem Informasi Pengawasan. Layanan ini memungkinkan publik melaporkan penyimpangan pegawai pengadilan.

Langkah MA dinilai masih kurang. Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu meminta MA, tidak menutup diri dengan maraknya pungutan liar di sejumlah pengadilan negeri.

Menurut Ninik, Badan Pengawasan (Bawas) MA perlu terbuka melibatkan pihak dari luar lembaganya untuk ikut membersihkan praktik korupsi yang ada di pengadilan-pengadilan di bawah MA.

"Perlu terbuka melibatkan pihak lain, tak cukup good will (niat baik) saja, perlu pihak eksternal dan harus diikuti mekanisme baru," ujar Ninik dalam kesempatan yang sama, seperti dikutip dari Kompas.com.

Ninik ragu dengan kerja Bawas MA selama ini. Menurutnya, perlu keterlibatan lembaga negara lain, atau masyarakat, agar ada evaluasi eksternal. "Sebab yang duduk di Bawas kan orang MA, itu kan jeruk makan jeruk, makanya kurang independen," kata dia.

MaPPI mendesak MA membuka diri dan melibatkan lembaga lain seperti Ombudsman dan KPK untuk mengawasi pegawainya. Selain itu, prosedur pengawasan perlu ditegakkan.

MA juga perlu membuat acuan standar biaya dan menyederhanakan proses administrasi perkara di pengadilan. Misal dengan mengefektifkan fungsi direktori putusan MA dan memaksimalkan penerapan pembayaran yang terdigitalisasi dan satu pintu.

Sehingga membatasi pertemuan langsung antara pemberi dan penerima layanan yang berpotensi menjadi celah korupsi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR