Dua modus di balik kasus impor gula

Ketua DPD Irman Gusman (tengah) keluar dari gedung KPK seusai diperiksa penyidik terkait kasus dugaan suap kuota impor gula, Jakarta, Sabtu (17/9/2016).
Ketua DPD Irman Gusman (tengah) keluar dari gedung KPK seusai diperiksa penyidik terkait kasus dugaan suap kuota impor gula, Jakarta, Sabtu (17/9/2016). | Yudhi Mahatma /Antara Foto

Penangkapan Irman Gusman Sabtu (17/9/2016) sangat mengagetkan. Pertama, dia selama ini dikenal sebagai tokoh antikorupsi. Kedua, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga yang sepi wewenang dan jauh dari kasus. Ketiga, penangkapan ini adalah kasus pertama orang DPD yang terjerat kasus korupsi yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Awalnya, KPK tak menyasar Irman sebagai target. KPK sebenarnya menyasar suap dalam sidang kasus distribusi gula impor yang tak dilengkapi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dalam sidang ini, KPK menyasar tersangka Xaveriusandy Sutanto dan Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Farizal. Sidang kasus ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat. Sidang masih tahap pemeriksaan saksi yang diajukan jaksa.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menceritakan, mulanya KPK mengusut dugaan suap Sutanto kepada jaksa Farizal. "Ternyata dalam penyelidikan ada informasi baru yang diperoleh KPK sehingga mengantarkan pada operasi tangkap tangan (Irman)," ujar Syarif, Sabtu (17/9) seperti dikutip dari Kompas.com.

Bagaimana modusnya?

Oknum jaksa merangkap jadi pengacara

Laode M Syarif menjelaskan dalam kasus ini, Sutanto merupakan terpidana yang tengah menjalani sidang. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dalam kasus suap jaksa, Sutanto menyerahkan uang sebesar Rp365 juta.

Tujuannya, membantu perkara pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri di Padang. Farizal tak hanya berperan sebagai jaksa. "FZL bahkan membuatkan eksepsi untuk terdakwa XS," kata Alexander Marwata seperti dipetik dari Tribunnews.com.

Dalam perkara peredaran 30 ton gula itu, Sutanto dijerat pasal 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ancaman hukumannya, penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar. Sutanto juga diduga melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib.

Menurut salah satu jaksa, Farizal disebutkan tak pernah hadir saat persidangan. "Memang dalam perkara itu ia adalah ketua tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), tapi ia tak pernah hadir dalam persidangan," ujar satu jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, yang enggan namanya dituliskan,

Oknum DPD merangkap pelobi

DPD membantah kasus ini terkait dengan kewenangan lembaga ini. Menurut Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad, perbuatan yang disangkakan kepada Irman tak ada sangkut pautnya dengan kewenangan yang dimiliki DPD.

Menurutnya, DPD memang tak berwenang mengawasi program pemerintah. Apalagi sampai menjanjikan sesuatu ke pengusaha. "Itu merupakan hal pribadi yang dilakukan Pak IG, bukan keputusan apalagi kewenangan DPD," katanya seperti dinukil dari Kompas.com.

Dalam penjelasan situs resmi DPD, tugas dan wewenang mereka meliputi memberi usulan, membahas, dan memberi pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang. Lalu memberi pertimbangan dalam pemilihan Anggota BPK. Juga ikut mengawasi pelaksanaan Undang-Undang.

Tapi dari penjelasan Ketua KPK Agus Raharjo, Sabtu (17/9) suap ini terkait rekomendasi untuk pengusaha terkait impor gula. Irman dituding memberikan rekomendasi impor gula kepada Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk pengusaha tersebut.

Menurut analisis pengamat hukum Universitas Andalas Feri Amsari modus yang dilakukan Irman ini termasuk sebagai trading influence. "Ini modus jual pengaruh," jelas Feri, Minggu (18/9) kepada detikcom.

Feri menjelaskan, urusan jatah gula itu bukan kewenangan Irman. Apa yang dilakukan Irman ini seperti konsep para lobbyist (pelobi) di parlemen-parlemen negara lain. "Mereka cari keuntungan dengan memanfaatkan penghormatan orang terhadap jabatan yang dia emban," tuturnya.

Menurut Feri, posisi sebagai ketua DPD berpotensi menjual pengaruhnya. "Karena ketua DPD memiliki banyak kenalan politik bisa saja menjual pengaruhnya untuk menguntungkan dirinya dan orang lain," ujarnya.

Sabtu malam, pengacara Irman, Tommy Singh tak membantah kliennya memberi rekomendasi ke BULOG sebagaimana permintaan Sutanto. "(Rekomendasi) Itu kan tidak mengikat. Tapi masalahnya ada uang itu," ujar Tommy. Menurut Tommy, pemberian rekomendasi tak menyalahi hukum. Apalagi, jika Irman disebut menyalahi wewenangnya sebagai penyelenggara negara karena hal tersebut.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR