DEFISIT BPJS KESEHATAN

Dua opsi menambal defisit BPJS Kesehatan

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (kanan) didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kiri) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019).
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (kanan) didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kiri) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019). | Rivan Awal Lingga /AntaraFoto

Demi menyelamatkan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah menyepakati wacana kenaikan iuran peserta yang ditanggung oleh negara.

Selain iuran, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga melebihi 100 juta orang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dua opsi ini diambil setelah pemerintah mengkaji audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Besaran kenaikan iuran belum diumumkan. Kendati demikian, kenaikan iuran diperkirakan berlaku pada 2020, usai pengajuan pagu anggaran disepakati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kita sudah mempertimbangkan untuk menaikkan iuran yang dibayarkan melalui PBI yang ditanggung pemerintah, dari yang saat ini Rp23.000 menjadi lebih tinggi lagi. Tapi belum ditetapkan, baru ancang-ancang untuk menaikkan,” kata Sri Mulyani di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).

Pada kesempatan berbeda, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengakui bahwa wacana kenaikan iuran muncul dari Kementerian Keuangan. Namun, kepastiannya masih dalam proses pembahasan.

“Usulan, baru usulan. Masih dalam pembahasan, saya tidak bilang itu pasti,” kata Nila di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Kondisi keuangan BPJS Kesehatan memang berdarah-darah sejak berdiri pada 2014. Pada tahun pertama sejak pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan membukukan defisit hingga Rp3,3 triliun.

Defisit terus membengkak. Pada 2015 jumlahnya naik menjadi Rp5,7 triliun dan bertambah lagi pada 2016 menjadi Rp9,7 triliun. Kondisi tak jauh berbeda terjadi pada 2018, dengan defisit mencapai Rp9,75 triliun.

Bahkan pada tahun 2018, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp10,98 triliun.

Beragam cara dilakukan pemerintah untuk menambal defisit, salah satunya dengan memberi suntikan dana melalui penyertaan modal negara (PMN).

PMN tercatat meningkat sejak 2014 sampai 2016. Namun, mulai 2017 suntikan itu turun menjadi Rp3,6 triliun dari sebelumnya Rp6,83 triliun.

Upaya lain turut dilakukan untuk menambal defisit. Per Desember 2017, Kementerian Keuangan memotong Dana Alokasi Umum (DAU dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) milik daerah yang mempunyai tunggakan iuran jaminan kesehatan melewati jangka waktu satu tahun dan telah dilakukan upaya penagihan oleh BPJS Kesehatan.

Pemotongan berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan DAU dan/atau DBH.

Jika pemerintah daerah tidak bersedia melakukan rekonsiliasi pun tidak menyepakati sebagian atau seluruh jumlah tunggakan, maka BPJS Kesehatan dapat meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit atas besaran tunggakan.

Dari hasil audit, Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan besaran tunggakan. Berdasarkan penetapan tunggakan, BPJS Kesehatan kemudian menyampaikan surat permintaan pemotongan DAU/DBH sebagai penyelesaian tunggakan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan melakukan perhitungan besaran pemotongan DAU/DBH dengan mempertimbangkan besarnya permintaan pemotongan, besarnya penyaluran, sanksi pemotongan dan/atau penundaan lainnya, serta kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.

Dana hasil pemotongan DAU/DBH akan dicatat menggunakan kode akun penerimaan nonanggaran yang merupakan komponen penerimaan dana perhitungan pihak ketiga sebagai bagian dari iuran pemerintah daerah.

Namun, langkah ini tetap tidak mampu menambal kebocoran BPJS Kesehatan yang sudah semakin melebar.

Berbagai pihak sepakat, menambah iuran PBI adalah jalan terbaik untuk memperbaiki keuangan BPJS.

Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar-Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi pernah berujar bahwa iuran yang ideal untuk peserta PBI adalah Rp36 ribu per bulan, bukan Rp23 ribu per bulan.

Bahkan, ketidaksesuaian pembayaran premi ini pun menjalar kepada golongan peserta lainnya. Peserta kelas 2 alias Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) seharusnya Rp68 ribu, hanya membayar Rp51 ribu. Peserta kelas 3, preminya Rp53 ribu, tapi selama ini iurannya hanya Rp25.500.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR