MEDIA SOSIAL

Dua sisi mata uang pembatasan media sosial

Seorang jurnalis data sedang memverifikasi jumlah pengguna aktif media sosial di masing-masing platform yang bisa diakses para pengguna di Indonesia, Jumat (26/4/2019).
Seorang jurnalis data sedang memverifikasi jumlah pengguna aktif media sosial di masing-masing platform yang bisa diakses para pengguna di Indonesia, Jumat (26/4/2019). | Rommy Roosyana /Beritagar.id

Beberapa hari lalu, pemerintah sempat melakukan pembatasan akses ke media sosial, sebagian penggunanya meradang. Apalagi tak sedikit yang mencari nafkah darinya. Namun di sisi lain, banyak juga yang menyetujui lantaran linimasa media sosial kerap menjadi lautan hasutan, ujaran kebencian, fitnah, bahkan hoaks.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI mengambil langkah taktis saat kerusuhan 22 Mei pecah di sejumlah kawasan di Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menjelaskan, pemerintah melakukan pembatasan sementara dan bertahap sebagian akses platform media sosial dan pesan instan.

Langkah tersebut, kata Rudiantara, dilakukan untuk membatasi penyebaran atau viralnya informasi hoaks yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa terkait pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Pembatasan itu dilakukan terhadap fitur-fitur platform media sosial dan messaging system. Tidak semua dibatasi dan bersifat sementara dan bertahap," bebernya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Rudiantara membeberkan bagaimana konten negatif dan hoaks diviralkan melalui pesan instan. "Kita tahu modusnya dalam posting (konten negatif dan hoaks) di media sosial. Di Facebook, di Instagram dalam bentuk video, meme atau gambar. Kemudian di-screen capture dan diviralkan bukan di media sosial tapi di messaging system WhatsApp," ujarnya.

Deretan aplikasi yang paling populer dan banyak digunakan di Indonesia.
Deretan aplikasi yang paling populer dan banyak digunakan di Indonesia. | Lokadata /Beritagar.id

Platform yang dibatasi dan sementara tidak diaktifkan saat itu adalah Facebook, Instagram, dan Twitter untuk mengunggah gambar, foto dan video.

Menurut data We Are Social Ltd., tiga nama di atas termasuk dalam deretan 10 aplikasi terpopuler di Indonesia. Sebagaian besar konten hoaks yang diterima oleh masyarakat Indonesia juga diperoleh dari media sosial tersebut.

Jadi, sangat beralasan jika pemerintah, melalui Kemkominfo, berusaha menekan penyebaran konten negatif dan hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan berisi provokasi melalui media sosial.

Pada Senin (27/5), Kemkominfo mengumumkan telah memblokir 2.184 akun media sosial dan situs web terkait kerusuhan 22 Mei. Pemblokiran dilakukan sebelum dan selama masa pembatasan akses media sosial yang berlangsung hingga 25 Mei.

Jumlah tersebut terdiri dari 551 akun Facebook, 848 akun twitter, 640 akun Instagram, 143 akun Youtube, serta masing-masing 1 untuk URL situs web dan LinkedIn. Selain itu, Kemkominfo bekerja sama dengan WhatsApp untuk menutup 61.000 akun yang dianggap melanggar aturan dengan menyebarkan hoaks, fitnah, dan provokasi, dalam sepekan sebelum kerusuhan 22 Mei terjadi.

Plus minus pembatasan

Akan tetapi, efek pembatasan media sosial oleh pemerintah saat itu seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, pembatasan akses media sosial kemungkinan besar bisa mengurangi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan hasutan. Harapannya, pancingan terhadap emosi masyarakat bisa diredam, sehingga kerusuhan yang lebih besar dapat dicegah.

Namun di sisi lain, masyarakat yang biasa menggunakan media sosial untuk kegiatan-kegiatan positif, ikut terkena imbas. Komunikasi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi terhambat. Aktivitas bisnis terganggu. Begitu juga dengan akses masyarakat memperoleh hiburan dari media sosial turut terusik.

Lalu, siapa saja yang terdampak pembatasan media sosial itu?

Pengguna media sosial menurut status ekonomi tahun 2018.
Pengguna media sosial menurut status ekonomi tahun 2018. | Lokadata /Beritagar.id

Menilik data yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, dari pengguna internet yang kemudian diklasifikasikan menurut kelas sosial ekonomi berdasarkan pengeluaran (bawah, menengah, dan atas), yang paling banyak menggunakan media sosial adalah kalangan dengan status sosial ekonomi menengah, mencapai 87,3 persen.

Sedangkan wilayah yang terkena dampak terbesar dari pembatasan tersebut adalah mereka yang tinggal di perkotaan, mencapai 67 persen.

Keputusan pemerintah membatasi akses media sosial itupun mengundang protes sejumlah kalangan, seperti disuarakan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

ICJR, dalam keterangan tertulis yang dikirim kepada Beritagar.id menilai, pembatasan akses tidak diperlukan lantaran dua alasan. Pertama, menurut Direktur Eksekutif ICJR, Anggara Suwahju, bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta kebebasan berekspresi.

Padahal, Pasal 28F UUD 1945 telah melindungi hak masyarakat untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Alasan kedua, pembatasan akses medsos tanpa pemberitahuan adalah tidak tepat. Pasalnya, kondisi negara tidak memenuhi syarat jika sampai harus membatasi hak masyarakat,

"Ada dua kondisi mendasar harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia yaitu: pertama, situasinya harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan kedua, presiden harus secara resmi menetapkan bahwa negara dalam keadaan darurat melalui Keputusan Presiden," papar Anggara.

Senada dengan pernyataan ICJR, AJI pun tak sependapat dengan pembatasan akses medsos. Di satu sisi langkah ini diambil untuk menghindari hoaks, di sisi lain, masyarakat jadi kesulitan mendapatkan informasi yang benar.

"Menyikapi langkah ini, AJI menyatakan sikap, mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan pembatasan akses media sosial," ujar Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan.

AJI mengimbau seluruh pihak memanfaatkan kebebasan berekspresi sebaik-baiknya. "Juga mendorong pemerintah meminta penyelenggara medsos untuk ikut mencegah penyebarluasan hoaks, fitnah, hasut, dan ujaran kebencian secara efektif, melalui mekanisme yang transparan, sah, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," tambah Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito Madrim.

Pemerintah, menurut ICJR, perlu mengkaji batasan yang jelas agar tidak mengurangi hak orang untuk berkomunikasi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR