Dua tahun Jokowi-JK: banyak dipuja, sedikit dicela

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla saat memimpin Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja membahas paket kebiijakan hukum di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla saat memimpin Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja membahas paket kebiijakan hukum di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10/2016). | Yudhi Mahatma /ANTARAFOTO

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih di atas angin. Waktu dua tahun memang belum cukup untuk menyimpulkan sebuah kesuksesan, namun kolaborasi keduanya berhasil membuat sebagian besar masyarakat terpuaskan. Keduanya dihujani pujian, meski tetap dilengkapi dengan sedikit celaan.

Berbagai survei yang dibuat banyak lembaga penelitian menunjukkan hasil yang sama. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap dua insan ini selalu berada di atas angka 50 persen.

Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis September lalu menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 66,5 persen pada Agustus 2016, naik dari tahun lalu yang mencapai 50,6 persen.

Publik pun optimistis akan empat bidang utama kinerja pemerintah, yakni dalam bidang ekonomi, hukum, politik, dan maritim. Dalam survei itu menunjukkan, bidang ekonomi mengalami kenaikan paling besar dari 30 persen ke 46,8 persen.

Komitmen meningkatkan ketahanan pangan, peningkatan industri dalam negeri, komitmen melindungi usaha kecil dan meningkatkan daya beli masyarakat mendapat kepercayaan publik di atas 60 persen.

Peningkatan kedua disusul oleh bidang politik yang meningkat dari 40 persen ke 53 persen. Kemudian, disusul oleh bidang hukum sebesar 51,1 persen menjadi 62,1 persen.

Kepercayaan publik terhadap komitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) naik menjadi 74,6 dari sebelumnya 62,6 persen. Selain itu, komitmen mendorong reformasi Kepolisian dan mafia peradilan masing-masing sebesar 65 persen dan 62,4 persen.

Terakhir, bidang maritim dari 59,4 persen menjadi 63,9 persen. Dalam indikator turunan, komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan maritim dan infrastruktur berada di atas 70 persen, yaitu 73,6 persen dan 71,2 persen.

Tak jauh berbeda, survei yang dilakukan Litbang KOMPAS menunjukkan citra Jokowi yang nyaris sempurna dengan 91,4 persen. Responden juga menilai kinerja pemerintahan juga meningkat di atas 60 persen.

Ada beberapa indikator yang membuat responden begitu terpuaskan dengan kinerja keduanya. Beberapa di antaranya adalah pembangunan infrastruktur logistik, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api, serta infrastruktur strategis yang mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi dan perumahan rakyat.

Dalam dua tahun, pemerintah tercatat mempercepat pembangunan 2.225 kilometer jalan nasional, 132 kilometer jalan tol, dan 160 jembatan.

Konsolidasi kelembagaan negara yang dilakukan dengan melakukan perombakan kabinet dan penggantian pejabat juga menjadi salah satu indikatornya. Dalam dua tahun Jokowi tercatat sudah melakukan perombakan kabinet sebanyak empat kali.

Presiden juga dinilai mampu meredam kegaduhan politik dan konflik antarlembaga. Hal ini terlihat dengan masuknya dua partai yang sebelumnya oposisi, Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN), ke dalam pemerintahan.

Kekuatan politik yang berhasil dibangun ini terbukti efektif dalam memperkuat basis dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sejumlah persetujuan atas program pembangunan yang melibatkan anggota legislatif ini.

Dari segi hukum, meski menuai pro dan kontra, pemerintah berhasil merampungkan UU kebiri untuk pemerkosa anak. Selain itu, pemberantasan dan penegakkan hukum bagi para penjahat narkoba dengan melakukan eksekusi mati kepada sejumlah terpidana seperti Freddy Budiman dan duo Bali Nine.

Di bidang ekonomi, salah satu indikator kepuasan yang paling menonjol adalah pencapaian uang tebusan program pengampunan pajak periode pertama yang melampaui target awal (target periode pertama Rp60 triliun, pencapaian Rp97 triliun), juga menumbuhkan kepercayaan publik akan perbaikan ekonomi ke depannya.

Pemerintah juga berhasil membuat kesetaraan lewat kebijakan BBM satu harga. Lewat kebijakan ini, masyarakat yang tinggal di Papua dan wilayah terpelosok lainnya bisa membeli bahan bakar dengan harga yang sama dengan DKI Jakarta.

Selain itu, kepuasan ekonomi juga didukung dengan adanya deregulasi dengan menyinkronkan peraturan perizinan usaha di daerah dengan pusat dan memangkas kendala perizinan yang menghambat usaha dan pembangunan perumahan rakyat. Deregulasi tersebut tertuang dalam 13 paket kebijakan ekonomi.

Meski mendulang pujian, masa kepemimpinan Jokowi-JK diakui masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

Pertama, adalah soal kemudahan berinvestasi di Indonesia yang terbukti masih sulit, meski disokong oleh 13 paket kebijakan ekonomi.

Jokowi sendiri mengakui masih banyak menerima aduan perihal rumitnya masalah perizinan. "Yang nantinya juga larinya ke pungli, yang larinya akan menghambat investasi di daerah. Saya ingin mengingatkan karena ini banyak juga yang menjadi kewenangan gubernur, bupati, dan wali kota," kata Jokowi dalam detikcom, Kamis (20/10/2016).

Indeks daya saing Indonesia (ease of doing business) di tingkat global masih berada di posisi 109, berada jauh di bawah negara tetangga Malaysia di posisi 18 dan Thailand di posisi 49.

Yang menjadi sorotan selanjutnya adalah masalah pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras naik hampir lima kali lipat pada tahun ini. Sepanjang Januari-September, beras impor yang masuk sebesar 1,14 juta ton. Sedangkan untuk periode yang sama tahun lalu sebesar 229.611 ton.

Menurut Kementan, tingginya impor beras tahun ini hanya berupa beras premium untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe. Namun demikian, menurut Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Bustanul Arifin, impor beras premium yang melonjak tajam tersebut menjadi indikasi Kementan abai melakukan pendampingan kepada petani.

Selain beras, sepanjang periode Januari-Juli 2016, komoditas pangan yang paling besar nilainya adalah gandum, sebesar USD1,49 miliar, gula USD937 juta, kedelai USD571 juta, beras USD447 juta, dan susu USD248 juta.

Kemudian impor daging lembu USD236 juta, bawang putih USD210 juta, jagung USD159 juta, garam USD41 juta, terigu USD30 juta, cabai USD20 juta, dan minyak goreng USD14 juta. Ketahanan pangan Indonesia, jika berdasar pada Global Food Security Index, juga masih kalah dengan berada di posisi 71, jauh di bawah Vietnam di peirngkat 57, Malaysia 35, dan Thailand 51.

Dari segi keamanan, Jokowi masih memiliki pekerjaan rumah, salah satunya, membebaskan dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf sejak 20 Juni lalu.

Daya saing global (global competitiveness index) juga layak diperjuangkan. Masih banyak pilar-pilar penyokong GCI Indonesia yang mendapat rapor merah seperti di sektor pendidikan dan kesehatan. Tahun lalu, pendidikan dasar berada di peringkat 80, ini merosot ke peringkat ke 100.

Lalu, dengan keberhasilan dan kepuasan tadi, apakah sudah layak bagi Jokowi-JK untuk terus maju dalam pemilihan presiden periode dua di tahun 2019 mendatang?

Fadli Zon menjawab: tunggu dulu. Satu-satunya oposisi Jokowi-JK yang paling nyaring terdengar ini mengatakan pemerintahan Jokowi-JK selama 2 tahun belum banyak menunjukkan hasil. Jokowi dianggap belum bisa memenuhi janji-janji di masa kampanye serta ekspektasi publik yang begitu tinggi.

"Terlalu banyak pencitraan. Pencitraan memang tidak bisa dipisahkan dari politik. Tapi ini terlalu banyak, overload," ujar politisi Partai Gerindra ini.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR