KISRUH LAPAS

Dualisme bikin pengelolaan Lapas runyam

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif saat memberikan keterangan kepada media, Jumat (18/5/2018). Syairf menduga Lapas di Indonesia pengelolaannya dualisme sehingga rawan penyelewengan.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif saat memberikan keterangan kepada media, Jumat (18/5/2018). Syairf menduga Lapas di Indonesia pengelolaannya dualisme sehingga rawan penyelewengan. | Muhammad Adimaja /Antara Foto

Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selama ini kacau karena ada dua pihak yang menangani. Menurut Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, berdasar hasil kajian KPK sejak tahun 2008 tentang sistem di Lapas, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Satu catatan yang paling penting adalah adanya dualisme pengurus Lapas.

"Sebenarnya bukan Bu Dirjen Pas (Sri Puguh) yang berkuasa, tapi Sekjen (Bambang Rantam Sariwanto)," kata Syarif pada rapat kerja bersama DPR di Jakarta, Senin (23/7/2018), seperti dikutip dari Tribunnews.com. Menurut Syarif, karena dualisme ini, Dirjen Pas sebelumnya mengundurkan diri.

Syarif mengisyaratkan ada semacam intervensi Sekjen Kemenkum HAM terkait pengelolaan lapas. Syarif mencontohkan salah satu intervensi itu seperti penempatan orang.

Dualisme ini membuat pengelolaan runyam. Salah satu bentuk kerunyaman adalah pemalsuan surat KPK untuk memperoleh remisi. "Bahkan pernah surat KPK dipalsukan untuk memperoleh hak remisi," ujar Syarif, Sabtu (21/7/2018) seperti dikutip dari Liputan6.com.

Menurut Syarif, seharusnya tata kelola lapas sepenuhnya di tangan Dirjen Sri Puguh. Sekjen Kemenkum HAM, menurutnya, hanya bertugas mendukung kinerja.

Syarif yakin Kemenkum HAM sudah mengetahui dualisme kepengurusan Lapas ini. Dia berharap segera ada pembenahan.

"Saya pikir Kemenkum HAM sudah mengetahui tinggal bagaimana.... Mudah-mudahanlah kejadian sekarang bisa dijadikan momentum oleh Kemenkum HAM untuk berbenah lapas," ujarnya seperti dinukil dari detikcom.

Atas pengungkapan KPK ini, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly hanya berkomentar pendek. "Itu manajamen personalia itu," kata Yasonna usai jumpa pers di Kemenkum HAM, Jakarta Selatan, Senin (23/7/2018).

Saat operasi tangkap tangan (OTT) dikuak kepada publik, Bambang Rantam, Sabtu (21/7/2018) malam menjelaskan, 2 napi koruptor yang tak ada di selnya karena berobat. KPK sudah mengecek ke rumah sakit yang disebut tempat mereka berobat, tapi tak ada.

"Jadi, whereabout-nya, kami gak tahu. Kami sudah cek di rumah sakit (napinya) gak ada, di kamarnya juga gak ada," kata Syarif, Sabtu malam, seperti dikutip dari idntimes.

Kasus buruknya pengelolaan Lapas dan rumah tahanan ini pernah dikemukakan mantan Dirjen Pas, Handoyo Sudrajad, Mei 2015. Handoyo memilih mundur dari jabatannya karena Badan Pemasyarakatan Nasional (Bapasnas) tak dibentuk. Padahal, badan ini telah diusulkan sejak era Menkum HAM Amir Syamsudin.

Usulan berdasar atas hasil audit dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Usulan itu tak disambut. "Saya sudah sampaikan sejak era Pak Amir, bahwa konsep dasarnya membangun Bapasnas karena kondisi (buruknya lapas) ini sudah 11 tahun terjadi dan muncul berulang karena hal mendasar tidak terselesaikan," kata dia, Rabu (6/5/2015) seperti dikutip dari Republika.co.id.

Menurutnya, Bapasnas diusulkan untuk menjadi badan mandiri dan di luar Kemenkum HAM dan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordiantor Politik, Hukum, dan Keamanan.

Ruhut Sitompul, yang saat itu menjadi politikus Golkar menilai, pemerintah harus mewujudkan Bapasnas. "Apa salahnya ide brilian itu dilaksanakan. Ini supaya lembaga pemasyarakatan (Lapas) semakin steril," kata Ruhut, Rabu (6/5/2015).

Menurut Ruhut, perlu suatu badan yang khusus untuk menangani Lapas secara profesional. Karena, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berada di bawah Kemenkum HAM tak kuat menanggung masalah pemasyarakatan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR