PENINDAKAN KORUPSI

Dudy Jocom jatuh lagi di lubang korupsi gedung IPDN

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) bersama jubir KPK Febri Diansyah (kiri) memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) bersama jubir KPK Febri Diansyah (kiri) memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/12/2018). | Indrianto Eko Suwarso /AntaraFoto

Apes nian Dudy Jocom. Baru sebulan yang lalu divonis empat tahun penjara, namanya kembali muncul sebagai tersangka korupsi pembangunan gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/12/2018).

Ada dua gedung yang anggarannya diduga diselewengkan oleh mantan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini, satu di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan satu lagi di Sulawesi Utara.

Dari dua pembangunan gedung itu, Dudy diduga melakukan kongkalikong dengan pejabat dari pihak swasta. Tak ayal, dalam pembangunan IPDN di Sulawesi Selatan, Dudy ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Divisi Gedung PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Adi Wibowo.

Sementara, mengutip CNN Indonesia, di Sulawesi Utara Dudy ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Dono Purwoko.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, Dudy pada 2010 diduga menghubungi beberapa kontraktor untuk memberitahukan perihal proyek gedung IPDN.

Dari kongkalikong itu akhirnya disepakati PT Waskita Karya mengerjakan proyek IPDN di Sulawesi Selatan sementara PT Adhi Karya di Sulawesi Utara. Kesepakatan itu diduga terjadi jauh sebelum lelang digelar.

"Diduga DJ (Dudy Jocom) meminta fee sebesar 7 persen," kata Alex.

Negara pun harus menanggung kerugian hingga Rp21 miliar, sekitar Rp11,8 miliar dari proyek di Sulawesi Selatan dan Rp9,3 miliar dari proyek di Sulawesi Utara, akibat kelakuan Dudy. Kerugian itu dihitung berdasarkan kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek tersebut.

"KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi melalui perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi," sambung Alexander dalam KOMPAS.com.

Dalam perkara yang membuatnya dijatuhkan vonis empat tahun penjara, 14 November 2018, Dudy telah membuat negara mengalami kerugian hingga Rp34 miliar. Perkaranya pun sama; Dudy turut memainkan anggaran pada dua proyek pengerjaan pembangunan Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Sumatra Barat dan Rokan Hiliar, Riau.

Dudy terbukti menerima suap dengan total Rp4,2 miliar dari General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan dan Senior Manager Pemasaran PT Hutama Karya Bambang Mustaqim.

Kementerian Dalam Negeri diketahui mengadakan proyek lanjutan pembangunan Gedung IPDN dengan pagu anggaran sebesar Rp127,8 miliar. Dudy bersama Bambang terbukti mengatur sendiri pemenang lelang yang akan menjadi pelaksana proyek.

Dudy kemudian membuat nota dinas terkait pelaksanaan lelang yang sudah diatur secara sepihak dan diskriminatif untuk memenangkan PT Hutama Karya. Atas sepengetahuan Dudy, panitia pengadaan memanipulasi sistem penilaian evaluasi administrasi dan teknis dalam lelang.

Pada akhirnya, PT Hutama Karya menandatangani kontrak dengan penawaran harga senilai Rp125,6 miliar.

Dalam pelaksanaan proyek, PT Hutama Karya diketahui mensubkontrakan seluruh pekerjaan utama yang nilainya mencapai Rp35 miliar. PT Hutama Karya juga membuat subkontrak fiktif terhadap sejumlah pekerjaan dengan nilai Rp8,2 miliar.

Atas kelakuannya, Dudy terbukti memperkaya sejumlah orang dengan nilai lebih dari Rp4,5 miliar dan juga PT Hutama Karya sebesar Rp22 miliar. Baru Dudy yang sudah mendapatkan vonis hakim, sementara proses persidangan terhadap dua tersangka lainnya masih berjalan.

Pada perkara pertamanya, Dudy cukup beruntung. Vonis yang diberikan Hakim Tipikor lebih rendah dari tuntutan yang diajukan Jaksa KPK, yakni hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Dalam vonis lalu, Dudy hanya dikenakan denda Rp100 juta subsider 1 bulan kurungan.

Dudy masih dikenakan pasal serupa untuk kasus keduanya ini: Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dua tersangka lainnya juga turut dikenakan pasal serupa.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR