GEGER HOAKS

Dugaan aksi hoaks menyusul kasus pencabulan di Lhokseumawe

Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan (tengah) menghadirkan dua tersangka pelaku pelecehan seksual AI (45) dan MY (26) dalam jumpa pers di Mapolres Lhokseumawe, Aceh, Kamis (11/7/2019).
Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan (tengah) menghadirkan dua tersangka pelaku pelecehan seksual AI (45) dan MY (26) dalam jumpa pers di Mapolres Lhokseumawe, Aceh, Kamis (11/7/2019). | Rahmad /Antara Foto

Kepolisian Resort Lhokseumawe, Aceh, menangkap tiga orang dalam kasus pencabulan oleh guru pesantren. Namun, mereka bukan pelaku pencabulan tapi pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks melalui WhatsApp dan Facebook.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe, Ajun Komisaris Indra T Herlambang, mengatakan ketiga tersangka adalah HS (29 tahun) asal Bireuen dan IM (19) serta NA (19) asal Lhokseumawe.

Menurut Indra, ketiganya menyebarkan berita bohong bahwa penangkapan terhadap dua tersangka pencabulan, AI dan MY, adalah rekayasa polisi. Pelaku juga menyatakan dalam status di Facebook bahwa kasus yang dituduhkan polisi terhadap pelaku pencabulan AI dan MY adalah fitnah dan mengada-ada.

Dia menjelaskan, HS adalah orang pertama mengunggah berita bohong tersebut ke Facebook. Sedangkan IM dan NA menyebarkannya ke beberapa grup WhatsAap.

Polisi sudah menyita beberapa ponsel yang dipakai pelaku dan beberapa tangkapan layar status di grup WhatsAap dan Facebook. Ketiga palaku tersebut, kata Indra, dijerat dengan pasal 14 dan pasal 15 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hasil pemeriksaan sementara, kata dia, tiga orang tersebut tidak punya hubungan apapun dengan tersangka pencabulan AI dan MY. Mereka juga bukan orang yang membuat berita bohong, kecuali cuma menyebarkan.

"Saat ini kita sedang memburu tiga orang lagi yang kita duga sebagai pembuat berita bohong. Dugaan kami pembuat berita bohong adalah salah seorang anggota pesantren. Antara pengurus atau dewan guru," katanya dalam konferensi pers di Mapolres Lhokseumawe, Rabu (17/7/2019).

Indra menjelaskan, kasus yang sedang mereka proses sangat sensitif di masyarakat. Proses penyelidikan dan penyidikan, kata dia, dilakukan berdasarkan alat bukti.

"Jadi ketika ada yang menyebarkan berita bohong seperti ini, akan menggiring opini masyarakat. Dan ini sangat mengganggu kerja kami. Kami pastikan, penyebaran berita bohong akan kami tindak sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.

Tolak Penangguhan Penahanan

Dalam kesempatan tersebut, Kepolisian Resor Lhokseumawe juga menolak permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka AI dan MY yang diminta kuasa hukumnya.

“Kami harus jelaskan bahwa itu adalah hak setiap tersangka, tapi Kapolres juga sudah memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan tersangka,” kata Indra.

Sebelumnya, kuasa hukum tersangka AI dan MY, Armia S.H., mengatakan alasan mengajukan penangguhan penahanan karena selama ini tersangka sangat kooperatif. Tanpa dilakukan penahanan, kata dia, tersangka dia pastikan akan selalu hadir jika dipanggil oleh penyidik.

Perkembangan lainnya, hingga saat ini bertambah satu orang lagi korban yang membuat pengaduan ke Polres Lhokseumawe. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Lhokseumawe, Inspektur Dua Lilis, mengatakan hingga saat ini penyidik sudah memeriksa 14 saksi dalam kasus tersebut.

Para saksi yang sudah diperiksa terdiri dari korban yang juga para santri, orang tua korban, staf guru di Pesantren An Nahla, dan aksi ahli. Selama ini, kata Lilis, mereka selalu melakukan konseling dalam proses pemeriksaan korban.

"Karena kondisi korban dalam keadaan trauma berat," katanya.

Soal pemakaian Qanun Jinayah dalam kasus ini, Ajun Komisaris Indra T Herlambang mengungkapkan bahwa selama ini mereka selalu menggunakannya dalam kasus serupa.

"Jadi, kami tidak ingin dianggap pilih kasih nantinya, nanti kita pasti akan dikritik lagi," katanya.

Namun, menurut Indra, aturan yang digunakan bisa saja berubah. "Tergantung perkembangan diskusi kita dengan jaksa," katanya.

Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah menawarkan perlindungan terhadap saksi korban. Perlindungan itu ditawarkan oleh Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi, dalam pertemuan dengan Wakil Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe, Komisaris Polisi Mughy Prasetyo, di Mapolres Lhokseumawe, Rabu (17/7).

LPSK mengatakan, perlindungan yang diberikan, selain rehabilitasi psikologis, korban pelecehan bisa juga mendapatkan layanan lain yang diberikan oleh LPSK seperti perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, bantuan media dan fasilitasi restitusi.

"Bila korban mendapatkan ancaman, kepada mereka bisa mendapatkan perlindungan fisik," kata Edwin Partogi melalui siaran pers yang diterima Beritagar.id, Rabu (17/7).

Pelaku Diminta Dihukum Berat

Apresiasi terhadap Kepolisian Resor Lhokseumawe datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh. Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul, SH, MH, mengatakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang luar biasa dan harus ditangani serius.

Dia berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Untuk itu, dia meminta kepada polisi untuk menggunakan aturan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap tersangka kasus ini.

Menurut Syahrul, aturan dalam pasal 47 Qanun Jinayat tersangka hanya diancam dengan 90 kali cambuk atau penjara 90 bulan atau denda 900 gram emas murni.

"Sedangkan jika memakai Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku bisa saja dihukum sampai 20 tahun,” kata Syahrul kepada Beritagar.id, Rabu (17/7).

Dia mencontohkan, beberapa hari lalu Pengadilan Negeri Aceh Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, memvonis pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp800 juta. Menurutnya, apa yang terjadi di Aceh Barat Daya bisa menjadi preseden baik bagi Kepolisian Resor Lhokseumawe untuk memakai aturan yang lebih berat kepada pelaku.

Selain itu, kata Syahrul, hal yang lebih penting lagi dalam kasus ini adalah soal hak restitusi atau ganti kerugian terhadap anak korban kekerasan seksual yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

"Aparat penegak hukum, memiliki kewajiban untuk menjelaskan tentang permohonan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana," katanya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR