PENINDAKAN KORUPSI

Dugaan korupsi izin reklamasi bawa Gubernur Kepri ke bui

Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2019). | Reno Esnir /Antara Foto

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, serta proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri 2018/2019. Ia juga dijerat pasal penerimaan gratifikasi terkait jabatan.

Demikian diumumkan oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7), seperti dikutip Antaranews.

Selain Nurdin, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Edy Sofyan, dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Budi Hartono sebagai terduga penerima suap, serta pengusaha Abu Bakar sebagai terduga pemberi suap.

Nurdin dan tiga tersangka lainnya itu dijaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Pangkalpinang, Kepri, pada Rabu (10/7). Pada OTT tersebut KPK menangkap tujuh orang, tetapi kemudian tiga lainnya dilepas.

Keempat tersangka tersebut sudah dibawa ke Jakarta dan langsung dimasukkan ke dalam tahanan di tempat terpisah.

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah (h/t CNBC Indonesia), Nurdin dibui di Rutan KPK K-4, Edy di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Budi di Rutan Polres Jakarta Timur, sementara Abu Bakar di Rutan KPK C-1.

Kronologi OTT

Basaria memaparkan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat tentang akan terjadi penyerahan uang di Pelabuhan Sri Bintan, Tanjungpinang. Abu Bakar dan Budi kemudian diamankan saat akan keluar dari area pelabuhan tersebut pada Rabu (10/7/2019) pukul 13.30 WIB.

Dari tangan Budi, lanjutnya, tim penindakan mengamankan uang 6 ribu dolar Singapura. Tim kemudian membawa Abu Bakar dan Budi ke Kepolisian Resor Tanjungpinang, untuk pemeriksaan lanjutan.

Pada pukul 19.30 WIB, tim penindakan KPK mengamankan Nurdin yang tengah berada di rumah dinasnya. Selain Nurdin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepri, Nilwan, yang tengah berada di rumah tersebut, juga dibawa ke kantor Polres Tanjungpinang.

Saat menggeledah rumah Nurdin, tutur Basaria, KPK mengamankan uang sejumlah 43.942 dolar Singapura, 5.303 dolar AS, 5 euro, 407 ringgit Malaysia, 500 riyal Arab Saudi, dan Rp132.610.000. Total nilai uang yang disita itu mencapai Rp666,8 juta.

Temuan uang tersebut membuat KPK juga menetapkan Nurdin sebagai tersangka penerima gratifikasi.

Basaria mengatakan, Nurdin diduga menerima suap dari Abu Bakar yang ingin membangun resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare di kawasan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam. Padahal kawasan tersebut adalah kawasan budidaya dan hutan lindung.

Menurut Basaria, Nurdin diduga memerintahkan Budi dan Edi untuk membantu Abu bakar supaya izin yang diajukan segera disetujui. Budi lalu meminta Abu Bakar agar mengajukan permohonan izin untuk membangun restoran dengan keramba sebagai budi daya ikan di bagian bawahnya.

"Di mana upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budi daya," kata Basaria, dikutip Suara.com.

Selanjutnya, Budi kembali memerintahkan Edi untuk melengkapi dokumen dan data pendukung agar izin Abu Bakar segera disetujui. "Diduga, dokumen dan data dukung yang dibuat Edi tidak berdasarkan analisis apa pun. Edi hanya menjiplak dari daerah lain agar cepat selesai persyaratannya," kata Basaria.

Nurdin diduga menerima suap dalam beberapa tahap dari Abu Bakar, baik secara langsung, maupun melalui Edi. Uang pertama, sebesar 5.000 dolar Singapura dan Rp45 juta diterima pada 30 Mei 2019. Sehari setelahnya, izin prinsip reklamasi untuk kawasan seluas 10,2 hektare langsung terbit.

Lalu pada 10 Juli 2019, Abu Bakar memberi uang tambahan 6.000 dolar Singapura kepada Nurdin melalui Budi.

Birokrasi perizinan jadi ladang korupsi

Kasus penyuapan ini mempertegas kembali bahwa birokrasi perizinan sangat rawan tindak pidana korupsi. Birokrasi perizinan mempunyai kekuasaan yang sangat menentukan keberlangsungan sejumlah aktivitas dalam masyarakat.

Sudah bukan rahasia lagi kalau kebanyakan birokrasi perizinan di negara ini adalah urusan yang berbelit dan membutuhkan waktu panjang. Oleh karena itu banyak pihak yang mencoba memotong jalan dengan memberi uang pelicin dan tak sedikit pejabat yang tergoda.

Berdasarkan data KPK tahun 2004-2018, korupsi terkait perizinan masuk dalam lima besar jenis perkara yang ditangani.

Basaria menyesalkan perizinan masih menjadi ladang korupsi saat Presiden Joko Widodo telah menjadikannya sebagai salah satu fokus dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Dalam Peraturan Presiden No. 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, disebutkan tiga fokus utama dalam pencegahan korupsi, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Pemerintah menilai, korupsi di sektor perizinan dapat menghambat kemudahan berusaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi hingga lapangan kerja.

"Seharusnya, pembenahan perizinan ini diharapkan bisa memberikan kesempatan pengembangan investasi di daerah dan bukan menjadi ajang mengeruk keuntungan untuk kepentingan tertentu," ujar Basaria.

Ia mengatakan, dalam proses pemeriksaan yang berjalan para tersangka juga mengungkapkan alasan investasi. KPK memandang hal itu lebih buruk lagi jika alasan investasi digunakan sebagai pembenaran dalam melakukan korupsi.

"Apalagi kita memahami, investasi akan berarti positif bagi masyarakat dan lingkungan jika dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan good governance. Investasi semestinya dilakukan tanpa korupsi dan tidak merusak lingkungan," tegas Basaria, dinukil Kontan.co.id.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR