e-Government untuk mengatrol kinerja pemerintah daerah

Hasil Evaluasi Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, dan Zona Integritas
Hasil Evaluasi Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, dan Zona Integritas
© Lokadata /Beritagar.id

Masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki indeks prestasi rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dikeluhkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur.

"... kita harapkan kepala daerah dengan nilai di bawah B bisa memperbaiki administrasi pemerintahan yang otomatis mengatrol nilai tersebut," katanya usai bertemu Menteri Dalam Negeri di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017), dilansir situs resmi Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri.

Menteri yang mulai menjabat pada 27 Juli 2016 menggantikan Yuddy Chrisnandi, itu bersama Kemendagri tengah berupaya mendorong semua daerah meningkatkan kinerja melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menteri Asman dan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, sepakat untuk mempercepat pembangunan SPBE bagi pemerintah daerah. Hal itu perlu segera dilakukan mengingat semakin membengkaknya belanja internet, misalnya untuk proyek-proyek besar seperti e-KTP dan Palapa Ring.

Kedua Menteri menargetkan pada 2017 SPBE bisa terwujud, sehingga bisa menekan inefisiensi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Inefisiensi itu terutama disebabkan belum terintegrasinya e-government, lantaran masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membangun aplikasinya sendiri.

Kementerian Keuangan mencatat, total belanja aplikasi infrastruktur TIK dari periode 2014 - 2017 sudah mencapai Rp16,76 triliun. Dari belanja sebesar itu, sekitar 65 persen di antaranya untuk item yang sama. Artinya, dapat dibelanjakan secara nasional.

"Kalau ini bisa kita lakukan, akan terjadi efisiensi sekitar lima puluh persen," ujar Menteri Asman yang bersama Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan pers usai Rakor di Jakarta, Rabu, dilansir situs resmi KemenPAN-RB. Tjahjo Kumolo pun menegaskan perlunya sinkronisasi beberapa program.

"Hal ini menjadi satu agenda besar, termasuk perbaikan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Daerah yang nilainya masih C dan CC kita targetkan minimal menjadi B, sehingga pengelolaan anggaran yang selama ini belum sinkron antar program dengan kegiatan bisa kita perbaiki," imbuhnya.

Tjahjo menambahkan, ada 15 isu tema e-government, termasuk e-planning, yang tahun ini harus dilaksanakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, atau kota. Semua harus menggunakan sistem yang sama, sehingga tercipta transparansi mulai dari perencanaan program, anggaran, pengadaan barang dan jasa, retribusi, pajak.

"Pelayanan kepada masyarakat juga harus diarahkan menggunakan e-Government, sehingga memudahkan masyarakat," ujarnya.

Selain soal efisiensi anggaran, penerapan platform elektronik tersebut diharapkan mengatrol kinerja pemerintah daerah. Menpan berharap, ada optimalisasi program daerah yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran.

Indeks prestasi penilaian daerah dijelaskan dengan kode AA untuk nilai antara 90-100, A (80-90), BB (70-80), B (60-70), CC (50-60), C (30-50), dan D (0-30). Berdasarkan data sejak 2011-2015 di 501 daerah, rata-rata nilai bahkan tak pernah mencapai 60.

Pemerintah daerah yang diberi nilai A atau B, menurut Menteri Asman, adalah yang kegiatan kerjanya sesuai dengan visi-misi. Sedangkan pemerintah daerah yang memiliki nilai B ke bawah adalah karena banyaknya kegiatan mubazir dan tidak nyambung.

Banyak aspek jadi pertimbangan dalam penilaian tersebut; akuntabilitas kerja, reformasi birokrasi, laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta zona integritas.

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk kabupaten/kota tersebut, pada 2016 memang meningkat dibanding pada 2015. Rata-rata nilai evaluasi SAKIP kabupaten/kota 2016 mencapai 49,87, sedangkan pada 2015 hanya 46,92. Peningkatan sebesar 2,95 poin pada 2016 tersebut, belum memuaskan.

Januari 2017 silam, menurut Menteri Asman, sebanyak 425 daerah mendapat penilaian CC, C, dan D (83 persen), 38 daerah (7,3 persen) mendapat penilaian B dan BB, dan hanya dua (3,8 persen) yang dinilai A. Demikian dilansir Media Indonesia (26/1/2017).

Rendahnya tingkat akuntabilitas pemerintah daerah disebabkan empat masalah utama, yaitu (1) sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, (2) ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, (3) kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan (4) perincian kegiatan tidak sesuai dengan tujuan kegiatan.

Keempat permasalahan tersebut menciptakan inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Jika mengacu pada hasil evaluasi dan berdasarkan data yang telah dihitung, terdapat potensi pemborosan minimal 30 persen dari APBN/APBD di luar belanja pegawai setiap tahunnya.

"Angka tersebut setara dengan uang senilai kurang lebih 392,87 triliun rupiah," jelas Menteri Asman, pada Februari 2017.

Pengukuran kinerja, sebenarnya tidak hanya ranah KemenPAN-RB. Ada penilaian kepatuhan pelayanan publik Ombusdman RI, laporan tata kelola pemerintahan oleh Kemendagri, atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Laporan evaluasi yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, melibatkan kementerian/lembaga negara lainnya seperti Kemen PAN-RB, Kemenkeu, Kem Hukum dan HAM, Setneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS dan LAN.

Di dalamnya memuat penilaian kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek Manajemen Pemerintahan dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Laporan terakhir adalah SK Mendagri No. 800-305/2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2014.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.