PILPRES 2019

e-KTP untuk WNA tak bisa untuk mencoblos

Seorang warga binaan pemasyarakatan melakukan perekaman KTP elektronik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Gorontalo, Gorontalo, Kamis (17/1/2019).
Seorang warga binaan pemasyarakatan melakukan perekaman KTP elektronik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Gorontalo, Gorontalo, Kamis (17/1/2019). | Adiwinata Solihin /AntaraFoto

Kementerian Dalam Negeri memastikan warga negara asing (WNA) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tidak akan mendapatkan hak pilih dalam segala bentuk agenda pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, e-KTP yang dimiliki warga asing tetap memiliki perbedaan mencolok dari milik warga negara Indonesia (WNI). Salah satunya, pada e-KTP tersebut dituliskan asal negara dari orang tersebut.

“Misalnya orang Malaysia, India, atau Arab, itu ditulis dalam status kewarganegaraan di e-KTPnya. Sehingga kalau dibawa ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) orang langsung tahu, oh ini warga negara asing, harus keluar dari TPS,” kata Zudan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Selain itu, e-KTP yang diterbitkan kepada WNA memiliki batas waktu tertentu. Hal ini berbeda dengan e-KTP WNI yang berlaku seumur hidup.

Zudan menambahkan, pemberian e-KTP kepada WNA tidak dilarang, selama orang yang bersangkutan memenuhi seluruh persyaratan yang dituang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Satu hal lain, Kemendagri memastikan persyaratan itu tidak akan mudah dipenuhi, seperti misalnya memiliki izin tinggal tetap (KITAP). Oleh karenanya, e-KTP tidak akan diberikan kepada warga asing yang hanya memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas).

“KITAS itu untuk tinggal sementara. KITAS diterbitkan dengan surat keterangan domisili,” sambung Zudan.

Merujuk penjelasan Hukumonline.com, KITAS diberikan untuk waktu tinggal paling lama 2 tahun, namun dapat diperpanjang. Kendati demikian, masa perpanjangannya paling lama tetap 2 tahun dan hanya dapat dilakukan selama dua kali. Dengan kata lain, umur KITAS tidak lebih dari 6 tahun.

KITAS umumnya diberikan kepada orang asing yang masuk Indonesia dengan visa tinggal terbatas atau anak yang baru lahir dari orang tua pemegang KITAS.

Sementara KITAP, diberikan kepada orang asing yang berstatus pekerja, investor, lanjut usia, dan rohaniawan. KITAP juga diberikan kepada keluarga yang berasal dari perkawinan campuran.

KITAP diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu tidak terbatas, selama izin tinggalnya tidak dibatalkan.

Permohonan KITAP diajukan kepada Kantor Imigrasi atau pejabat terkait yang wilayah kerjanya berada satu domisili dengan tempat tinggal orang asing tersebut.

Ramai isu e-KTP untuk WNA ini berawal dari kabar yang menyebutkan 111 orang asing di Sukabumi mendapatkan kartu identitas Indonesia ini. Seratusan orang ini disebut memiliki e-KTP WNA yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Dari jumlah tersebut, asal negara WNA yang memiliki e-KTP adalah Tiongkok, dengan 28 jiwa, disusul Korea Selatan dengan 16 orang, Australia 7 orang, Pakistan 6 orang, Singapura 5 orang, Yaman 5 orang, Arab Saudi 5 orang, dan Kuwait 2 orang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Nurudin menjelaskan, orang asing yang mendapatkan e-KTP ini menyasar pada sejumlah kondisi. Di antaranya seperti ikut suami atau istri yang bekerja di Indonesia, penanam modal, anak yang ikut orang tua, ataupun aktivitas lainnya yang legal.

Namun, kabar salah yang terlanjur meluas di masyarakat menyebut pemberian e-KTP untuk orang asing ini adalah upaya untuk menambah suara calon tertentu dalam pemilihan presiden (pilpres), April mendatang.

Terkait hal ini, Zudan meminta semua pihak untuk menyebarkan informasi yang tidak sesat serta memberi pemahaman kepada warga yang tidak tahu. Pihaknya pun meminta agar isu ini tidak digoreng terus-menerus hingga menjadi isu yang tidak memiliki akhir.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR