PELANGGARAN HAM

Eks-petinggi TNI hadiri kesaksian korban pelanggaran HAM Aceh

Dua orang panitia Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) berbincang saat persiapan Rapat Dengar Kesaksian (RDK) di gedung DPRK Aceh Utara, Aceh, Selasa (16/7/2019).
Dua orang panitia Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) berbincang saat persiapan Rapat Dengar Kesaksian (RDK) di gedung DPRK Aceh Utara, Aceh, Selasa (16/7/2019). | Rahmad /Antara Foto

Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 2011-2013, Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto, menjadi pembicara kunci dalam acara Rapat Dengar Kesaksian korban pelanggaran HAM Aceh, di Lhokseumawe, Selasa (16/7/2019).

Acara tersebut dilaksanakan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh selama dua hari pada 16-17 Juli 2019. Dalam acara itu, Soleman menyampaikan bahwa KKR Aceh merupakan amanat MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh --hasil perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Soleman yang juga merupakan satu di antara perwakilan Pemerintah Indonesia dalam perjanjian tersebut, mengatakan bahwa KKR Aceh dibentuk dalam rangka memperkuat perdamaian dan memberikan keadilan kepada seluruh korban konflik di Aceh.

"Dan mengupayakan rekonsiliasi untuk semua pihak yang bertikai sehingga perdamaian tetap terjadi dan Aceh tetap berada dalam bingkai NKRI," katanya.

KKR merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh.

Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi, mengatakan acara tersebut bersifat lokal --khusus untuk wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Sedangkan kasus-kasus yang disampaikan dalam kesaksian adalah pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing), penghilangan paksa (enforced disappeareance), dan penyiksaan (torture).

Aceh Utara dan Lhokseumawe merupakan dua daerah dengan eskalasi konflik paling tinggi di Aceh. Beberapa peristiwa besar pelanggaran HAM terjadi di daerah ini, satu di antaranya adalah pembantaian di Simpang KKA pada tahun 1999.

Selain itu, beberapa perusahaan besar minyak dan gas juga berada di daerah ini. Di antaranya Exxon Mobile Oil dan Arun LNG.

Dalam Rapat Dengar Kesaksian ini ada 16 korban konflik Aceh yang menyampaikan kesaksian mereka. Tujuh di antaranya menyampaikan kesaksian pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pasca-reformasi sampai dengan perdamaian Aceh pada Agustus 2005.

Pada masa ini Pemerintah Indonesia melaksanakan banyak operasi militer di Aceh, mulai Operasi Sadar Rencong, Operasi Cinta Meunasah, Darurat Militer hingga Darurat Sipil. Sedangkan sembilan lainnya mengutarakan pelanggaran HAM yang mereka alami pada masa sebelum operasi, yaitu ketika Orde Baru menerapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi operasi Jaring Merah.

Seorang Komisioner KKR Aceh, Muhammad Daud Bereueh, menyampaikan terima kasih kepada para penyintas korban konflik Aceh yang sudah menceritakan pengalaman kelam mereka dalam Rapat Dengar Kesaksian di depan publik.

Menurut Daud, kesaksian tersebut wajib menjadi evaluasi korektif dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia agar tidak terulang lagi di masa depan.

KKR Aceh, kata dia, akan merekomendasikan pemulihan yang mendesak bagi korban kepada pemerintah. "Kewajiban yang menyeluruh bagi korban adalah kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi hak korban yang mengalami kekerasan di masa konflik," katanya.

Dia juga mengatakan, aparat keamanan yang menjadikan Rapat Dengar Kesaksian sebagai evaluasi korektif melalui perubahan kebijakan agar tetap mengedepankan penghormatan HAM dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

"Sehingga perdamaian Aceh akan semakin kuat dengan menjunjung tinggi pada martabat kemanusiaan korban dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Daud kepada Beritagar.id, Rabu (17/7).

Selain Soleman, acara Rapat Dengar Kesaksian tersebut juga menghadirkan dua antropolog dari Universitas Malikulsaleh Aceh Utara, Teuku Kemal Fasya dan Al Chaidar, serta dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Khairani.

Mereka hadir untuk menyampaikan pendapat ahli. Rapat Dengar Kesaksian ini merupakan edisi kedua setelah Rapat Dengar Kesaksian di Banda Aceh pada 28-29 November 2018.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR