HUKUMAN MATI

Eksekusi hukuman mati di era Jokowi-JK naik tajam

Freddy Budiman, salah satu terpidana yang telah dieksekusi mati, saat sidang PK di Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (25/5/2016). Sepanjang pemerintahan Jokowi-JK angka eksekusi mati per tahun naik dua kali lipat.
Freddy Budiman, salah satu terpidana yang telah dieksekusi mati, saat sidang PK di Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (25/5/2016). Sepanjang pemerintahan Jokowi-JK angka eksekusi mati per tahun naik dua kali lipat. | Idhad Zakaria /Antara Foto

Jumlah eksekusi mati selama kepemimpinan Joko 'Jokowi' Widodo-Jusuf Kalla meningkat tajam. Selama lima tahun sejak mereka menjadi pemimpin tertinggi, tercatat 18 orang mati di depan regu tembak

Menurut lembaga pembela hak asasi manusia (HAM) Imparsial, dengan dalih Indonesia 'darurat narkotik', Presiden Jokowi mengeksekusi para terpidana itu dalam tiga gelombang.

Menurut Hussein Ahmad, peneliti Imparsial, 18 orang yang merupakan terpidana kasus narkoba. Gelombang I, eksekusi dilakukan pada 18 Januari 2015 dengan 6 terpidana dari berbagai negara. Pada 29 April 2015, 8 orang dieksekusi pada gelombang II.

"Setahun kemudian, eksekusi Gelombang III kembali dilaksanakan pada 29 Juli 2016 dengan mengeksekusi empat orang yaitu, Freddy Budiman (Indonesia), Michael Titus lgweh (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), dan Humphrey Ejike (Nigeria)," ujar Hussein di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2019) seperti dipetik dari Kompas.com.

Hussein menerangkan, jika dibandingkan dengan presiden sebelumnya, Jokowi lebih banyak menggelar hukuman mati. Sejak 1998 hingga 2013, dari pemerintahan Presiden BJ Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono, ada 27 eksekusi mati dalam kurun waktu 15 tahun. Jika dirata-rata 1,8 eksekusi mati terjadi per tahunnya.

Sedangkan di masa pemerintahan Jokowi periode pertama ini, melonjak dua kali lipat jadi 3,6 eksekusi mati per tahun.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mendorong agar pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dapat dihapuskan. Menurut Yati, hukuman mati bukan jawaban atau solusi yang terbaik untuk melakukan penghukuman.

Seturut pengalaman KontraS mendampingi terpidana mati, proses hukum mereka ini masih bermasalah. Misalnya saja, masih ditemukan dugaan proses hukum yang tidak adil dalam proses eksekusi hukuman mati. “Yang lebih substansi lagi adalah profesionalitas, akuntabilitas criminal justice system kita serta independensinya masih bermasalah,” kata Yati, Kamis (10/10/2019) seperti dipetik dari Jawa Pos.

Hal ini sesuai studi Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Analisis terhadap 306 putusan dari 100 kasus hukuman mati di Indonesia sepanjang 1997-2018 menunjukkan, ada tiga masalah dalam proses hukuman mati.

Pertama, terpidana hukuman mati di Indonesia tidak mendapatkan penasihat hukum yang kompeten dan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan dari 118 terpidana mati, hanya 15 orang yang penasihat hukumnya pernah mengajukan eksepsi (keberatan).

Kedua, terpidana mati warga asing, sering tidak mendapat hak atas penerjemah yang kompeten. Akibatnya, mereka kesulitan memahami dakwaan dan membuat hilangnya kesempatan untuk membela diri. Ketiga, tidak bebas dari siksaan dan perlakuan manusiawi selama proses penyidikan. Sehingga, aparat penegak hukum kerap mencari bukti melalui pemerasan, tekanan, ancaman, dan atau paksaan.

Menurut catatan lembaga pembela HAM dunia, Amnesty International, tahun lalu ada 2.531 orang dihukum mati di 54 negara. Sedangkan orang yang menunggu hukuman mati ada 19.336 orang. Cina adalah negara yang paling gemar menghukum mati pelanggar hukum negaranya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR