GEMPA DONGGALA

Ekspedisi Palu-Koro dan peringatan gempa yang terabaikan

Suasana jembatan kuning yang ambruk akibat gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (29/9). Dampak dari gempa 7,7SR tersebut menyebabkan sejumlah bangunan hancur dan sejumlah warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman.
Suasana jembatan kuning yang ambruk akibat gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (29/9). Dampak dari gempa 7,7SR tersebut menyebabkan sejumlah bangunan hancur dan sejumlah warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. | Muhammad Adimaja /Antara Foto

Rangkaian gempa berkekuatan hingga magnitude 7,4 mengguncang Provinsi Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9/2018). Rentetan gempa tersebut juga disertai oleh gelombang tsunami yang membilas pesisir Kota Palu dan menghancurkan sejumlah infrastruktur penting.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan penyebab gempa ternyata berasal dari pergerakan sesar Palu-Koro. Sesar ini merupakan salah satu sesar aktif yang berada di bawah dataran Sulawesi.

Wilayah Sulawesi memang dilalui oleh sebuah sesar besar aktif yang dikenal dengan nama sesar Palu-Koro. Sesar ini membentang dari Teluk Palu hingga ke lembah Koro dan berbelok ke Sesar Matano di sebelah timur.

Pergerakan sesar yang menjadi pemicu gempa di Kota Palu dan Kabupaten Donggala sebenarnya telah diteliti oleh para ahli kebencanaan yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Palu-Koro. Tim tersebut terdiri dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), organisasi non-profit Aksi Cepat Tanggap (ACT), dan sejumlah peneliti dari universitas di Indonesia.

Kepala Tim Ekspedisi Palu-Koro, Trinirmalaningrum, mengatakan gempa besar yang bersumber dari sesar Palu-Koro sudah terbaca sejak jauh hari. Sesar Palu-Koro diprediksi akan membawa gempa dalam waktu dekat berdasarkan siklus yang sudah diteliti para geologi dan ahli gempa.

Mengacu pada studi paleoseismologi yang dilakukan oleh ahli geologi Mudrik Daryono, sesar Palu-Koro memiliki siklus 130 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap penduduk lokal, Tim Ekspedisi menemukan fakta bahwa pada tahun 1907 pernah terjadi gempa yang bersumber dari retakan sesar yang berarah tegak lurus Sesar Palu-Koro sekitar wilayah Kulawi hingga Lindu.

Dua tahun berikutnya tahun 1909, terjadi gempa bumi yang bersumber dari sesar utama Palu-Koro dengan kekuatan lebih besar yang menghancurkan seluruh wilayah itu. Besarnya gempa digambarkan dengan jatuhnya buah kelapa yang masih muda dari pohonnya.

Kemudian pada 2012 terjadi gempa di wilayah yang hampir sama dengan karakteristik gempa identik dengan gempa bumi 1907.

“Waktu itu kami sampaikan jika siklus berulang, di mana gempa pertama akan disusul oleh gempa kedua yang jauh lebih besar dengan jarak dua tahun, berarti kawasan Sulawesi Tengah terancam gempa berkekuatan besar di atas 7 skala richter (SR) dalam waktu tidak lama lagi. Ini yang harus diwaspadai," ujar Tri di kantor pusat BNPB, Sabtu (29/9/2018).

Peta sesar Palu-Koro yang membentang di Sulawesi Tengah.
Peta sesar Palu-Koro yang membentang di Sulawesi Tengah. | Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi /Tim Ekspedisi Palu-Koro

Tidak hanya mengangkat soal bencana gempa dan tsunami, tetapi Tim Ekspedisi Palu-Koro juga mengangkat soal lain yang menjadi berkah bagi wilayah yang dilalui oleh sesar, seperti berkah tambang mineral dan energi, wisata, keanekaragaman flora dan fauna, budaya dan kemasyarakatan.

Tim Ekspedisi juga menguak soal misteri dari 1.000 patung megalitik yang berusia lebih dari 2.500 tahun di tiga lembah yang telah mengundang perhatian para peneliti asing.

Upaya penelitian Tim Ekspedisi Palu-Koro telah dilakukan sejak 2016. Tri mengatakan penelitian tahap pertama selesai dilakukan pada Maret 2017. Pada saat itu studi mengenai siklus kegempaan yang berulang telah disampaikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas yang menangani masalah kebencanaan.

Lalu pada Agustus 2018, Tim Ekspedisi Palu-Koro telah menyelesaikan penelitian tahap kedua dan bermaksud mendokumentasikan hasil penelitian dalam bentuk buku dan film untuk keperluan sosialisasi mitigasi bencana. Namun, tanpa disangka, gempa berkekuatan 7,4 SR mengguncang Kabupaten Donggala pada Jumat (27/9).

Peringatan gempa terabaikan

Peringatan potensi gempa besar yang tersirat dalam penelitian Tim Ekspedisi sebetulnya telah digaungkan. Ketua Umum IAGI, Sukmandaru Prihatmoko, mengungkapkan ketika sesar Palu-Koro bergerak maka akan mengancam nyawa manusia sehingga baiknya diperhatikan.

Namun hasil penemuan tersebut mendapat respon yang minim dari pihak berwenang dan masyarakat.

"Kita selalu aktif memberikan informasi kepada pemerintah dan otoritas, tapi hanya BNPB yang paling responsif. Sementara seperti BPBD, Gubernur, itu responsnya masih kurang. Kita sempat ke Kemenko Maritim, Badan Geologi juga," ujar Sukmandaru, Sabtu (29/9).

Sukmandaru menyadari dalam memberikan informasi mengenai potensi gempa, Tim Ekspedisi harus berhati-hati. Hal ini agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat akan potensi yang belum tentu terjadi.

"Kita hati-hati juga dan kita tidak bisa menakut-nakuti masyarakat. Itu bahaya sekali," ujarnya.

Sejumlah warga memeriksa jenazah yang ditemukan di sekitar pesisir pantai jalan Raja Moili Palu Timur, Palu, Sabtu (29/9).
Sejumlah warga memeriksa jenazah yang ditemukan di sekitar pesisir pantai jalan Raja Moili Palu Timur, Palu, Sabtu (29/9). | Zainuddin Mn /Antara Foto

Mitigasi minim telan jiwa

Minimnya respon terhadap potensi gempa berdampak pada kurangnya program mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Relawan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Wahyu Novyan, mengatakan pemerintah daerah kurang memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang mengancam nyawa penduduk.

"Tahun 2017 kita sangat intensif mensosialisasikan ini ke pemerintah, inginnya kita adalah tahun 2018 itu ada aksi nyatanya, kemudian kita berkomunikasi dengan banyak pihak, tapi kita tidak dapat respon yang optimal," kata Wahyu, Sabtu (29/9).

Minimnya perhatian pemerintah terhadap mitigasi bencana terlihat dari anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mitigasi bencana tiap tahun. Tercatat, pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hanya menyediakan dana mitigasi bencana 0,1 hingga 0,3 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wahyu menilai jumlah tersebut sangat kecil dan tidak mencukupi. Yang ideal, dana mitigasi bencana mencapai 1 persen dari total APBD.

"Dana itu bisa dipakai untuk mitigasi struktural. Misalnya kalau ada potensi tsunami, pemerintah bisa membangun sea wall atau tembok pemecah ombak minimal. Tapi ini tidak ada," ujarnya.

Ia menyayangkan, ketidakpedulian tersebut akhirnya menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang besar.

Kepala Humas BNPB Sutopo pun mengakui, korban jiwa yang timbul akibat gempa dan tsunami di Kota Palu akibat masyarakat belum tersosialisasi dengan optimal akan bencana.

"Upaya mitigasi bencana di Palu masih sangat minim. Ini terbukti dari sejumlah video yang beredar menunjukkan masih banyak warga yang berkumpul di pesisir pantai pada saat tsunami terjadi," ujar Sutopo dalam konferensi pers Sabtu (29/9).

Sutopo mengatakan, upaya sosialisasi sebetulnya sudah rutin dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) namun hal tersebut belum optimal tanpa dukungan pihak berwenang lainnya.

BACA JUGA