PENINDAKAN KORUPSI

Emirsyah, eks-dirut Garuda Indonesia tersangka pencucian uang

Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/7/2019). Emirsyah kini menyandang status tersangka dalam dua kasus; suap dan pencucian uang.
Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/7/2019). Emirsyah kini menyandang status tersangka dalam dua kasus; suap dan pencucian uang. | Reno Esnir /Antara Foto

Emirsyah Satar, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia (GA), kini menyandang status tersangka pencucian uang terkait kasus pengadaan mesin pesawat dan pesawat di maskapai nasional itu saat menjabat selama 2005-2014 yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penetapan ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat Rolls Royce untuk pesawat Airbus dan pesawat Airbus selama periode 2004-2015. Dalam kasus ini, Emir --sapaan akrabnya-- sudah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap pada 19 Januari 2017 bersama Soetikno Soedarjo sebagai tersangka pemberi suap.

Soetikno, pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) dan Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd, menjadi tersangka pencucian uang pula bersama Emir.

"KPK melakukan penyidikan sejak 1 Agustus 2019 dan menetapkan dua orang tersangka tindak pidana pencucian uang," ujar Wakil ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/8/2019) petang WIB.

Kasus ini memang sudah bergulir sejak 2017 ketika Emir dan Soetikno dijerat kasus dugaan suap pengadaan 11 pesawat Airbus pada 2012. Namun, menurut Laode, penanganan kasus berjalan lambat lantaran kasusnya multi-dimensi.

"Saya akui seperti kami sampaikan ke Komisi III DPR RI bahwa tindak lanjut kasus ini akan selesai pada bulan Juli lalu, tapi ini terlambat sekitar 7 hari. Keterlambatan itu karena kasus ini tidak biasa lantaran melibatkan Singapura dan Inggris serta pemerintah Indonesia," imbuh Laode.

Pada pokok perkaranya, Emir diduga menerima suap dari Soetikno sebesar 1,2 juta euro dan AS $180 ribu atau setara Rp20 miliar. Suap tersebut berwujud uang dan barang yang tersebar di Singapura dan Indonesia.

"Suap tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan mesin Rolls Royce untuk pesawat Airbus yang dipesan sepanjang ESA menjabat sebagai direktur utama," kata Laode.

Dalam penyidikan pokok perkara tersebut, KPK menemukan beberapa fakta yang signifikan. Uang suap yang diberikan Soetikno kepada Emir tidak hanya berasal dari Rolls Royce, tapi juga dari pihak terkait berbagai proyek Garuda Indonesia.

Itu sebabnya ada pula Hadinoto Soedigno yang per Agustus 2019 menjadi tersangka baru untuk dugaan suap dalam kasus ini. Hadinoto adalah Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia periode 2007-2012.

"Ini mengapa penanganan agak lama, sudah lebih dari setahun, karena ada pengembangan kepada pihak-pihak yang terkait ini," tukas Laode yang juga membantah disebut kasus ini mandeg di KPK.

Aliran komisi dan pencucian uang

Dari pengembangan pokok perkara, KPK menemukan beberapa fakta lain. Misalnya, dalam program peremajaan pesawat Garuda indonesia, Emir melakukan beberapa kontrak pembelian dengan empat pabrikan pesawat selama 2008-2013 dengan nilai miliaran dolar AS.

Pertama, ujar Laode, adalah pembelian mesin Trent seri 700 dan perawatan mesin total care program dengan perusahaan Rolls Royce. Lalu kedua, pembelian pesawat Airbus A330 dan A320 dengan perusahaan Airbus S.A.S.

Ketiga, kontrak pembelian pesawat ATR 72-600 dengan perusahaan Avions de transport régional (ATR). Keempat, kontrak pembelian pesawat Bombardier CRJ 1000 dengan perusahaan Bombardier Aviation.

"Jadi banyak pengembangannya," ujar Laode.

Sementara Soetikno selaku konsultan bisnis komersial Rolls Royce, Airbus, dan ATR memperoleh komisi dari tiga pabrikan itu. Soetikno juga mendapat komisi dari perusahaan Hongkong bernama Hollingsworth Management Limited International sebagai sales representative pesawat Bombardier.

Pembayaran komisi itu diduga terkait keberhasilan Soetikno membantu tercapainya kontrak PT Garuda Indonesia dengan empat pabrikan tersebut. Soetikno selanjutnya memberikan sebagian komisi tersebut kepada Emir dan Hadinoto sebagai hadiah atas ikatan kontrak untuk empat pabrikan tersebut.

Untuk Emir, kata Laode, Soetikno diduga memberi uang komisi senilai Rp5,79 miliar untuk pembayaran rumah di kawasan elite Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lalu uang senilai AS $680 ribu, dan 1,02 juta euro yang dikirim ke rekening perusahaan pribadi Emir di Singapura.

"Ditambah lagi 1,2 juta dolar Singapura untuk pelunasan apartemen milik Emir di Singapura," tutur Laode.

Sementara untuk Hadinoto, Soetikno diduga memberi AS $2,3 juta dan 477 ribu euro yang dikirim ke rekening bank di Singapura. "Makanya (penanganan) lama karena beberapa transaksi bukan di dalam negeri, tapi di luar negeri," tegas Laode.

Untuk kasus pencucian uang, Emir dan Soetikno diduga melanggar pasal 3 atau pasal 4 UU nomor 8/2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Hadinoto diduga melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk memaksimalkan pengembalian aset negara, KPK saat ini telah melakukan pelacakan aset berupa seluruh uang suap beserta turunannya yang diduga telah diterima dan digunakan oleh tersangka Emir dan Hadinoto, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri.

"KPK telah berhasil melakukan penyitaan atas satu unit rumah di Pondok Indah. Selain itu, otoritas penegak hukum di Singapura juga telah mengamankan satu unit apartemen milik Emir dan melakukan pemblokiran atas beberapa rekening bank di Singapura," kata Syarif seraya berterima kasih kepada lembaga antikorupsi di Singapura (CPIB) dan lembaga antirasuah di Inggris (SFO).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR