PENGELOLAAN SAMPAH

Empat daerah akan ubah sampah jadi listrik

Pekerja menunjukkan bahan bakar gas yang dihasilkan dari mesin pemusnah sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Abu and Co Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (15/7/2019).
Pekerja menunjukkan bahan bakar gas yang dihasilkan dari mesin pemusnah sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Abu and Co Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (15/7/2019). | Muhammad Iqbal /AntaraFoto

Empat kota bakal jadi daerah percontohan pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) pada tahun ini. Keempatnya adalah Surabaya (Jawa Timur), Bekasi (Jawa Barat), DKI Jakarta, dan Solo (Jawa Tengah).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi mengatakan, dari keempat kota tersebut, Surabaya bakal jadi yang pertama mengoperasikan PLTSa dengan kapasitas 11 MegaWatt (MW) dari 1.500 ton sampah per harinya.

Nilai investasinya sekitar $49,86 juta AS atau sekitar Rp696,44 miliar. Agung tidak memerinci siapa investor dari pengembangan PLTSa ini, namun project owner-nya dipastikan dengan PT Sumber Organik.

Ada dua PLTSa yang rencananya akan beroperasi di Surabaya. Pertama, PLTSa Surabaya Unit-1 dengan kapasitas 2 MW yang berasal dari Landfill Gas dan sudah mulai beroperasi.

Kedua, PLTSa Unit-2 direncanakan akan beroperasi pada akhir Semester II/2019 dengan kapasitas 9 MW menggunakan teknologi gasifikasi.

Saat ditemui usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan pembangunan PLTSa Unit-2 ini sudah berjalan 80 persen.

Risma menargetkan, pembangunan PLTSa yang terletak di Benowo, Surabaya, rampung pada Juli ini. Setelah rampung, Pemerintah Kota Surabaya bakal menandatangani kontrak dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan investor.

“Kalau sudah beres, November bisa diresmikan,” tukas Risma.

Setelah Surabaya, prioritas selanjutnya akan diarahkan ke Bekasi. Nilai investasinya berkisar $120 juta AS dengan daya 9 MW.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di lokasi yang sama dengan Risma, menuturkan lokasi pertama yang akan dikembangkan sebagai PLTSa di Bekasi adalah di Bantar Gebang.

Sumber utama yang akan didaur ulang dari Bantar Gebang adalah sampah plastik, sehingga menghasilkan energi dari plastik.

Selanjutnya DKI Jakarta sebesar 38 MW dengan nilai investasi $345,8 juta AS. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan proses pembangunan PLTSa yang bakal didirikan di Sunter, Jakarta Utara, itu bakal memakan waktu hingga dua tahun.

“Untuk DKI target operasinya mungkin pada 2022 awal. Kebetulan yang kita bangun kapasitasnya besar,” kata Saefullah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Terakhir, PLTSa di Solo sebesar 10 MW. Proses lelangnya bakal dibarengi dengan PLTSa di Palembang (20 MW) dan Denpasar (20 MW). Sehingga, total investasi untuk tiga lokasi itu adalah $297,82 juta AS untuk 2.800 ton sampah per harinya.

Secara keseluruhan, Kementerian ESDM menargetkan pembangunan PLTSa di 12 daerah. Selain empat kota (berikut dua kota yang proses tendernya berbarengan Solo), adalah Tangerang, Tangerang Selatan, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

Keseluruhannya ditargetkan rampung pada 2022 dengan total listrik yang dihasilkan mencapai 234 MW dari sekitar 16.000 ton sampah per hari.

Pembangunan PLTSa di 12 daerah telah menjadi program strategis pemerintah pusat. Peraturan presiden juga telah diterbitkan pada tahun 2018 dengan judul Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

PLN kena semprot

Kendati Perpres pengolahan sampah sudah diterbitkan sejak 2018, namun proses pengerjaannya masih mandek di lapangan. Sejumlah kepala daerah mengaku hal tersebut lantaran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih mengkaji harga jual yang diatur dalam aturan tersebut.

“Di Perpres sudah dijelaskan harga belinya $13,35 sen per KWh. Oleh PLN, masih dikaji-kaji, itu yang bikin akhirnya semua mesin proses ini masih banyak hambatan,” aku Ridwan Kamil di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut BInsar Pandjaitan pun angkat bicara. Dirinya meminta PLN untuk berhenti mempersulit pengurusan administrasi pembelian listrik dari sampah di daerah.

“PLN jangan macam-macam, itu sudah ada di Perpres. Jadi jangan mencari masalah, cari solusinya. Pokoknya jangan berbelit-belit, itu saja,” ucap Luhut di halaman Istana Negara.

Berdasarkan Perpres tersebut, harga pembelian listrik oleh PLN sebesar $13,35 sen per KWh untuk besaran kapasitas sampai dengan 20 MW.

Sementara, tarif untuk kapasitas lebih dari 20 MW ditentukan dengan formula 14,54 dikurangi 0,076 dikali besaran kapasitas PLTSa yang dijual ke PLN. Ketentuan harga ini sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan dari PLTSa ke jaringan listrik PLN.

Ketentuan ini pula yang kemudian harus digunakan dalam perjanjian jual beli listrik tanpa negosiasi dan eskalasi harga.

Kendati jadi sasaran dosa, PLN enggan disalahkan. Plt Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan persero tidak menyoal harga, namun barang jadi dari hasil pengelolaan tersebut.

Selama ini, sambung Djoko, posisi PLN hanya menunggu arahan dari Kementerian ESDM. Jika pemerintah daerah dan mitranya sudah mengajukan diri ke pemerintah, maka PLN siap untuk membelinya.

“Kalau pengembangnya tidak bisa bangun, masa PLN yang disalahkan. Yang punya sampah pemda, pemda yang cari mitra, PLN tinggal beli saja,” tukas Djoko.

Kajian lingkungan

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza menyatakan pihaknya bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih mengkaji teknologi yang ramah lingkungan untuk mengembangkan PLTSa.

Saat ini uji coba tengah dilakukan BPPT di Bantar Gebang.

Hammam menjelaskan, produk akhir yang dihasilakn dari PLTSa itu adalah fly ash (abu terbang) dan bottom ash (abu yang tidak naik), sehingga tidak akan mencemari lingkungan.

Dioksin dan turan, dua zat beracun yang kerap terkandung dalam sampah juga diupayakan untuk tidak ada dalam proses akhir di PLTSa.

“Tentu saja, ini membutuhkan waktu dan kajian yang mendalam,” kata Hammam dalam AntaraNews.

Di sisi lain, ekonom Universitas Indonesia Harryadin Mahardika menyatakan PLTSa cocok dibangun di daerah urban perkotaan yang produksi sampahnya memang tinggi.

Meski, persoalan utamanya adalah proses pembelian di PLN melambat lantaran perusahaan setrum itu sudah terlanjur membangun lebih banyak pembangkit listrik tenaga batu bara. Selain itu, harga listrik dari energi terbarukan juga akan cenderung lebih mahal.

“Perlu ada satu sistem yang memungkinkan konsumen, baik rumah tangga maupun industri, bisa memilih dari mana sumber listrik,” tukasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR