OTT KPK

Empat tersangka dan kronologi tangkap tangan di Banjarmasin

Penyidik memperlihatkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap terkait persetujuan rancangan peraturan daerah (raperda) penyertaan modal Kota Banjarmasin kepada PDAM sebesar Rp50,5 miliar di Gedung KPK, Jumat (15/9/2017).
Penyidik memperlihatkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap terkait persetujuan rancangan peraturan daerah (raperda) penyertaan modal Kota Banjarmasin kepada PDAM sebesar Rp50,5 miliar di Gedung KPK, Jumat (15/9/2017). | Wahyu Putro A /ANTARAFOTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka tindak pidana korupsi dugaan suap kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin dalam operasi tangkap tangan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (14/9/2017) malam.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah pada Jumat (15/9/2017) malam mengatakan, penahanan keempat tersangka ini dilakukan hingga 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Untuk dua tersangka diduga sebagai pihak pemberi, yakni Dirut PDAM Kota Bandarmasih, Muslih ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat dan Manajer Keuangan PDAM Kota Bandarmasih, Trensis ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.

Sedangkan, tersangka yang diduga sebagai pihak penerima, yakni Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus Raperda Penyertaan Modal Andi Effendi, ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur.

Keempatnya diduga terlibat dalam suap persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasih sebesar Rp50,5 miliar kepada PDAM Bandarmasih, kota Banjarmasin.

Dilansir KOMPAS.com, suap diberikan oleh PDAM kepada DPRD. Uang tersebut dikumpulkan dari para rekanan PDAM. Jumlahnya senilai Rp150 juta.

Namun, yang berhasil disita oleh KPK dari OTT adalah Rp48 juta.

Penangkapan bermula pada 11 September 2017, saat Muslih, Direktur Utama PDAM, meminta kepada PT Chindra Santi Pratama--rekanan PDAM) untuk menyediakan dana sebesar Rp150 juta dan agar menyerahkan uang tersebut kepada Trensis.

Dana tersebut kemudian diberikan pada Trensis pada keesokan harinya yang kemudian disimpan dalam brankas.

Pada Rabu (13/9/2017) pagi, Muslih memerintahkan Trensis untuk mengambil uang sebesar Rp100 juta, dan meminta Rp5 juta untuk dirinya sebagai pengganti pemberiannya terlebih dahulu kepada Iwan Rusmali.

Pada siang harinya, Trensis memberikan uang kepada Andi Effendi sebesar Rp45 juta di kantor DPRD Kota Banjarmasin dan berselang beberapa jam kemudian Andi mengambil sisa uang sebesar Rp50 juta di kantor Trensis.

Sekitar pukul 18.50 WITA, KPK mengamankan Trensis di kantornya, berikut uang yang disimpan di brankas senilai Rp30,8 juta. Kemudian tim KPK juga mengamankan Muslih di kantor PDAM. Dari situ, dua anggota DPRD Banjarmasin juga diamankan oleh KPK.

KPK menduga ada penerimaan lain yang disalurkan oleh pihak lain terkait pembahasan Raperda. "Pasti akan didalami pada saat penyidikan," sebut Febri, dalam KONTAN.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK menyegel sejumlah ruangan di beberapa lokasi antara lain di ruang kerja Ketua DPRD, Ketua Pansus dan ruangan lainnya di DPRD Banjarmasin, ruang kerja Dirut PDAM, dan ruang kerja Manajer Keuangan PDAM.

Selain keempat tersangka, pada OTT juga diamankan dua orang lainnya yakni dua anggota DPRD Banjarmasin Achmad Rudiani dan Heri Erward.

Namun, dari hasil pemeriksaan di tempat, dua orang tersebut hanya dimintai keterangan saja. Keempat orang yang kemudian jadi tersangka diterbangkan langsung ke Jakarta untuk diperiksa KPK.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Muslih dan Trensis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Iwan Rusmali dan Andi Effendi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hukuman minimalnya adalah empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dengan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR