PENINDAKAN KORUPSI

Eni Saragih dituntut 8 tahun dan mengganti Rp10,35 miliar

Terdakwa kasus dugaan suap PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih saat sidang di Pengadilan Tipikor,  Jakarta, Selasa (8/1/2019).  Jaksa menuntut hak politik Eni dicabut lima tahun.
Terdakwa kasus dugaan suap PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih saat sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (8/1/2019). Jaksa menuntut hak politik Eni dicabut lima tahun. | Reno Esnir /Antara Foto

Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih penjara delapan tahun dan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut Eni membayar uang pengganti sebesar Rp10,35 miliar dan Sin $40 ribu. Jika tidak bisa membayar uang pengganti, maka diganti dengan satu tahun kurungan. Jaksa menilai Eni terbukti bersalah menerima suap terkait proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1.

"Sementara uang dari terdakwa sebesar Rp500 juta yang dititipkan di rekening KPK saat proses penyidikan akan dirampas untuk negara," ujar jaksa Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/2/2019) seperti dipetik dari CNN Indonesia.

Jaksa juga menuntut agar majelis hakim mencabut hak politik Eni untuk memilih dan dipilih selama lima tahun. "Pencabutan hak politik dijalankan usai terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok," ucap jaksa Lie.

Sedangkan permohonan justice collaborator yang diajukan Eni ditolak. Menurut jaksa, Eni tak memenuhi syarat sebagai justice collaborator karena dianggap sebagai pelaku utama dan menjadi subjek hukum yang menerima uang secara bertahap.

Eni merasa tuntutan itu terlalu berat baginya. "Saya memang cukup kaget, karena saya merasa sudah kooperatif, menyampaikan semua apa yang saya rasakan, saya dengar kepada KPK," ujar Eni usai sidang, seperti dinukil dari Kompas.com.

Menurut Eni, sejak awal telah bersikap kooperatif dengan menyampaikan keterangan sesuai dengan fakta. Dia mengakui menerima uang dan bersedia mengembalikan uang yang dia terima kepada negara. Namun, Eni merasa sikapnya tersebut tidak dihargai oleh jaksa.

Eni akan menyampaikan nota pembelaan pribadi kepada majelis hakim dan berharap, majelis hakim mau memberikan keringanan hukuman.

Bersama Idrus Marham, Eni Saragih didakwa menerima suap Rp4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Uang itu diterima Eni untuk membantu Kotjo mendapat proyek PLTU Riau.

Jaksa juga mendakwa Eni menerima suap Rp5,6 miliar. Eni juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp5,6 miliar dan Sin$ 40 ribu.

Duit yang diterima Eni mengalir untuk Pemilihan Bupati Temanggung 2013 yang dimenangkan suaminya, Muhammad Al Khadziq. Dua kordinator relawan Machbub dan Jumadi menjelaskan, mereka menerima duit sebesar Rp3 miliar dari orang suruhan Eni, untuk memenangkan Al Khadziq.

"Saya pernah terima Rp1,3 miliar dari Bu Eni," kata Machbub saat bersaksi di sidang, Selasa (8/1/2019) seperti dipetik dari Tempo.co. Sedangkan Jumadi menyebutkan menerima uang Rp1,7 miliar.

Selain itu, uang suap juga diakui mengalir untuk kepentingan Musyawarah Nasional Partai Golkar. Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI Muhammad Sarmuji, Selasa (8/1/2019) mengakui ada uang Rp713 juta yang diberikan Eni buat membiayai pelaksanaan dan panitia musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar.

"Uang digunakan untuk percetakan materi Munaslub, untuk tim verifikasi dan ganti ongkos panitia steering committee non-DPR," ujar Sarmuji, seperti dikutip dari Kompas.com.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR