PENINDAKAN KORUPSI

Eni Saragih divonis 6 tahun, hak politiknya dicabut 3 tahun

Eni Maulani Saragih berdiskusi dengan penasihat hukumnya usai pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (1/3/2019). Eni Saragih divonis majelis hakim enam tahun penjara dan denda Rp200 juta  karena terbukti menerima suap  Rp4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.
Eni Maulani Saragih berdiskusi dengan penasihat hukumnya usai pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (1/3/2019). Eni Saragih divonis majelis hakim enam tahun penjara dan denda Rp200 juta karena terbukti menerima suap Rp4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta menghukum Eni Maulani Saragih dengan penjara 6 tahun dan denda Rp200 juta subsider kurungan 2 bulan. Eni juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp5,087 miliar dan SGD40 ribu. Hak politik Eni juga dicabut selama 3 tahun, terhitung setelah ia menjalani hukumannya.

Dalam sidang yang digelar Jumat (1/3/2019) Ketua Majelis Hakim Yanto menyatakan, Eni Saragih terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek PLTU Riau-1 dengan menerima suap sebesar Rp4,75 miliar dari bos Blackgold Natural Resource, Johannes Budisutrisno Kotjo. Eni juga terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah perusahaan, sekitar Rp5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura.

Menurut pertimbangan majelis hakim, yang memberatkan politisi Golkar ini adalah dia pejabat negara yang korupsi. "Hal memberatkan perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan upaya pemerintah yang gencar melawan tindak pidana korupsi," ujar hakim Yanto, seperti dipetik dari Suara.com.

Sementara hal yang meringankan adalah Eni Saragih bersikap sopan dan koperatif selama proses persidangan. Eni juga mengembalikan sejumlah uang yang dikorupsi kepada KPK.

Eni Saragih dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 30bTahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 1jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Majelis hakim juga menolak permohonan Eni menjadi justice collaborator. Karena berdasarkan kriteria yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 majelis hakim menilai Eni tidak masuk kriteria , yakni bukan pelaku utama.

"Terdakwa merupakan orang yang aktif dalam memfasilitasi beberapa pertemuan. Majelis hakim, tidak dapat mempertimbangkan justice collaborator sebagaimana yang dimohonkan terdakwa," ucap Hakim Anwar seperti dinukil dari Merdeka.com.

Vonis ini lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa sebelumnya yakni hukuman penjara 8 tahun.

Eni menerima vonis ini dan tak akan mengajukan banding. "Ini sudah jadi keputusan. Saya harus jalani keputusan itu. Saya akan minta bantuan keluarga saya untuk mengembalikan apa yang jadi keputusan majelis hakim," kata Eni Saragih usai sidang, seperti dipetik dari detikcom.

Eni Saragih mengaku sanggup membayar uang pengganti tersebut. Namun dia tidak menjelaskan kapan waktu untuk melunasi pembayaran uang pengganti itu. "Ya, usaha dulu, minta kepada keluarga saya," tutur dia.

Selain itu, Eni menerima putusan hakim yang mencabut hak politik selama 3 tahun setelah selesai menjalani hukuman. Eni juga mengaku menerima seluruh putusan majelis hakim. "Pokoknya apa pun yang diputuskan, saya harus ikhlas menerimanya. Saya harus menyakini ini adalah takdir saya yang harus saya jalani," kata Eni.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR