SKANDAL PLTU RIAU-1

Eni Saragih mengklaim hanya jalankan tugas pimpinan partai

Terdakwa kasus suap PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih (kedua kanan) mengikuti sidang tuntutan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR itu dituntut delapan tahun penjara karena dianggap menerima suap Rp4,750 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo.
Terdakwa kasus suap PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih (kedua kanan) mengikuti sidang tuntutan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR itu dituntut delapan tahun penjara karena dianggap menerima suap Rp4,750 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo. | Aprillio Akbar /Antara Foto

Terdakwa perkara suap terkait proyek PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih, menyebut dirinya bukan pelaku utama dalam perkara korupsi yang dihadapinya. Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR ini mengaku keterlibatannya hanya karena menjalankan perintah pimpinan partai.

Ungkapan tersebut disampaikan Eni dalam nota pembelaan atau pleidoi pribadi yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

"Keteribatan saya dalam proyek PLTU Riau 1 bukanlah sebagai pelaku utama. Tetapi, semata karena saya petugas partai yang mendapat penugasan dari pimpinan partai," kata Eni saat membacakan pleidoi di hadapan majelis hakim seperti dikutip Kompas.com.

Pimpinan partai yang dimaksud Eni dalam pembelaannya itu adalah Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Setya Novanto. Menurut Eni, saat itu Novanto masih menjabat sebagai Ketua DPR RI. Dirinya diminta untuk membantu pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan proyek PLTU Riau 1.

Eni yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar tersebut dinilai terbukti menerima suap Rp4,750 miliar dari Johannes selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Dalam tuntutan jaksa, uang tersebut diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Selain itu, Eni juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp5,6 miliar dan 40.000 dollar Singapura. Sebagian besar uang tersebut dari pengusaha di bidang minyak dan gas.

Eni dituntut 8 tahun penjara dan membayar denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan. Eni juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp10,3 miliar dan 40.000 dollar Singapura.

"Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Eni Maulani Saragih terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan dalam sidang Selasa (19/2) dikutip detikcom.

Eni diyakini bersalah dan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Jaksa menjelaskan, Johannes meminta bantuan Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar untuk mendapat akses ke PLN demi melancarkan bisnisnya.

Johannes dan Novanto sebelumnya disebutkan merupakan kawan lama. Novanto kemudian mempertemukan Johannes dengan Eni sebagai anggota DPR yang membidangi energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup.

"Setya Novanto menyampaikan kepada terdakwa agar mengawal Johanes Budisutrisno Kotjo dalam proyek PLTU. Untuk itu Johanes Budisutrisno Kotjo nantinya menjanjikan hadiah berupa uang kepada terdakwa," tandas jaksa.

Melalui Idrus

Setelah Novanto terjerat kasus proyek e-KTP, Eni melaporkan perkembangan proyek PLTU Riau-1 kepada Plt Ketum Partai Golkar Idrus Marham. Ketika itu Idrus yang menjabat Sekjen Golkar menggantikan Novanto selaku Ketum Golkar saat itu.

Eni, sebut jaksa, mendapat perintah dari Idrus agar meminta uang kepada Kotjo untuk kepentingan Golkar. Eni pun mengirim pesan singkat via WhatsApp ke Kotjo berisi permintaan uang $3 juta AS dan $400 ribu Singapura.

Komunikasi itu berlanjut dengan pertemuan langsung antara Eni, Idrus, dan Johannes. "Idrus Marham mengarahkan terdakwa untuk meminta uang sejumlah $2,5 juta AS kepada Johanes Budisutrisno Kotjo untuk keperluan Munaslub Partai Golkar," jelas jaksa.

"Penerima uang dari Kotjo dan sebagian sejumlah Rp2,25 miliar diterima bersama-sama Idrus Marham terlihat ada kerja sama perbuatan menerima sesuatu," imbuh jaksa.

Jaksa juga meyakini Eni bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp5,6 miliar dan $40 ribu Singapura. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.

Sementara itu, Novanto membantah pernah memerintahkan Eni untuk mengurusi proyek PLTU Riau-1.

"Saya tidak pernah menyuruh Bu Eni," kata Novanto sebelum bersaksi untuk Idrus Marham di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, (19/2) seperti dikutip Viva.co.id.

Bergulirnya kasus suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 beberapa kali menyebutkan Novanto yang kini mendekam di penjara Sukamiskin, Bandung, akibat kasus korupsi proyek E-KTP.

Suap proyek pembangunan PLTU ini terkuak dalam sebuah operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Tahta Maharaya, keponakan Eni, di Gedung Graha BIP, Jakarta, pada Juli 2018. Tahta menerima uang dari Audrey Ratna Justianty, sekretaris Johannes.

KPK menyita uang berjumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu yang dikemas dalam amplop berwarna cokelat. KPK kemudian menangkap Johannes bersama seorang staf dan sopirnya di ruang kerjanya di Graha BIP.

Tim KPK bergerak ke rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham untuk mengamankan Eni yang sedang menghadiri undangan acara syukuran ulang tahun putri bungsu Idrus. Eni dan Idrus merupakan politikus dari Partai Golkar. Pada Sabtu (14/7/2018), KPK menetapkan Eni Maulani dan Johannes sebagai tersangka.

Idrus yang terseret kasus suap ini memutuskan mundur dari jajaran Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla pada 24 Agustus 2018. Esoknya, KPK resmi menetapkan Idrus sebagai tersangka.

Idrus diduga menerima janji untuk mendapat bagian sama besar dari Eni sebesar $1,5 juta AS yang dijanjikan bila PPA (purchase power agreement) proyek PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan Johannes dan kawan-kawan.

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil dalam penerimaan uang dari Eni dari Johanes. Pada November-Desember 2017, Eni menerima Rp4 miliar; sedangkan pada Maret dan Juni 2018, Eni mengantongi Rp2,25 miliar.

Idrus mengaku kesal dan emosi pada sikap, Eni, lantaran sering menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah pihak.

‎"Saya terus terang marah dan kesal kepada Eni. Karena Eni minta lagi kepada saya. Padahal dia dapat uang dari orang-orang," kata Idrus di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).

Idrus berjanji akan membeberkan secara terang soal pertemuan dengan Johannes dan Eni, saat dirinya disidang sebagai terdakwa.

"Saya akan jelaskan banyak hal nanti tentang pertemuan, pembahasan, ketika saya ingin menjadi ketua umum, tapi dengan kualitas bukan isi tas, saya akan jelaskan secara utuh," tegasnya.

Catatan redaksi: ada perubahan pada judul untuk lebih mencerminkan isi.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR