MEDIA DAN JURNALISME

Etika jurnalistik bukan cuma soal amplop

Wartawan amplop. Istilah dalam percakapan itu sudah termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya "wartawan yang suka menerima uang atas berita yang dimuatnya".

Maka dalam perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon, Maluku, tahun lalu, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, dalam lansiran Antara menyatakan amplop mengganggu profesionalisme wartawan (h/t Kabar24, 8/2/2017).

Hari ini, Jumat 9 Februari, HPN 2018 dirayakan di Padang, Sumatra Barat. Tentu persoalan etika profesi tetap ada dan layak bahas. Pun sudah tentu, persoalan etika profesi jurnalistik bukan hanya amplop dan suap.

Untuk melihat isi lengkap Kode Etik Jurnalistik (KEJ), silakan menengok laman Dewan Pers. Ringkasan dari lima pasal, sebagai bagian dari sebelas pasal, ada dalam infografik.

Tentang suap, diatur dalam Pasal 6 KEJ, termaktub dengan tafsiran "segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi".

Adapun isi Pasal 8, yang dalam ringkasan versi infografik kurang jelas karena keterbatasan ruang, adalah...

"Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani."

Setiap pasal KEJ diawali dengan kata Wartawan Indonesia. Sebagai standar etika profesi, KEJ memang mengikat para jurnalis. Lalu masyarakat ikut mengontrol kepatuhan jurnalis terhadap standar kepatutan itu.

Masyarakat dapat mengadukan pelanggaran etika jurnalistik kepada Dewan Pers. Hal yang dapat diadukan adalah karya jurnalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik.

Pengaduan dapat dilakukan secara daring melalui pengisian formulir di laman Dewan Pers.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR