MEDIA SOSIAL

Facebook siap didenda ratusan juta terkait konten negatif

Logo Facebook yang dicetak 3D berdiri terlihat di depan kode siber yang dipajang dalam sebuah ilustrasi yang diambil fotonya tanggal 22 Maret 2016.
Logo Facebook yang dicetak 3D berdiri terlihat di depan kode siber yang dipajang dalam sebuah ilustrasi yang diambil fotonya tanggal 22 Maret 2016. | Dado Ruvic /Antara Foto/Reuters

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana mengenakan denda bagi perusahaan media sosial yang memuat konten negatif. Tarif denda itu akan dikenakan beragam, mulai dari Rp100 hingga Rp500 juta.

Menanggapi hal itu, Facebook mengaku siap mematuhi aturan, termasuk membayar denda jika membiarkan konten negatif beredar di platform-nya

Kepala Kebijakan Facebook Indonesia, Ruben Hattari, mengatakan di dalam platform Facebook sebenarnya sudah ada pedoman kebijakan yang juga mencakup aturan konten. Menurut dia, pengetatan aturan itu akan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia.

"Kami punya standar komunitas, di dalamnya diatur konten apa saja yang boleh ada dan yang harus turun di platform-nya. Tapi secara keseluruhan kami mendukung kalau misalnya pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan yang bisa mengatur jenis konten," kata Ruben.jelas Ruben dilansir dari Kompas.com, Jumat (8/11/2019).

Hal tersebut disampaikan oleh Ruben usai bertemu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate pada Kamis (07/11). Ruben yang hadir bersama Direktur Kebijakan WhatsApp Asia Pasifik, Clair Deevy, berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Pemerintah baru saja mengeluarkan PP Nomor 77 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE). PP ini merupakan revisi dari PP 82 tahun 2012 yang mengenai hal yang sama.

Di dalam PP 71 tahun 2019, tertuang sanksi denda finansial kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang melanggar aturan. Besaran dendanya saat ini belum ditentukan, namun berkisar antara Rp100 juta sampai Rp500 juta.

Denda ini akan diundangkan dalam aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik. Lewat PP 71 yang disahkan pada 10 Oktober lalu, platform media sosial harus secara aktif memantau konten yang bertebaran di dalamnya.

Direktur Jenderal Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Pangerapan menyebut denda akan dijatuhkan per unggahan yang ditemukan dan akan berlaku pada akhir 2021 mendatang. Oleh sebab itu, jika ada konten negatif seperti pornografi hingga terorisme, perusahaan media sosial harus segera menghapus konten tersebut dari peredaran.

Apa yang dimaksud konten negatif?

UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ternyata memuat definisi konten negatif atau disebut pula di dalam beleid sebagai konten ilegal.

Definisi konten ilegal ialah informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pengguna.

Selain itu, konten negatif juga diartikan sebagai substansi yang mengarah pada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan.

Walau memiliki perbedaan tipis, konten pornografi lebih banyak diblokir oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dibanding konten Suku, Agama, Ras (SARA) serta kebencian. Sementara itu untuk platform, Twitter menjadi raja dalam mendistribusikan konten negatif.

Akun Twitter merupakan media sosial yang paling banyak dilaporkan mengandung konten negatif yakni 531,304 pelaporan hingga Desember tahun 2018. Pelaporan ini diadukan melalui saluran pengaduan konten @aduankonten, aduankonten.id dan nomor WhatsApp.

Berdasarkan data yang disajikan Kemkominfo di hadapan rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (28/11), dalam periode Januari-Oktober 2017, ada 51.456 konten negatif di internet yang dilakukan berdasarkan aduan masyarakat.

Konten pornografi berada di tempat teratas dengan 16.902 pemblokiran, disusul dengan SARA/Kebencian dengan 15.818 konten.

Selanjutnya hoax atau informasi palsu sebanyak 7.633 konten, perjudian sebanyak 4.319, penipuan online 2.457, radikalisme/terorisme sebanyak 2.457. Yang paling sedikit adalah konten yang melanggar nilai sosial budaya sebanyak 134, konten yang memfasilitasi diaksesnya konten negatif sebanyak 54, dan kekerasan/pornografi anak sebanyak 36.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR