PEMINDAHAN IBU KOTA

Forest city jadi konsep ibu kota baru Indonesia di Kaltim

Salah satu sudut di Samboja, satu di antata calon ibu kota baru di Kalimantan Timur, Mei 2019.
Salah satu sudut di Samboja, satu di antata calon ibu kota baru di Kalimantan Timur, Mei 2019. | Sri Gunawan Wibisono /Beritagar.id

Ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur (Kaltim), lokasi dicetuskan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Kamis (22/8/2019), akan mengusung konsep forest city (kota hutan). Dalam konsep itu, pemerintah akan mengkolaborasikan kota modern, smart (pintar), beautiful (cantik), dan suistainable (berkesinambungan), dengan kekayaan hutan tropis.

"Konsep ibu kota baru Indonesia nantinya forest city,” kata Deputi Bidang Pengembangan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Yudy R Prawiradinata di Balikpapan, Kaltim, Kamis (22/8).

Bappenas sedang mengkaji lokasi strategis kandidat ibu kota. Kaltim pun menjadi kandidat tunggal setelah sempat bersaing dengan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Khusus Kaltim, Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Jokowi) sudah meninjau sejumlah lokasi; Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto, Samboja di Kutai Kartanegara (Kukar), dan Penajam Paser Utara (PPU), pada Mei lalu. Hingga kini pemerintah belum memutuskan di mana lokasi persisnya.

Yudy mengatakan, pengembangan ibu kota negara harus mempertimbangkan upaya pelestarian alam dan lingkungan. Pemerintah pun akan meminimalkan pilihan peralihan alih fungsi lahan konservasi yang ada di Kalimantan.

Ini sesuai dengan pernyataan Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro yang meminta pelestarian hutan konservasi Kalimantan dijaga. Ia bahkan berkomitmen membantu upaya restorasi hutan terdampak pengembangan ibu kota.

Idealnya, pemerintah membangun kota hijau memaksimalkan daya dukung alam Kalimantan, sehingga ibu kota baru bisa menjadi kawasan paru-paru dunia.

"Daya dukung dan daya tampung Kalimantan masih tersedia. Pengembangan ibu kota baru nanti tinggal menjaga komitmen bersama pembangunan konsep forest city,” ujar Yudy.

Ibu kota baru nanti terbagi area inti seluas 2.000 hektare untuk istana negara, kantor lembaga negara, taman negara, dan botanical garden. Pembangunan area inti dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Selanjutnya, pemerintah fokus pada perluasan kawasan seluas 440 ribu hektare bagi permukiman ASN/TNI/Polri, perwakilan diplomatik, fasilitas pendidikan/kesehatan, universitas, penelitian, taman nasional, konservasi orangutan, kompleks permukiman dan lain lain. Pembangunan di kawasan ini selama 10 tahun.

"Total anggaran dibutuhkan sekitar Rp466 triliun termasuk dengan pemindahan 1,5 juta ASN," ungkap Yudy.

Presiden Joko Widodo (empat kiri) saat meninjau kawasan Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 7 Mei 2019.
Presiden Joko Widodo (empat kiri) saat meninjau kawasan Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 7 Mei 2019. | Sri Gunawan Wibisono /Beritagar.id

Kawasan istimewa ini pun nantinya ditangani badan pengelola khusus yang bertanggung langsung kepada presiden. Pemerintah akan merumuskan undang-undang pengelolaan kawasan khusus ibu kota di Kaltim.

"Pengelolanya suatu badan khusus dilindungi peraturan hukum. Agar tidak terjadi dualisme pengelolaan seperti kasus terjadi di Batam," papar Yudy.

Sebenarnya, konsep forest city merupakan hasil kajian Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim. Selama ini, Bappenas memang menampung usulan Bappeda se-Kalimantan.

"Memang menjadi usulan Kaltim saat diminta memaparkan agenda pemindahan ibu kota ke Kalimantan,” ungkap Kepala Bidang Prasarana dan Wilayah Bappeda Kaltim, Yusliando.

Konsep forest city, menurut Yusliando, sebenarnya sangat sederhana. Pemerintah hanya memaksimalkan potensi ruang tanpa membebani keuangan negara dan tidak mengganggu lingkungan.

"Konsepnya memanfaatkan 30 persen area hutan untuk pembangunan ibu kota. Sisa area dipertahankan sebagai hutan konservasi," paparnya.

Sehingga artinya, konsep ibu kota di Kalimantan nantinya terletak di tengah hutan. Hutan menjadi sarana buffer zone pelindung ibu kota.

Selanjutnya, Yusliando meminta badan pengelola tegas menjaga aturan tata ruang dan wilayah sesuai masterplan ibu kota. Aktivitas publik pun tidak bisa sembarangan selama berada di kawasan ibu kota.

"Para ASN dan pegawai kementerian tinggal di area sekitar ibu kota. Pemerintah akhirnya harus membangun sarana transportasi massal memadai untuk memasuki (dan keluar) area ibu kota," ujarnya.

Konsep forest city ini sesuai kawasan Tahura Bukit Soeharto. Area konservasi milik negara yang berada di tengah kota Kaltim; Balikpapan, Samarinda dan Kukar.

"Dalam bayangan saya memang Bukit Soeharto, namun konsep ini juga bisa dilaksanakan di provinsi lain sesuai keinginan pemerintah," sebutnya.

Jangan lupakan teknologi

Forest city memperoleh sanjungan di Balikpapan. Konsepnya pun dinilai unik karena kolaborasi potensi alam sudah ada.

"Konsep ini unik untuk direalisasikan dalam agenda ibu kota, sepertinya belum pernah dilakukan negara lain," papar Wahyulloh, praktisi tata kota Balikpapan.

Wahyulloh mengatakan, konsep ini relevan kepentingan konservasi lingkungan Kalimantan. Pemerintah pun tidak terbebani pembangunan perkantoran yang memakan dana serta kebutuhan lahan relatif banyak.

Namun demikian, Wahyulloh meminta pemerintah berpikir lebih revolusioner soal penerapan konsep forest city plus digital infrastruktur. Ini adalah konsep pengembangan kota berwawasan infrastruktur informasi teknologi mutakhir.

"Seperti Silicon Valley di California, Amerika Serikat. Kota berkonsep teknologi digital menjadi lokasi perusahaan Google, Apple, Facebook dan lain lain," tuturnya.

Sehingga dari kaca mata Wahyulloh, ibu kota baru Indonesia menjadi layak huni sekaligus modern mengadopsi teknologi mutakhir. Di ibu kota hanya berdiri sejumlah bangunan utama pemerintahan yang dilengkapi infrastruktur digital.

"Sehingga tidak perlu terlalu banyak membangun puluhan gedung bertingkat. Pelayanan publik bisa dilakukan secara proses online saja," tukas Wahyulloh.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR