ORGANISASI KEMASYARAKATAN

FPI ditunggu sejumlah syarat

Foto arsip menunjukkan anggota Front Pembela Islam (FPI) tengah berunjuk rasa di Sawangan, Depok, Jawa Barat, 24 Februari 2017.
Foto arsip menunjukkan anggota Front Pembela Islam (FPI) tengah berunjuk rasa di Sawangan, Depok, Jawa Barat, 24 Februari 2017. | Bagus Indahono /EPA

Status terdaftar organisasi massa (ormas) Front Pembela Islam (FPI) sudah kedaluwarsa pada 20 Juni 2019 sesuai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Untuk memperbarui SKT, FPI harus memenuhi 10 syarat.

Menurut Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo, lima syarat di antaranya itu belum dipenuhi FPI hingga Rabu (31/7/2019).

Syarat-syarat itu adalah penomoran surat permohonan perpanjangan SKT, tanda tangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari para pengurus, surat pernyataan kegiatan, surat pernyataan bahwa lambang dan atribut FPI bukan milik orang lain, dan surat rekomendasi dari Kementerian Agama.

Jadi, menurut Soedarmo, belum adanya SKT baru untuk FPI bukan persoalan politis tetapi administrasi. "Perkara berkembang di luar ini ada muatan politis, ada segala macam, saya pikir itu nggak benar," kata dia dilansir detikcom, Rabu (31/7).

Sebelumnya, Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin menduga ada upaya menghambat FPI dalam mengurus SKT ormas keagamaan. Mantan sekretaris DPD FPI DKI itu menuding pemerintah sengaja menghalangi ormas besutan Habib Rizieq Shihab tersebut dalam memperoleh perizinan.

"Diduga pemerintah mempersulit perizinan FPI demi melanggengkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga delapan tahun," kata mantan pengurus FPI itu kepada JPNN, Rabu (31/7).

Namun Mendagri Tjahjo Kumolo seusai bertemu Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (30/7), lebih dulu menegaskan tak ada unsur politik dalam penanganan SKT FPI karena urusan administrasi yang sama juga berlaku untuk semua ormas.

"Ormas di negara kita mencapai lebih dari 400 ribu. Baik itu ormas lewat SKT Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, atau akta notaris. Nah, yang lewat Kemendagri itu sedang kami telaah, terutama soal AD/ART, menerima Pancasila secara konsisten atau tidak," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Tjahjo melanjutkan, FPI sama seperti ormas lainnya yang punya hak untuk membentuk ormas, berhimpun, dan berpartai yang dilindungi Undang-Undang. Namun Tjahjo mengingatkan semua aturan kenegaraan harus diikuti dengan baik, termasuk rekam jejaknya harus diperiksa.

"Jadi tidak hanya FPI, tapi seluruh ormas yang ada ini. Termasuk juga kemarin dulu ada ormas yang dibubarkan karena kebijakan politik negara yang tidak diikuti," katanya.

Itu pula yang menjadi sikap Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika menegaskan bahwa SKT untuk FPI bisa saja tak diperpanjang apabila ormas tersebut tak sejalan dengan ideologi negara.

"Pak Jokowi hanya memberikan warning bahwa ideologi negara sudah final dan mengikat seluruh ormas yang ada. Silakan mau ormas keagamaan, ormas bersifat sosial, atau apapun, harus menerima ideologi negara secara konsisten, termasuk rekam jejak selama ini bagaimana," papar Tjahjo.

Ketika ditanyakan lebih lanjut soal rekam jejak FPI selama ini, Tjahjo mengelak dengan mengatakan belum bisa berkomentar karena harus dibahas bersama Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM.

Namun, Tjahjo menyatakan bahwa pemerintah terbuka untuk dikritik selama tidak memfitnah dan menghujat. Apakah itu artinya FPI punya rekam jejak memfitnah atau menghujat? "Itu kata Anda, ya," tutur Tjahjo kepada para jurnalis.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR