OBITUARIUM

Fuad Amin dan pejabat yang meninggal saat jalani hukuman

Terdakwa penerima suap kasus jual beli gas alam Bangkalan, Madura, Fuad Amin Imron, meninggalkan ruang sidang usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (15/10/2015)
Terdakwa penerima suap kasus jual beli gas alam Bangkalan, Madura, Fuad Amin Imron, meninggalkan ruang sidang usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (15/10/2015) | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Mantan Bupati Bangkalan, Madura, Jawa Timur, sekaligus eks Ketua DPRD Bangkalan periode 2014-2019, Fuad Amin Imron, mengembuskan napas terakhirnya pada Senin (16/9/2019), sekitar pukul 16.00 WIB.

Menurut pihak rumah sakit yang menjadi tempat perawatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo di Surabaya, Jawa Timur, Fuad diduga meninggal karena penyakit jantung.

"Benar dirawat di (ruang) Graha Amerta sejak tanggal 14 September 2019 pukul 16.05. Dugaan serangan jantung," kata Pesta Parulian, Humas RSUD Dr Soetomo, dalam CNN Indonesia.

Fuad merupakan politikus kawakan Indonesia. Dia pernah menjadi anggota DPR RI pada 1999-2004. Selanjutnya, ia menjadi Bupati Bangkalan sejak 2003 hingga 2012. Dua tahun berselang, giliran kursi Ketua DPRD Bangkalan ia duduki.

Namun, bukan dunia politik yang "membawa" namanya terkenal luas oleh masyarakat Indonesia. Namun, penangkapan oleh KPK pada akhir 2014 yang membuatnya jadi perbincangan publik.

Komisi antirasuah itu mencokok Fuad karena saat itu ia diduga menerima hadiah terkait jual-beli pasokan gas alam untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Gresik, Jawa Timur dan Gili Timur di Bangkalan, Madura.

Laku tersebut diamini oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Ia terbukti melanggar pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Palu majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhi hukuman delapan tahun penjara kepada mantu Wakil Presiden kesembilan RI, Hamzah Haz, tersebut. Putusan itu kemudian diperberat di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 13 tahun penjara.

Kasasi di tingkat Mahkamah Agung pada 2017 pun tak mengurangi hukuman Pengadilan Tinggi. Ia pun kemudian dijebloskan ke Lapas Sukamiskin, Jawa Barat, sebelum dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo.

Di tempat inilah kemudian Fuad harus menjalani hari-hari terakhir dalam hidupnya. Beberapa hari terakhir sebelum ajalnya, kondisi Fuad memang dalam kondisi buruk.

Menurut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Pargiyono, Fuad lebih dulu dirawat di RSUD Sidoarjo sebelum dibawa ke RSUD dr Soetomo.

"Karena penyakitnya perlu penanganan khusus, akhirnya Fuad Amin dirujuk ke RSU dr Soetomo Surabaya," ucap Pargiyo dalam Kompas.com.

Harta ratusan miliar

Aksi Fuad bukan hanya sekadar meminta "jatah preman" dari jual-beli pasokan gas alam di dua wilayah saja. Ia diketahui melakukan korupsi dan pencucian uang ratusan miliar rupiah.

Fuad juga mengutip 5 hingga 15 persen APBD yang mengucur ke tiap satuan dinas (SKPD). Pun, ia diketahui melakukan jual beli Surat Keterangan PNS dengan besaran antara Rp15 juta hingga Rp50 jutaan --tergantung posisi.

Dalam sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Tipikor, Fuad diketahui memiliki harta hingga Rp414 miliar. Harta tersebut terdiri mulai lebih dari 80 sertifikat tanah dan properti, belasan kendaraan, hingga puluhan rekening yang nominalnya mulai dari Rp73 juta hingga Rp15 miliar.

Dengan banyaknya harta tersebut, Fuad sempat menampik bahwa semua berasal dari hasil korupsi. Menurut Fuad, semua harta tersebut sebagian besar merupakan warisan keluarga.

Dia juga mengatakan, semua hartanya itu berasal dari bisnis besi bekas, kayu sengon hingga biro umrah. Namun, jaksa kepada KPK tidak percaya begitu saja dan meminta pembuktian dari Fuad.

Ternyata, Fuad tidak bisa membuktikan secara sah seluruh asal-usul hartanya. Inilah yang membuat MA tak mengabulkan kasasinya.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa H. Fuad Amin berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara," tulis putusan MA.

KPK pun bakal melelang sebagian aset milik Fuad, setidaknya ada 12 aset. Jika semua aset itu laris, nilainya paling sedikit Rp81,9 miliar.

Para koruptor yang meninggal saat menjalani hukuman

Fuad Amin hanya satu dari beberapa nama koruptor yang mengembuskan napas terakhirnya kala menjalani hukuman. Selain Fuad, ada nama lain yang mengalami nasib serupa. Berikut di antaranya.

1. Itoc Tochija

Itoc kala keluar dari gedung KPK setelah diperiksa soal suap pembangunan Pasar Atas Cimahi, Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/1/2017)
Itoc kala keluar dari gedung KPK setelah diperiksa soal suap pembangunan Pasar Atas Cimahi, Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/1/2017) | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Mantan Wali Kota Cimahi tersebut meninggal pada Sabtu (14/9). Menurut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat, Abdul Aris, karena keluhan sesak napas hebat. Ia kemudian dibawa ke RS Hermina Arcamanik, sebelum dipindah ke RSHS Bandung.

Itoc divonis tujuh tahun bui pada 2017 atas kasus korupsi Pasar Atas Cimahi. Ia kemudian menjalani masa pemidanaan di Lapas Sukamiskin.

Dalam masa pemidanaan itu, ia kembali didakwa korupsi Pasar Raya Cibereum (PRC). Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi menyebut perbuatan Itoc menyebabkan kerugian negara hingga Rp37 miliar lebih.

Belum usai menjalani pidana penjara, Kejari Cimahi kembali menjerat Itoc dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan APBD Kota Cimahi 2006-2007 terkait penyertaan modal. Kasus tersebut masih bergulir di Pengadilan Tipikor Bandung.

2. Sutan Bhatoegana

Sutan Bhatoegana kala menjalani sidang lanjutan kasus gratifikasi pembahasaan penetapan APBN-P 2013 Kementerian ESDM di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (23/3/2015).
Sutan Bhatoegana kala menjalani sidang lanjutan kasus gratifikasi pembahasaan penetapan APBN-P 2013 Kementerian ESDM di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (23/3/2015). | Fanny Octavianus /Antara Foto

Lelaki yang mempopulerkan istilah "ngeri-ngeri sedap" ini adalah terpidana korupsi APBN 2013 di Kementerian ESDM yang dihukum 12 tahun penjara. Awalnya mantan Ketua Komisi VII DPR itu dihukum 10 tahun penjara, tapi oleh MA diperberat menjadi 12 tahun penjara.

Dalam menjalani pidana di LP Sukamiskin, kesehatan Sutan menurun. Akhirnya ia meninggal pada Sabtu (19/11/2016). Ia meninggal dalam perawatan di Bogor Medical Center (BMC) pagi tadi pukul 08.00 WIB karena penyakit sirosis hati.

3. Romi Herton

Mantan Wali Kota Palembang, Romi Herton, meninggal dunia di RS Hermina Serpong setelah mengalami serangan jantung. Dia mengembuskan napas terakhir pada Kamis (28/9/2017) dini hari.

Romi menjabat Wakil Wali Kota Palembang mendampingi Wali Kota Palembang, Eddy Santana Putra pada periode 2009-2013. Ia lalu maju bersama pasangannya, Harnojoyo, pada bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2013-2018.

Namun, setelah duduk sebagai Wali Kota Palembang, Romi Herton, terpaksa harus menanggalkan jabatannya. Dia dinyatakan terbukti melakukan suap sengketa Pilkada 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar hingga membuatnya dipenjara.

Majelies Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta akhirnya menjatuhkan vonis enam tahun penjara terhadap Romi Herton pada 2015.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR