PENCEGAHAN KORUPSI

Gadai SK bisa jadi modus baru korupsi anggota dewan

Sejumlah mahasiswa berdemo saat pelantikan anggota DPRD Jawa Barat di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Senin (2/9/2019). Mereka meminta agar anggota DPRD periode 2019-2024 untuk bekerja secara profesional, berpihak kepada rakyat, serta menghindari praktik korupsi.
Sejumlah mahasiswa berdemo saat pelantikan anggota DPRD Jawa Barat di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Senin (2/9/2019). Mereka meminta agar anggota DPRD periode 2019-2024 untuk bekerja secara profesional, berpihak kepada rakyat, serta menghindari praktik korupsi. | Raisan Al Farisi /Antara Foto

Ini seperti menjadi fenomena baru dalam proses demokrasi di Indonesia. Belum juga seminggu dilantik, puluhan anggota DPRD di berbagai daerah menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka untuk kredit ke perbankan.

Setidaknya, 10 anggota DPRD Banten dan hampir setengah jumlah anggota DPRD Ciamis, Jawa Barat, melakukan itu. Demikian juga dengan sekitar 50 anggota dewan di DPRD Provinsi Jawa Timur.

Jumlah pinjaman itu bervariasi, antara Rp500 juta sampai Rp1 miliar. Pun dengan alasan mereka melakukan peminjaman bervariasi.

Ada yang untuk kebutuhan sekolah anak, perbaikan rumah, hingga utang kampanye maupun beralasan "dari pada nyuri uang negara". Hal itu diungkapkan Nanang Permana, Ketua Sementara DPRD Ciamis.

"Dari pada mencuri uang negara semasa jadi Anggota DPRD. Mungkin Anggota DPRD yang menggadaikan SK butuh uang membayar hutang setelah kampanye," kata Nanang dalam Okezone.com.

Apa pun alasannya, sebenarnya menggadaikan SK pengangkatan sebagai anggota dewan bukan hal yang haram, setidaknya tak ada peraturan yang melarang.

Masalahnya, aksi gadai SK tersebut berpotensi menjadi modus korupsi baru bagi anggota dewan. Itulah yang dikatakan peneliti dari lembaga nirlaba Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz.

Menurut Donal, praktik modus tersebut terjadi melalui skema pembayaran. Si anggota dewan sebagai peminjam, lantas cicilannya dibayar oleh pihak ketiga, dalam hal ini bisa siapa saja termasuk swasta.

"Nggak ada jaminan (tidak korupsi), justru bisa memicu korupsi modus baru dengan pembayaran cicilan dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan," kata Donal kepada detikcom.

Kecurigaan itu muncul, kata Donal, karena ia tidak percaya sepenuhnya para anggota dewan yang menggadaikan SK itu bakal membayar sendiri cicilannya. Jangan-jangan, curiganya, justru ini kesempatan mereka untuk bermain proyek dengan pihak ketiga.

"Apakah itu ketika menggadaikan SK memilih dari pada korupsi, tidak ada jaminan juga. Karena beberapa yang terjadi sangat mungkin juga pihak ketiga yang bayar cicilan dari yang dia pinjam ke bank," katanya.

"Terlihat tidak korupsi, tapi ada pihak ketiga yang membayarkan ini metode yang halus." Kalau sudah begini caranya, Donal mengatakan akan sulit bagi aparat penegak hukum untuk menelisik praktik korupsinya.

Sebelumnya, praktik ramai-ramai gadai SK ini sudah mendapat kritikan. Bahkan dari anggota DPR. Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Komisi II dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengatakan pimpinan partai harus mengontrol dan menjaga ekses dari fenomena ini.

"Khawatirnya gadai SK membuat banyak caleg berani untuk menerima uang yang tidak jelas," ucap Mardani.

Harus diakui, dalam rentang satu dekade terakhir, tindak pidana rasywah berdasarkan profesi, terbanyak dilakukan oleh anggota dewan. Setidaknya, dalam rentang 2004-2018, ada 247 anggota DPR/DPRD yang ketahuan melakukan korupsi.

Di tempat kedua diduduki oleh pihak swasta, dengan jumlah 238 orang. Data ini diambil Beritagar.id dari laporan tahunan KPK.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR