Gaduh pernyataan Jaksa Agung tentang OTT KPK bikin gaduh

Jaksa Agung Prasetyo (kiri) didampingi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah (kanan) menjawab pertanyaan anggota Komisi III dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).
Jaksa Agung Prasetyo (kiri) didampingi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah (kanan) menjawab pertanyaan anggota Komisi III dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).
© Puspa Perwitasari /Antara Foto

Gaduh dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya rusuh dan gempar karena perkelahian (percekcokan dan sebagainya). Gaduh juga dapat berarti ribut dan huru-hara.

Kata "gaduh" menjadi polemik ketika Jaksa Agung HM Prasetyo menilai, praktik pemberantasan korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menimbulkan kegaduhan. Prasetyo membuat pernyataan itu dalam dalam kerja di Komisi Hukum DPR, Senin (11/9/2017).

"Penindakan kasus korupsi dengan melakukan operasi tangkap tangan yang dilaksanakan di negara kita yang terasa gaduh dan ingar-bingar namun IPK indonesia dalam beberapa tahun ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, seharusnya pemberantasan korupsi dilakukan melalui penegakan hukum yang berbasis pencegahan seperti diterapkan Singapura dan Malaysia. Prasetyo mengatakan kedua negara itu mampu meningkatkan IPK secara signifikan.

Selain pemberantasan korupsi berbasis pencegahan, kata Prasetyo, IPK Singapura dan Malaysia bisa lebih tinggi karena fungsi penindakan dan penuntutan dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang berbeda.

Menurutnya, meskipun kedua negara tersebut memiliki lembaga khusus dalam pemberantasan korupsi tapi kewenangan penuntutan tetap berada di Kejaksaan.

Istilah gaduh yang dilontarkan Prasetyo itu malah memunculkan kegaduhan. Soal kewenangan penuntutan, ada anggapan bahwa Jaksa Agung ingin memangkas kewenangan KPK. Apalagi di tengah gencarnya wacana pelemahan lembaga anti rasuah ini.

Upaya pelemahan KPK menjadi sorotan ketika sejumlah anggota DPR mengagas Panitia Khusus Hak Angket KPK. Panitia khusus yang mengakhiri masa tugasnya pada 28 September 2017. Panitia ini telah merumuskan kesimpulan sementara yang secara umum memangkas kewenangan KPK.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo tak berkeinginan mengubah kewenangan KPK, termasuk penuntutan. "Presiden menyampaikan bahwa kita semua berkewajiban untuk menjaga KPK agar KPK tetap baik, kuat," kata Pramono melalui laman Sekretariat Kabinet.

Presiden Jokowi kembali menegaskan posisinya terhadap keberadaan KPK saat peresmian jalan tol Mojokerto-Jombang, Sabtu (9/9/2017) lalu. Kalau pun ada perubahan pada KPK, lebih bersifat manajerial dan administratif. "Saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," kata Jokowi.

Keinginan Presiden untuk memperkuat KPK itu seperti bertolak belakang dengan pandangan Jaksa Agung. Ketua Setara Institute Hendardi, mengatakan sikap Prasetyo akan berimplikasi pada posisi pemerintah yang akan dianggap sebagai upaya melemahkan KPK.

Hendardi mengatakan pernyataan Prasetyo lebih menyerupai pernyataan seorang politisi ketimbang pejabat pemerintahan. Untuk itu, Hendardi menyarankan agar Presiden mendisiplinkan Prasetyo untuk tidak berpolitik melalui Pansus Angket KPK.

Ihwal operasi yang membuat gaduh, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengatakan, kegaduhan tidak dapat menjadi ukuran penegakan hukum.

Ia mengatakan, bila sudah ada bukti maka penegak hukum harus bertindak dengan atau tanpa operasi tangkap tangan. "Masa iya kita membiarkan tindak pidana korupsi terjadi, padahal ada informasinya, ada orangnya," ujar Syarif. "Karena takut gaduh, kita enggak usah tangkap?"

Komentar Jaksa Agung terhadap lembaga lain pun dianggap tak patut. Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter menganggap Jaksa Agung lebih baik memperbaiki internal lembaganya.

Lola mempertanyakan sejauh apa kinerja kejaksaan dalam memberantas korupsi. Kejaksaan memiliki satuan tugas khusus yang tandem dengan KPK dalam penanganan perkara, namun tidak menonjol prestasinya.

Lola menduga Jaksa Agung merasa terganggu dengan OTT yang dilakukan KPK. Dalam operasi sebulan ini, ada jaksa yang terjaring tangkap tangan seperti kasus suap kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya dan penangkapan Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.