KETERTIBAN KOTA

Gaji buruh kebersihan tertunda, sampah menghiasi kota Kendari

Tumpukan sampah terlihat meluber hingga ke jalan di depan Rumah Sakit Aliyah, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (26/2/2018).
Tumpukan sampah terlihat meluber hingga ke jalan di depan Rumah Sakit Aliyah, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (26/2/2018). | La Ode Pandi Sartiman /Beritagar.id

Ada pemandangan tak biasa di sepanjang Jalan AH Nasution, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (26/2/2019). Lalat terlihat mengerumuni sebuah kantong kresek warna putih yang mengeluarkan bau tak sedap di depan rumah toko (ruko) di jalan Anduonohu-Kampus Baru Universitas Halu Oleo itu.

Sampah itu sengaja ditaruh di pinggir jalan. Biasanya, saban pagi dan sore buruh kebersihan datang mengambilnya. Namun kali ini, sampah itu dibiarkan begitu saja.

Selain di depan ruko, sampah juga terlihat tertumpuk di bak sampah hingga meluber ke jalan raya. Bahkan menurut penelusuran Beritagar.id pada Selasa (26/2), penumpukan sampah juga berada di sejumlah titik kota peraih penghargaan kebersihan Adipura Kencana, termasuk jalan protokol dan sejumlah perumahan.

Tumpukan sampah, misalnya, ada di depan Rumah Sakit Aliyah I di Jalan Bunggasi Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, kota Kendari. Lalu, di sekitar Pasar Lawata, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, juga demikian.

Sedahngkan di kawasan permukiman, tumpukan sampah hingga meluber di pinggir jalan ada di BTN Batumarupa, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia. Pemandangan tak sedap ini sudah terjadi selama satu pekan.

Tak ada buruh kebersihan yang terlihat. Hanya ada pemulung yang mengais sampah sesuai kebutuhannya.

"Sudah satu minggu lebih ini belum ada buruh (kebersihan) yang datang," kata Rahmat (35), salah seorang warga Kota Kendari, Selasa (26/2).

Umar (27), warga lainnya, mengaku, tumpukan sampah ini ikut mengganggu kenyamanan warga dan pengguna jalan. "Bau juga kalau kita lewat di situ," ujarnya menunjuk bak sampah di sekitar Rumah Sakit Aliyah Kota Kendari.

Penumpukkan sampah di Kota Kendari ini adalah buntut aksi mogok buruh kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari. Mereka mogok Selama sepekan lantaran belum menerima honor dalam dua bulan terakhir.

"Januari kemarin kita belum menerima honor," ungkap AF, salah seorang buruh kebersihan yang meminta namanya disembunyikan.

Selain tunggakan honor selama dua bulan, mereka juga menuntut kenaikan upah. Selama ini, setiap buruh kebersihan menerima upah Rp900 ribu per sebulan. Kini mereka minya kenaikan Rp100 ribu menjadi Rp1 juta per bulan.

"Kita tidak banyak mintanya. Minimal dikasih naik 100 ribu saja," timpal KM, buruh lain.

Dan menurut para buruh, permintaan ini sudah sesuai dengan janji Pemerintah Kota Kendari yang ingin menaikkan upah mereka hingga Rp1 juta per bulan.

Namun janji terkendala sejak kursi Wali Kota Kendara beralih dari Adriatma Dwi Putra (ADP) ke Sulkarnain Kadir. ADP dan ayahnya, Asrun, sekarang mendekam di penjara akibat kasus korupsi.

"Kita tidak minta banyak. Satu juta itu sudah lebih dari cukup buat menghidupi keluarga kami," tutur KM yang usianya sudah relatif tua.

Para buruh menilai honor Rp900 ribu per bulan tidak sebanding dengan beban kerja. Untuk menutupi biaya hidup sehari-hari, sebagian di antara mereka terpaksa bekerja sambilan menjadi tukang ojek atau berkebun. Mereka memang bukan pegawai negeri, tapi buruh kontrak.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Paminuddin mengakui adanya beberapa buruh yang mogok karena upahnya belum dibayarkan. Paminuddin pun mengakui kesalahan atas keterlambatan pencairan upah tersebut.

"Saya yang salah. Saya mohon maaf kepada seluruh warga dan staf saya," ungkapnya.

Paminuddin berdalih terkendala prosedur administrasi yang harus dilengkapi. Kendala berhubungan dengan sistem keuangan nontunai.

Ia mengatakan nomor rekening yang disetor para buruh biasanya tidak jelas. Sehingga jika ada salah angka pada satu nomor rekening, dana tak bisa ditransfer oleh bank.

Sementara soal tuntutan kenaikan upah, menurut Paminuddin, sumber tidak datang dari para buruh yang saat ini jumlahnya mencapai 600 orang. "Itu orang dari luar," katanya.

Paminuddin pun tak keberatan dengan tuntutan naik gaji. Namun, alokasi kenaikan anggaran perlu dibahas bersama DPRD dan Pemkot Kendari.

"Kita usahakan ini sudah selesai. Sebelum 5 Maret, seluruh gaji mereka lunas," katanya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR