KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gaji kepala desa 20 persen lebih besar dari PNS golongan IIA

Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2019 di Jakarta, Rabu (20/2/2019). Presiden memerintahkan agar dana desa digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di desa.
Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2019 di Jakarta, Rabu (20/2/2019). Presiden memerintahkan agar dana desa digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di desa. | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberi angin segar kepada para kepala desa di seluruh Indonesia dengan menaikkan gaji menjadi Rp2.426.640 per bulan. Angka tersebut 20 persen lebih tinggi dibandingkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA, yang mencapai Rp2.022.300.

Angin segar itu tertuang dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diteken Jokowi pada 28 Februari lalu.

Jokowi menandatangani PP11/2019 ini untuk mewujudkan janji kenaikan gaji yang diumbar saat menemui ribuan perangkat desa di Senayan, Jakarta Selatan (7/1).

Pemerintah berharap, kenaikan gaji itu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan kepala dan para perangkat desa. "Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)," bunyi Pasal 81 ayat (1) dalam PP 11/2019, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI (Setkab), Senin (11/3).

Selain menaikkan gaji kepala desa, pemerintah juga menambah gaji sekretaris desa menjadi paling sedikit Rp2.224.420 per bulan.

Sedangkan besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya ditetapkan paling sedikit Rp2.022.200 atau setara dengan gaji pokok PNS golongan ruang IIA.

Sebagai pembanding, dalam PP43/2014, gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya diatur berdasarkan besaran ADD. Untuk desa yang ADD-nya kurang dari Rp500 juta digunakan maksimal 60 persen untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Untuk ADD yang mencapai nilai Rp500 juta hingga Rp700 juta, porsi yang dapat digunakan untuk penghasilan tetap perangkat desa adalah 50 persen. Namun, untuk ADD yang jumlahnya lebih dari Rp900 juta, porsinya hanya 30 persen yang bisa digunakan untuk penghasilan tetap aparat desa.

Dalam beleid pendahulu juga diatur penghasilan tetap kepala desa ditetapkan oleh bupati dan walikota. Besaran penghasilan tetap sekretaris Desa minimal 70 persen dari gaji kepala Desa per bulan. Sementara, gaji perangkat desa selain sekretaris desa minimal 50 persen dari penghasilan tetap kepala desa.

Realisasi kenaikan gaji ini lebih besar dari yang direncanakan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Eko Putro, dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo beberapa waktu lalu.

Sri Mulyani menjelaskan, gaji perangkat desa itu akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun, hal tersebut tidak akan mengganggu pembangunan desa, sebab prioritas APBDes tetap diperuntukkan buat pembangunan.

"Sebagian besar 70 persen tetap dipakai untuk pembangunan daerah," kata Sri Mulyani, seperti dinukil financedetik.

Merujuk Kementerian Keuangan, anggaran ADD diprioritaskan untuk operasional perkantoran seperti pemenuhan sarana dan prasarana kantor serta gaji perangkat desa. Sementara DD untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tingkatkan akuntabilitas perangkat desa

Kenaikan gaji kepala dan para perangkat desa ini perlu diimbangi dengan peningkatan akuntabilitas mereka, mengingat fakta mengenai kasus rasuah di tingkat desa masih kerap terjadi. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), kepala desa menjadi bagian dari pelaku terbesar dalam kasus penyelewengan anggaran desa.

Bahkan, sektor pemerintahan dan infrastruktur menjadi ladang basah korupsi ADD dan DD dalam satu dekade terakhir. Hal itu terjadi lantaran minimnya pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program di desa.

Penguatan ekonomi desa dan pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Tahun 2019, anggaran Dana Desa mencapai Rp70 triliun atau meningkat 16,67 persen dari tahun sebelumnya.

Sejak 2015, anggaran DD berasal dari APBN, sementara ADD bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah nilai sebesar 10 persen dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Keduanya merupakan sumber pendapatan asli desa.

Kedua postur anggaran tersebut rawan dikorupsi perangkat desa atau pihak swasta. Merujuk salinan putusan Mahkamah Agung (MA) berkekuatan hukum tetap yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, sejak 2006 hingga 2017 terdapat 115 kasus dengan 122 terdakwa korupsi dana desa yang menyebabkan kerugian negara Rp20,16 miliar. Dalam rentang 10 tahun, rasuah paling banyak pada 2009, mencapai 21 kasus.

Kepala desa kerap menjadi aktor rasuah yang paling banyak dibandingkan perangkat desa lainnya atau pihak rekanan.

“Kekuasaan kepala desa sangat besar dalam pengelolaan dana desa, jadi mekanisme (penggunaannya) harus terbuka. Selama ini tidak terbuka karena takut ketahuan,” ujar Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi kepadaBeritagar.id.

Dari 122 terdakwa, 78,7 persen merupakan kepala desa, disusul dengan bendahara desa (8,2 persen), staf desa lainnya (4,9 persen), dan lainnya (8,2 persen).

Peneliti ICW, Egi Primayogha menandaskan, dalam Laporan ICW terungkap bahwa minimnya pengawasan dan pelibatan masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan dana desa mendorong terjadinya korupsi.

“Dari proses perencanaan, kemudian saat pengadaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus diperbaiki. Pengawasan terhadap proses-proses tersebut di desa selama ini lemah,” ujar Egi.

Dia berpendapat lembaga seperti BPD belum bisa menjalankan tugasnya untuk mengawasi anggaran desa. Bahkan di sejumlah kasus, pelaku korupsi adalah BPD sendiri atau bersama dengan kepala desa.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR