Gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sorotan

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief (keenam kiri) berfoto dengan sejumlah mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY) saat acara Deklarasi Pancasila bertajuk "Bersatu, Berbagi dan Berprestasi" di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Senin (21/5/2018).
Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief (keenam kiri) berfoto dengan sejumlah mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY) saat acara Deklarasi Pancasila bertajuk "Bersatu, Berbagi dan Berprestasi" di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Senin (21/5/2018). | Andreas Fitri Atmoko /Antara Foto

Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dalam Perpres yang diteken Jokowi pada 23 Mei itu, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan Rp112.548.000 per bulan.

Dikutip dari Perpres 42/2018, hak keuangan dibagi berdasarkan kelompok jabatan. Di bawah Dewan Pengarah, ada jajaran Anggota Dewan Pengarah yang masing-masing mendapatkan Rp100.811.000 per bulan.

Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp76.500.000 dan Wakil Kepala BPIP Rp63.750.000, Deputi Rp51.000.000, dan Staf Khusus Rp36.500.000.

BPIP adalah badan baru yang didirikan di era Jokowi lewat Perpres Nomor 7 Tahun 2018. Salah satu tugasnya sebagaimana dikutip dari Perpres itu, yakni membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Awalnya, pada Mei 2017 lalu, Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pada Februari 2018, Jokowi meningkat statusnya menjadi Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP).

Kabar gaji pimpinan BPIP itu pun disambar Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Lewat akun terverifikasi di Twitter, politikus Partai Gerindra itu menilai penerbitan Perpres adalah langkah pemborosan Istana karena menggaji dewan pengarah BPIP hingga lebih dari Rp100 juta.

Fadli menuliskan, tidak sepantasnya lembaga nonstruktural seperti BPIP diberi standar gaji mirip BUMN, yang melebihi standar gaji di lembaga-lembaga tinggi kenegaraan.

"Perpres itu menunjukkan betapa borosnya pihak Istana dalam mengelola anggaran, sekaligus membuktikan inkonsistensi mereka terhadap agenda reformasi birokrasi yang selama ini selalu didengung-dengungkan," kata Fadli, Senin (28/5/2018).

Sorotan juga muncul dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Dikutip Detikcom, Ketua MAKI, Boyamin Saiman mengatakan akan mengambil langkah hukum dengan menggugat Perpres Nomor 42/2018 itu ke Mahkamah Agung (MA).

Menurut MAKI, Ketua Dewan Pengarah BPIP dan anggota murni memberikan pemikiran dan tenaganya tanpa mengharapkan imbalan. Oleh sebab itu, MAKI heran dengan langkah Presiden Joko Widodo yang memberikan gaji bulanan.

Boyamin mengatakan, gaji itu membuat pengabdian pucuk pimpinan BPIP menjadi jelek di mata publik. Untuk sekelas Dewan Pengarah, cukup diberikan fasilitas penunjang seperti honor rapat atau akomodasi bila kunjungan ke daerah.

Adapun untuk pejabat fungsional BPIP, masih bisa mendapatkan gaji karena menjalankan tugas operasional kantor sehari-hari, tapi tetap dengan pertimbangan matang.

"Kami yakin para pengarah termasuk Ibu Mega tidak akan pernah mau menerima gaji tersebut," ujar Boyamin. "Kami yakin beliau-beliau hanya untuk mengabdi kepada negara. Jadi mohon jangan dibuat seakan-akan beliau-beliau punya pamrih gaji."

Ihwal pengabdian itu disebutkan akun @mohmahfudmd yang diyakini milik Anggota Dewan Pengarah BPIP, Mahfud MD. Selama setahun di BPIP sampai sekarang, Mahfud mengatakan tidak pernah menerima gaji dan tidak pernah mengurusnya.

"Malah kami rikuh untuk membicarakan itu, bahkan di internal kami sendiri. Mengapa? Karena pejuang ideologi Pancasila itu harus berakhlak, tak boleh rakus atau melahap uang secara tak wajar," tulis Mahfud.

Dalam beberapa rapat BPIP, Mahfud mengatakan bahwa Megawati dan Tri Sutrisno sering berpesan tentang posisi BPIP yang menyandang ideologi Pancasila. "Jangan sampai ada kasus atau kesan kita ini makan uang negara. Apalagi sampai dipanggil oleh KPK. Itu komitmen. Kami tidak pernah menanyakan gaji," ujar Mahfud.

Peraturan presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Peraturan presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). | /setkab

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan Megawati Soekarnoputri belum digaji semenjak menjadi ketua Dewan Pengarah BPIP pada Juni 2017.

"Jadi proses semenjak diumumkan Juni 2017 sampai sekarang belum ada pembayaran, mereka sudah bekerja hampir setahun belum ada gaji, tunjangan, bahkan anggaran untuk operasi pun tidak ada," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, hak keuangan tersebut tidak seluruhnya merupakan gaji. Angka itu juga terdiri dari tunjangan, asuransi, dan sisanya yang paling besar adalah untuk kegiatan operasional.

Hak keuangan dari segi gaji pokok, kata Sri Mulyani, sama dengan pejabat negara yang lain, yaitu hanya Rp5 juta dan tunjangan jabatan Rp13 juta. Sisanya dukungan terhadap kegiatan seperti biaya untuk transportasi, pertemuan komunikasi, dan lain-lain.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR