KARHUTLA

Denda kebakaran Rp3,15 T baru dibayar Rp78 M

Warga berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di desa Pulau Semambu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Selasa (6/8/2019).  Hukuman denda dari para pelaku pembakar hutan ini baru dibayar 2,4 persen.
Warga berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di desa Pulau Semambu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Selasa (6/8/2019). Hukuman denda dari para pelaku pembakar hutan ini baru dibayar 2,4 persen. | Ahmad Rizki Prabu /Antara Foto

Sanksi denda 9 kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebesar Rp3,15 triliun, ternyata baru dibayar Rp78 miliar. Porsi pembayaran ini hanya sebesar 2,4 persen.

Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani menyebutkan, eksekusi dengan total nilai pengembalian negara Rp3,15 triliun sedang berlangsung. "Pemerintah saat ini sedang melakukan eksekusi terhadap putusan-putusan yang sudah inkracht, dengan nilai Rp3,15 triliun, dari 9 gugatan perdata," kata Rasio dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Kantor KLHK, Selasa (1/10/2019), seperti dinukil dari Kompas.com.

Pemerintah akan mulai mengeksekusi sanksi ini di pengadilan negeri di daerah setempat. Salah satunya, eksekusi sebesar Rp365 miliar akan dilakukan di Pengadilan Negeri Nagan Raya di Aceh pasca terjadi karhutla di salah satu perusahaan di sana.

Kementerian juga menyurati banyak pengadilan negeri untuk segera memanggil pihak-pihak yang memiliki masalah dengan karhutla. "Jadi pemerintah akan mengejar terus para pelaku karhutla, termasuk proses eksekusi yang kami percepat. Penegakan hukum pidananya kami intensifkan, sanksi administrasi kami pertegas," terang dia.

Adapun ke-9 perusahaan yang sedang dalam proses eksekusi tersebut di Aceh (PT Kallista Alam di Nagan Raya dan PT Surya Panen Subur di Nagan Raya). Di Riau, PT Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir. Dua perusahaan di Sumatera Selatan adalah PT Waringin Agro Jaya di Ogan Komering Ilir, PT Waimusi Agroindah di Ogan Komering Ilir, dan PT Bumi Mekar Hijau.

Di Riau ada PT Nasional Sago Prima. PT Ricky Kurniawan Kertapersada di Jambi, juga harus bayar denda. Sedangkan di Kalimantan Selatan, ada PT Palmina Utama di Banjar.

Potensi pendapatan negara ini sebenarnya lebih besar berkali lipat. Pada November 2016, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi KLHK melawan PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL) dengan denda Rp16,24 triliun.

Denda ini terdiri dari Rp12,167 triliun karena perusakan lingkungan hidup di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman (IUPHHK-HT) seluas 5.590 hektare. PT MPL juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp4,076 triliun karena merusak lingkungan di luar izin area, seluas 1.873 hektare. Pembalakan itu terjadi sepanjang 2004, 2005, dan 2006. Hingga September tahun lalu, denda ini tak kunjung dibayar.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR