PEMILU 2019

Gaung Pemilu Legislatif tergerus kampanye calon presiden

Warga melintas di dekat spanduk kampanye Pemilu Bersih di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (9/3/2019). Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019 yang diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang bersih dan jujur.
Warga melintas di dekat spanduk kampanye Pemilu Bersih di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (9/3/2019). Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019 yang diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang bersih dan jujur. | Yusran Uccang /Antara Foto

Selain Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilu 2019 pada 17 April nanti juga akan memilih orang-orang yang akan mewakili rakyat di empat lembaga legislatif: DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten. Namun, tak bisa dimungkiri, gaung Pilpres jauh lebih terdengar dibandingkan Pemilihan Legislatif (Pileg).

Hasil survei lembaga riset dan konsultan politik, Charta Politika, membuktikannya. Sekitar 72,3 persen pemilih yang mengikuti survei menyatakan bakal mendahulukan mencoblos pasangan capres dan cawapres saat masuk ke bilik suara, baru kemudian memikirkan siapa calon anggota legislatif yang akan mereka pilih.

"Kami kumpulkan data dalam survei preferensi politik masyarakat yang dilakukan sejak 22 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019," ungkap Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, kepada Beritagar.id, Sabtu (16/3/2019) sore.

Gaung kampanye para caleg di media sosial, media arus utama, dan di tengah-tengah masyarakat memang nyaris tak terdengar. Hal itu diamini oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini.

Kepada Bisnis.com, Titi menyatakan tenggelamnya Pileg oleh hiruk-pikuk Pilpres sudah diduganya sejak awal. Bahkan para caleg pun menurutnya bersikap pragmatis dengan lebih memikirkan strategi pemenangan Pilpres, ketimbang mengampanyekan diri sendiri untuk Pileg.

"Dugaan saya mereka [para Caleg] akan pragmatis, mengejar kampanye di ujung akhir masa kampanye dengan tujuan menjaga ingatan pemilih," jelasnya.

Kondisi seperti ini membuat Titi khawatir politik uang atau transaksional bakal menjadi andalan para Pileg karena mereka harus membantu partai mencapai ambang batas parlemen sebesar 4 persen untuk dapat ikut pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga akan mendahulukan penghitungan hasil suara Pilpres. Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, hasil suara Pilpres akan dihitung paling pertama, baru kemudian suara Pemilihan Legislatif (Pileg).

"Di dalam draft kami kan sudah disusun, nanti kami akan hitung pemilu presiden dulu, (lalu), DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota," kata Arief, (9/1).

Alasannya, menurut Arief, urutan ini berkaitan dengan hal-hal teknis. Misalnya, hasil suara Pilpres dinilai lebih mudah karena hanya menyangkut dua pasang calon presiden dan wakil presiden saja. Berbeda dengan penghitungan suara untuk DPR yang lebih rumit. Selain itu, ia melanjutkan, Pilpres juga menyita begitu banyak perhatian publik.

Partisipasi Pemilu Legislatif (Pileg) di Indonesia cenderung menurun sejak 1999. Pada 2014, hanya 75,11 persen dari total DPT yang mencoblos. Sementara itu, rata-rata partisipasi Pileg tertinggi pada 1971, sebanyak 94,02 persen dari total DPT.

Sedangkan Pilpres, cenderung fluktuatif. Sempat menurun pada 2004, kemudian kembali meningkat menjadi 71,91 persen pada 2009. Partisipasi pemilu dilihat dari perbandingan jumlah orang yang mencoblos dengan DPT.

Jumlah pemilih dalam DPT pada Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 sebanyak 187 juta orang. Perincian jumlah pemilih itu tersebar di dalam negeri sebanyak 185.732.093 orang. Jumlah ini berdasar rekapitulasi dari 805.075 Tempat Pemilihan Suara (TPS), 83.370 desa, 7.201 kecamatan, 514 Kota, dan 34 provinsi.

Sedangkan di luar negeri, ada 2.049.791 pemilih yang dihitung dari dari 130 kantor perwakilan negara Indonesia di berbagai negara. Sebanyak 517.128 pemilih akan dilayani di 620 TPS, dan 1.501 pemilih dilayani oleh kotak suara keliling. Paling banyak dilayani dengan layanan pos, 723.701 pemilih.

Kenali para calon wakil rakyat

Sebelum memilih, para pemegang hak suara tentunya mesti lebih mengenal calon-calon anggota legislatif yang akan mewakili daerah mereka, sehingga tak asal coblos.

Pada Pileg 2019, berdasarkan data KPU, ada 7.985 caleg dari 16 partai politik yang bakal bertarung memperebutkan kursi di Senayan, KPU menjaring 7.985 caleg. Profil para calon tersebut bisa diakses lewat Daftar Calon Tetap Pemilihan Anggota Legislatif 2019 di laman resmi KPU.

Selain situs resmi KPU, beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga meluncurkan situs web yang bisa diakses para pemilih untuk mencermati rekam jejak dan perjalanan karier para caleg, seperti rekamjejak.net, pintarmemilih.id, dan jariungu.com.

"Dengan portal ini, diharapkan pemilih tidak asal pilih, demi terciptanya lembaga legislatif yang jauh lebih baik dari sebelumnya," kata Almas Sjafrina, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam CNN Indonesia.

Beberapa caleg dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) lantaran terbukti melanggar pidana Pemilu. Bahkan, ada juga 72 caleg dan 9 orang calon anggota DPD mantan napi korupsi. Jika dirinci, 23 orang caleg DPRD provinsi, dan 49 orang caleg DPRD kabupaten/kota.

Dari data tersebut tercatat Partai Hanura menjadi parpol dengan jumlah caleg mantan koruptor terbanyak, yakni 11 orang. Disusul Partai Golkar dan Partai Demokrat dengan masing-masing 10 orang.

Kemudian ada Partai Berkarya dengan 7 orang, Partai Gerindra 6 orang, PAN 6 orang, Partai Perindo 4 orang, PKPI 4 orang, PBB 3 orang, dan PPP 3 orang. Lalu ada PKB 2 orang, PDIP 2 orang, Partai Garuda 2 orang, PKS 2 orang.

"Maka, secara total ada 81 mantan narapidana kasus korupsi dalam DCT Pemilu 2019. Terdiri dari sembilan calon anggota DPD dan 72 caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota," sebut Ketua KPU, Arief Budiman.

Merujuk kepada Berkas Beritagar.id, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat kasasi atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung, terdapat 351 anggota DPR/DPRD yang menjadi terpidana korupsi hingga 2018.

Itu bukanlah jumlah keseluruhan, karena dokumen putusan belum seluruhnya tersedia di situs MA. Bagaimanapun, korupsi bukanlah kejahatan biasa yang bisa dicegah dengan cara biasa.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR