GEGER HOAKS

Gerakan suluh kebangsaan muncul di tengah potensi perpecahan

Ketua KPU Arief Budiman (kiri) berbincang bersama Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan (tengah) dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kanan) di Gedung KPU, Jakarta, Senin (3/12/2018).
Ketua KPU Arief Budiman (kiri) berbincang bersama Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan (tengah) dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kanan) di Gedung KPU, Jakarta, Senin (3/12/2018). | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Sejumlah tokoh nasional mencetuskan "Gerakan Suluh Kebangsaan" karena keprihatinan dengan maraknya potensi perpecahan dari komponen bangsa. Gerakan ini diawali dari Yogyakarta dan akan diperluas ke berbagai daerah di Indonesia untuk menggelar forum-forum kebangsaan.

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD, mengatakan, gerakan suluh kebangsaan bertujuan untuk menyebarkan optimisme ke masyarakat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan bahwa gerakan ini berupaya menjadikan keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai kekuatan bangsa, bukan pemecah belah masyarakat.

Gerakan Suluh Bangsa mendapat dukungan dari Sri Sultan HB X, Buya Syafii Maarif, KH Mustofa Bisri, Habib Lutfi, Shinta Nuriyah, Romo Magnis Suseno, Prof Komarudin Hidayat, Prof John Titaley, Garin Nugroho, Rikard Bangun, Siti Nuraini Dzuhayatin, Innayah Wahid, Ari Kriting dan Savic Ali.

"Saya diminta memimpin gerakan suluh kebangsaan ini, dan untuk sementara saya bersedia menjadi ketuanya agar mulai dulu," kata Mahfud MD, dilansir Kompas.com, Kamis (9/1/2019).

Menurut Mahfud, gerakan suluh kebangsaan bakal menggelar berbagai macam kegiatan seperti sarasehan, dialog kebangsaan, hingga jelajah kebangsaan.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini menambahkan gerakan suluh kebangsaan diharapkan memperkuat rasa nasionalisme, memperkokoh persatuan dan kesatuan demi kejayaan Indonesia.

Mulai 23 Januari, Mahfud mengatakan gerakan ini akan melakukan jelajah kebangsaan melalui kereta api. Nantinya, tokoh dalam gerakan suluh kebangsaan akan berhenti di setiap stasiun dan mengajak tokoh-tokoh lokal diskusi bicara tentang kebangsaan.

Mahfud mengatakan pada sarasehan Rabu (9/1/2019) di Yogyakarta, gerakan suluh kebangsaan telah menyusun kesimpulan untuk didiskusikan lebih lanjut pada saresehan berikutnya.

"Sudah dirumuskan agar bagaimana optimisme di masyarakat itu akan menjadi kenyataan, sedangkan pesimisme tidak akan menjadi kenyataan," kata Mahfud melalui RRI.

Mahfud mengatakan, tujuan gerakan ini menyebarkan optimisme ke masyarakat. Gerakan bersama itu lebih mengedepankan dialog, menjunjung tinggi kebersamaan dan menghargai kebinekaan dalam bingkai NKRI.

Mahfud MD menuturkan, dalam satu dua tahun terakhir muncul gejala perpecahan, saling serang, dan politik identitas yang sangat mengkhawatirkan.

Merebaknya isu-isu tersebut semakin mengkhawatirkan karena muncul bersamaan dengan agenda konstitusional, yakni pemilu. Kondisi yang kian meruncing itu diperparah dengan kian menjamurnya berita-berita hoaks.

Pemilu dan Pilpres 2019 memang masih dibayang-bayangi penyebaran hoaks alias kabar sesat. Pada September 2018, KPU menggelar deklarasi pemilu damai, Pemilu tanpa hoaks dengan partai politik para peserta Pemilu. Baru dua pekan berlalu, hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet mulai merebak.

Geger hoaks kembali muncul pada awal 2019 ini lewat tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos. Polisi telah menangkap Ketua Umum Dewan Koalisi Relawan Nasional (Kornas) Prabowo Presiden, BBP atas dugaan pembuatan rekaman suara hoaks tujuh kontainer berisi surat suara itu.

Tak hanya di dunia politik, kabar sesat pun merambah ke berbagai sektor termasuk bencana alam. Bencana gempa dan tsunami di Palu serta tsunami di Selat Sunda diwarnai kabar sesat sehingga sempat membuat panik warga di lokasi bencana.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, menjelaskan usia bangsa Indonesia sejatinya masih muda. Namun di usianya yang muda ini, bangsa Indonesia justru diterpa berbagi macam hoaks di era informasi ini.

"Oleh sebab itu menurut saya orang-orang yang waras jangan diam," kata Buya dilansir Detikcom. "Medsos itu dikuasai oleh orang-orang enggak waras."

Masyarakat sebenarnya sudah muak pada peredaran hoaks. Sikap masyarakat itu terlihat dari hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Sebanyak 75 persen responden menyatakan khawatir dengan penyebaran hoaks. Dari responden yang menyatakan kekhawatirannya itu, 74,5 persen ingin media sosial dibersihkan dari peredaran hoaks.

Survei ini digalang pada 10 hingga 19 Oktober 2018. Jumlah responden mencapai 1.200 orang dengan teknik wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan margin of error mencapai 2,8 persen.

Survei dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia dan dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan wawancara mendalam.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR