ANALISIS POLITIK

Gerindra dan Demokrat merapat, Neo Orde Baru makin dekat

Ilustrasi: Jokowi, Prabowo dan SBY membangun mayoritarian.
Ilustrasi: Jokowi, Prabowo dan SBY membangun mayoritarian. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Menjelang pelantikan Joko "Jokowi" Widodo sebagai presiden untuk periode ke-2, manuver politik semakin dinamis. Arahnya satu: menuju koalisi sangat besar berbaris di belakang Jokowi.

Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Jansen Sitindaon, menyatakan PD siap merapat ke koalisi pendukung Jokowi, tanpa meminta jatah kursi di kabinet. Ia mengklaim Jokowi sudah mengenal PD lengkap dengan kemampuan kadernya. Artinya bila kader PD diminta untuk mengisi kabinet, PD akan memberikannya.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengakui partainya memasukkan tiga nama untuk posisi kabinet. Belakangan pernyataan Arief itu dikoreksi Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani.

Gerindra, menurut Muzani, tidak memasukkan tiga nama, tapi menyampaikan paper kepada Jokowi berisi konsep tentang tiga hal: swasembada pangan, energi, dan air. Konsep itu, adalah buah dari pertemuan ‘rekonsiliasi’ Jokowi-Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Saat itu antara Jokowi dan Prabowo ada pembicaraan menyangkut kabinet. Dari situlah konsep disodorkan. Bila konsep itu diterima, konsekuensinya menyangkut orang yang akan melaksanakannya. Nah bila itu terjadi, maka Gerindra akan bicara portofolio kader yang layak.

Katakanlah dengan berbagai dinamika politik yang terjadi di dalam koalisi parpol pendukung Jokowi yang ada saat ini, Demokrat dan Gerindra diterima masuk dalam barisannya, maka Koalisi Indonesia Kerja, akan menjadi ekstra kuat.

Bila dihitung, koalisi tersebut akan mempunyai kekuatan 84,93 persen suara di parlemen dari 7 parpol pendukung. Hanya tersisa PKS dan PAN, yang berada di luar pemerintahan.

Orde Baru dan Neo Orde Baru

Dengan kekuatan tersebut koalisi di belakang Jokowi, mengingatkan pada kekuatan Orde Baru di mana Golkar menjadi mayoritarian, yang menopang keperkasaan pemerintahan Soeharto saat itu.

Tak ada satu pun regulasi yang terganjal di parlemen. Kekuatan penyeimbang--karena di sistem presidensial tak dikenal istilah oposisi--yang dimiliki PDI dan PPP saat itu, ibarat hanya selilit di gigi demokrasi. Keduanya hanya ngeselin menempel di sela gigi, tapi sama sekali tak memengaruhi kerja gigi legislatif untuk mengunyah semua pesanan eksekutif.

Nah saat ini, posisi PDI dan PPP--di masa Orde Baru--akan disandang oleh PKS dan PAN. Keduanya bisa jadi hanya sebagai pelengkap penderita di parlemen, bila koalisi besar pendukung Jokowi terjebak pada perangkap mayoritarianisme.

Mayoritarian ini bisa memaksakan kehendak dalam tugas legislatif, terutama dalam legislasi dan penganggaran, tanpa hambatan berarti dari kekuatan di luar pemerintahan. Bila itu terjadi maka Neo Orde Baru sesungguhnya sudah di depan mata.

Jika Orde Baru membangun mayoritarian dengan paksaan, maka Neo Orde Baru lebih maju selangkah, yaitu membangun mayoritarian secara transaksional. Namun hasil akhirnya serupa oligarki.

Oligarki mayoritarian

Ada banyak agenda dalam pemerintahan Jokowi jilid 2 yang bersinggungan dengan kerja legislatif. Misalnya, merevisi UUD 1945 yang rencananya hanya sebatas untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Oligarki mayoritarian sangat mungkin terlarut membuka revisi lebih dari sekadar GBHN, tanpa rem yang berarti dari kekuatan politik penyeimbang. Bisa saja revisi sampai pada pemilihan presiden oleh MPR, masa jabatan presiden tak lagi dua kali dan sebagainya.

Begitu pun rencana untuk merevisi 74 Undang-undang yang dinilai tidak ramah terhadap investasi. Dengan kekuatan besar di parlemen, sudah barang tentu akan sangat mudah untuk melaksanakan revisi.

Namun harus diingat mayoritas parlemen tidak seharusnya menghamba pada kepentingan dunia usaha dalam melakukan revisi UU tersebut. Apa lagi sampai menegasikan kepentingan rakyat.

Memang tidak ada aturan yang dilanggar, ketika koalisi pendukung Jokowi membangun kekuatan besar di parlemen. Demokrasi membuka ruang untuk itu.

Namun memanfaatkan ruang demokrasi untuk membangun kekuatan politik besar dengan produk akhirnya sekadar menguatkan oligarki, sejatinya kekuatan tersebut tengah membunuh demokrasi dengan cara demokratis.

Kemunduran demokrasi

Apapun untuk membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik, di parlemen dibutuhkan kekuatan penyeimbang yang memadai. Tanpa itu, demokrasi Indonesia akan mundur kembali.

Saat ini saja, sesungguhnya demokrasi di Indonesia belum bisa dikatakan bagus. Sekadar catatan, pada 2018 indeks demokrasi Indonesia menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) berada skor 72,39 meningkat hanya 0,28 dari 2017. Semakin tinggi skor, indeks demokrasi akan sakin baik.

Sementara Freedom House di tahun yang sama, memasukkan Indonesia pada kategori ‘bebas sebagian’ alias partly free. Skornya 64 dari 195 negara yang disurvei, dengan kata lain masuk kategori sedang. Indeks demokrasi terbaik skornya 100.

Sedang indeks demokrasi dari The Economic Intelligent Unit 2018, memasukkan Indonesia dalam kategori negara demokrasi tidak sempurna. Nilainya 6,39, unggul 1 angka dari Singapura, namun tertinggal Filipina yang nilainya 6,71 dan Malaysia 6,88.

Dari ketiga survei tersebut ada kemiripan dalam indikator pengukuran, yaitu budaya politik, keberagaman, kebebasan sipil, dan kemerdekaan media.

Saat ini sesungguhnya masih ada peluang di parlemen untuk menjaga keseimbangan kekuatan agar lembaga itu tidak terkooptasi koalisi pendukung pemerintah. Dengan begitu, kontrol terhadap eksekutif relatif bisa berjalan lebih baik dan demokrasi pun berjalan maju.

Sayangnya yang bisa mengambil peluang itu bukan rakyat, melainkan partai politik. Bila mayoritas parpol memang ingin bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah, ya apa boleh buat, Neo Orde Baru, sebentar lagi bakal terwujud.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR