TRANSPORTASI UMUM

Giliran sopir transportasi berbasis daring minta keadilan

Ribuan pengemudi ojek berbasis aplikasi daring yang tergabung dalam Gerakan Bersama seluruh Driver Online (GERAM Online) melakukan aksi damai di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (16/10/2017).
Ribuan pengemudi ojek berbasis aplikasi daring yang tergabung dalam Gerakan Bersama seluruh Driver Online (GERAM Online) melakukan aksi damai di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (16/10/2017). | M. Agung Rajasa /Antara Foto

Polemik angkutan tranportasi umum di Jawa Barat secara umum dan Bandung secara khusus kian berlarut. Pekan lalu (10/10/2017), armada angkutan umum reguler di Bandung mogok beroperasi sebagai penolakan terhadap armada berbasis daring.

Sementara kemarin, Senin (16/10), berganti para awak transportasi berbasis daring yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate, kantor Gubernur Jawa Barat. Mereka melakukan unjuk rasa damai dan doa bersama.

Soal tuntutan, seperti dilansir detikcom, para awak transportasi berbasis daring dari layanan Grab, Go-Jek, dan Uber ini hanya ingin damai tanpa gesekan dengan para koleganya dari angkutan umum reguler.

"...sama-sama cari makan," ujar Azan (47), ayah empat anak, soal tujuan unjuk rasa.

Mereka juga meminta tidak dilarang beroperasi seperti diatur oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat. Dilaporkan Liputan6.com, delapan orang perwakilan kemudian bertemu langsung dengan Kepala Dishub Jawa Barat, Dedi Taufik, di dalam Gedung Sate.

Selepas pertemuan, Dedi berbicara di depan seluruh demonstran. Dishub Jabar membantah melarang layanan transportasi berbasis daring beroperasi.

Surat keputusan yang dikeluarkan pada 10 Oktober lalu selepas mogok angkutan kota reguler hanya berisi sosialisasi dan imbauan agar layanan transportasi berbasis daring di Jawa Barat dibekukan untuk sementara waktu.

Menurut Dedi, pihaknya tak bisa membekukan karena kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah pusat --terutama pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kami meminta dikeluarkannya peraturan daerah (perda) tentang transportasi online, baik roda dua maupun roda empat," kata Andrian Mulya, koordinator aksi Gerakan Bersama (Geram) Online Bandung Raya.

Urusan transportasi berbasis daring di Jawa Barat, terutama di ibukota Bandung, diwarnai saling bantah. Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban Angkutan Dishub Kota Bandung, Yosep Heryansyah, misalnya, menyatakan transportasi berbasis daring dilarang beroperasi untuk sementara pada 11 Oktober lalu.

Pelarangan didasari pada surat keputusan bersama Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jabar bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dibuat Dishub Jawa Barat.

"Betul (dilarang beroperasi) hasil kesepakatan di Dishub Provinsi untuk sementara menunggu revisi Permenhub. Dimohon (angkutan online) tidak beroperasi dulu," ucap Yosep kepada Kompas.com.

Namun Selasa (17/10), Walikota Bandung Ridwan Kamil melalui laman Facebook menyatakan tak ada larangan operasi terhadap transportasi berbasis daring. Emil, sapaan akrabnya, menjelaskan angkutan berbasis daring hanya perlu menyesuaikan aspek administrasi dan legal sesuai peraturan baru yang akan berlaku mulai 1 November 2017.

"Sambil meng-update administrasi dan legalitasnya, layanan ke masyarakat tidak perlu dihentikan. Masyarakat silakan memilih sendiri, bertransportasi konvensional atau online sesuai kenyamanan," tulis Emil dalam statusnya.

Pelarangan transportasi berbasis daring memang tak berdasar, setidaknya sampai 1 November nanti. Sementara penolakan terhadap transportasi non-reguler itu bukan cuma terjadi di Jawa Barat (Bandung, Sukabumi, dan Cirebon), melainkan juga di daerah lain.

Menentang transportasi berbasis daring, misalnya, terjadi pula di Makassar, Sulawesi Selatan; Magelang di Jawa Tengah; di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Soal angkutan non-reguler ini sebenarnya sudah diatur legal dalam Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelanggaaran Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Beleid itu merupakan revisi dari aturan terdahulu. Namun Mahkamah Agung mencabut 18 pasal dalam Permen termaksud karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Itu sebabnya Permen tersebut tak berlaku lagi pasca 1 November nanti karena keputusan MA dikeluarkan pada 20 Juni 2017 dan efektif berlaku dalam 90 hari.

Lantas apa sikap Kementerian Perhubungan karena "bola panas" kini ada di tangan mereka. Menhub Budi Karya mengatakan ada rencana pertemuan dengan dua belah pihak pada hari ini.

"Kita akan buat aturannya. Oleh karenanya, online ini jangan jumawa, tetapi yang existing juga sabar. Pemerintah bisa mengatur keduanya, sehingga terjadi suatu kesetaraan," kata Budi pada Minggu (15/10)

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR