KESEJAHTERAAN RAKYAT

Gizi buruk di antara puluhan triliun dana Papua

Seorang ibu memberikan susu kepada anaknya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1/2018). Kasus gizi buruk di Asmat membawa pertanyaan soal pengelolaan dana otonomi khusus.
Seorang ibu memberikan susu kepada anaknya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1/2018). Kasus gizi buruk di Asmat membawa pertanyaan soal pengelolaan dana otonomi khusus. | M Agung Rajasa /Antara Foto

Kasus gizi buruk di Papua menguak buruknya pengelolaan dana dan serapan anggaran di provinsi paling timur Indonesia itu. Kasus lain adalah penyakit campak dan kurang gizi. Pada akhir Januari lalu, setidaknya 70 orang meninggal karena krisis kesehatan.

Namun di balik itu, justru ada dana Rp10 triliun yang menumpuk karena tak terserap. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan alokasi anggaran kementerian/lembaga ke Papua pada 2016 sekitar Rp20 triliun. Sayangnya, dari jumlah itu sekitar 50 persen atau Rp10 triliun menumpuk tidak terserap.

"Hampir 50 persen itu numpuk di 5 kabupaten," katanya di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (7/1/2018) seperti dinukil dari financedetik. Namun menutup nama 5 kabupaten tersebut.

Adanya kasus gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, menjadi teguran keras bagi pemerintah setempat. Sebab, kesehatan warga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Di tahun yang sama, Papua juga memperoleh dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp60 triliun. Total, provinsi ini menerima dana Rp80 triliun.

Bambang berharap pemerintah daerah di Papua bisa mengalokasikan anggaran dengan baik. "Prioritas pada kesejahteraan masyarakatnya, pelayanan dasar itu harus diutamakan," ujarnya.

Merujuk Undang-undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dana otonomi khusus Papua dihitung sebesar 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU). Dana ini berlaku setelah aturan itu diterbitkan hingga 2021.

Tiap tahun, minimal 15 persen dana ini harusnya disalurkan untuk kesehatan dan perbaikan gizi. Menurut hitungan CNN Indonesia, dalam 15 tahun terakhir, setidaknya ada dana Rp7,18 triliun yang sudah tersalurkan demi perbaikan kesehatan Papua.

Alih-alih kesehatan membaik, justru muncul penyakit dan masalah kesehatan. Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Kesehatan TNI KLB Asmat, sejak September 2017 hingga 24 Januari 2018, 65 anak meninggal akibat gizi buruk. Empat anak lain meninggal karena wabah campak.

Dari hasil pemeriksaan terhadap 12.398 anak, Satgas menemukan 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk. Selain itu, 25 anak yang diduga terkena campak, dan 4 anak mengalami gizi buruk sekaligus campak.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai kasus gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua bukan terjadi karena dana otonomi khusus (Otsus) Papua yang tidak tepat sasaran.

Tjahjo mengklaim pemerintah pusat telah tepat sasaran dalam mengalokasikan anggaran ke daerah-daerah yang ditujukan untuk bidang kesehatan dan pendidikan.

Dia juga membantah kemungkinan penyelewengan anggaran oleh Pemerintah Daerah Papua. "Enggak ada, saya percaya kepada daerah, toh nanti yang mengevaluasi BPK tiap tahun," ujar Tjahjo di Jakarta pada Kamis (1/2/2018), seperti dipetik dari Tirto.id.

Namun, apabila implementasi pengalokasian anggaran kurang optimal, Tjahjo mengatakan hal itu terjadi karena kendala geografis, adat, dan sebagainya.

Berbeda dengan Tjahjo, Gubernur Papua Lukas Enembe justru mempertanyakan status pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Asmat yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jika pengelolaan dana itu sesuai dengan kebutuhannya, Lukas mengklaim bencana wabah campak dan gizi buruk tak bakal terjadi. "Jika WTP ini benar adanya, semua program dipastikan berjalan dengan baik, termasuk penanganan kesehatan," kata Lukas di Jayapura, Senin (22/1/2018) seperti dilansir Kabar Papua.

Kasus ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memeriksa dana otonomi ini. "Otsus itu memiliki tujuan khusus. Jadi, kami bisa melakukan evaluasi. Tentu saja dengan kementerian dalam negeri bagaimana implementasi dalam otonomi khusus ini," kata dia seperti dikutip Katadata.co.id, Jumat (2/2/2018).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR