PENCEMARAN LINGKUNGAN

Greenpeace sebut polusi PLTU Jepang di Indonesia berdampak kematian

Sejumlah pekerja beraktivitas di proyek pembangunan PLTU Suralaya Unit X di Suralaya, Cilegon, Banten, Senin (5/8/2019).
Sejumlah pekerja beraktivitas di proyek pembangunan PLTU Suralaya Unit X di Suralaya, Cilegon, Banten, Senin (5/8/2019). | Asep Fathulrahman/ama /ANTARA FOTO

Laporan riset organisasi lingkungan hidup Greenpeace mencatat 72 ribu orang yang tinggal di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara investasi Jepang di Indonesia terancam polusi asap pembakaran. Ancamannya bisa berdampak kematian dalam jangka panjang selama 30 tahun.

Rata-rata angka kematian dini akibat polusi asap pembakaran PLTU di Indonesia adalah 2.841 jiwa per tahun dalam periode tersebut. Artinya tertinggi kedua setelah India (5.343 jiwa/tahun), dan lebih tinggi dari Vietnam (1.223 jiwa/tahun), Bangladesh (485 jiwa/tahun), serta Maroko (59 jiwa/tahun).

Jepang membiayai PLTU batu bara di 12 negara lainnya dengan pendanaan terbesar ada di Indonesia seporsi 42,7 persen atau sebanyak AS $7,049 miliar, kemudian Vietnam dengan nilai lebih dari AS $2 miliar (19,94 persen).

Meski demikian, standar baku mutu emisi dan udara ambien di PLTU batu bara di Indonesia dianggap kurang ketat dibandingkan dengan PLTU yang dibuat di Jepang. PLTU yang dibiayai Jepang adalah PLTU Indramayu, PLTU Lontar, PLTU Batang, PLTU Tanjung Jati, Cirebon 2, dan Kalselteng 2.

Menurut hasil olah permodelan Greenpeace, rata-rata nitrogen oksida (NOx) yang dihasilkan oleh PLTU batu bara di Indonesia 13 kali lebih banyak dibandingkan pembangkit serupa di negara asalnya, Jepang. Sementara kandungan belerang dioksida (SO2) 33 kali lebih banyak dan polusi debu 40 kali lebih tinggi.

Untuk kasus di PLTU batu bara Batang, Jawa Tengah, perhitungan NOx menghasilkan 260 mg/Nm3, sementara di Jepang dengan standar baku mereka hanya 54 mg/Nm3. Untuk SO2, PLTU ini diestimasikan menghasilkan 300 mg/Nm3, sementara di Jepang berhasil ditekan hingga 38 mg/Nm3.

"Dampaknya, menurut penghitungan, 450 ribu orang terpapar SO2 dalam 24 jam/harian dengan emisi melebihi standar yang ditetapkan oleh WHO (World Health Organization)," kata Juru Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, dalam jumpa pers di Hotel Morissey, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Selain tiga polutan tersebut, standar baku mutu udara ambien untuk konsentrasi partikel yang berdiameter di bawah 2,5 meter persegi (PM2,5) juga dinilai masih di bawah standar WHO, 25 mg/m3. Sementara Indonesia masih mengacu pada PP Nomor 41/1999, yakni 65 mg/m3.

Beralih ke energi terbarukan

Terlepas dari kotornya bisnis batu bara yang menghasilkan polutan mematikan, PLTU ini dianggap lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional dengan biaya operasi yang lebih murah.

Laporan PT PLN Persero menunjukkan biaya operasi rata-rata pembangkit listrik PT PLN tahun 2018 mencapai Rp1.160,89/kWh. Biaya ini terdiri dari bahan bakar, pemeliharaan, penyusutan aktiva, lain-lain, dan pegawai.

PLTU batu bara berada di bawah rata-rata ongkos tersebut, yakni Rp831/kWh dan biaya paling murah adalah tenaga air sebanyak Rp Rp352,39/kWh. Biaya operasi paling tinggi ialah tenaga surya sebanyak Rp6.994,87/kWh.

Dengan biaya yang murah, PLN bisa memenuhi lebih banyak kebutuhan listrik nasional dengan rata-rata kebutuhan per kapita mencapai 1.068 kWh per 2018.

Yang kini bisa dilakukan adalah bagaimana mengontrol emisi dan ambien udara akibat pembakaran batu bara dari aktivitas PLTU tersebut.

Hingga laporan ini dibuat, PLN belum bisa berkomentar lebih lanjut untuk merespons laporan Greenpeace. "Nanti akan dihubungi oleh perwakilan. Ditanya juga itu ke Greenpeace, survei di mana saja, mari kita cari kebenaran," ujar Vice President Corporate Communication & CSR PLN, I Made Suprateka, ketika dihubungi Beritagar.id melalui pesan pendek.

Sementara itu, aktivis lingkungan Agus Sari menilai pemerintah perlu segera mengesampingkan pola pikir biaya murah untuk pembangkit listrik batu bara dan mencoba beralih ke tenaga surya.

Ia mencontohkan biaya operasi panel surya yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan listrik rumahnya adalah sekitar Rp1.400/kWh. Sementara harga jual listrik PLN ke masyarakat adalah Rp1.600/kWh.

Menurutnya, jika setiap rumah menerapkan panel surya, kebutuhan listrik tidak harus dipasok secara terpusat dan akan lebih efisien. Di Singapura, implementasi panel surya sudah diterapkan di rumah-rumah. Instalasi dipasang di atap rumah oleh perusahaan vendor untuk kemudian dijual dan didistribusikan ke masyarakat.

“Tidak ada alasan meneruskan tren menambah PLTU batu bara, banyak alasan mempercepat pengembangan energi terbarukan yang lebih bersih, lebih murah, dan aksesibel. Energi terbarukan juga menyerap tenaga kerja yang besar," ujar Agus dalam jumpa pers tersebut.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR